Mahyudin: Gubernur Maluku Harus Kader Golkar

Mahyudin: Gubernur Maluku Harus Kader Golkar

Ambon - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Daerah, Mahyudin menegaskan, Gubernur Maluku untuk periode mendatang harus dari kader Partai Golkar, karena sudah saatnya Partai Golkar di Maluku kembali merebut kejayaannya.

"Konsolidasi harus segera selesai pada akhir tahun 2010 ini sampai ke tingkat desa/kelurahan. Semua pengurus di tingkat desa/kelurahan sudah harus terbentuk akhir 2010 dan jika sudah terbentuk maka kita sudah memiliki pertahanan yang kuat menjelang pelaksanaan Pilkada Maluku yang akan berlangsung di tahun 2013 mendatang maupun pilpres dan pemilu legislatif", ungkap Mahyudin saat melantik Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Periode 2010-2015, di Gedung Serbaguna Xaverius, Sabtu (25/9).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor 16/Kpts-DPP PG/III/2010 tertanggal 2 Maret 2010.

Selain Mahyudin, pelantikan tersebut dihadiri juga oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku dan Papua, Fredy Latumahina, Wakil Bendahara Umum Hamzah Sangadji serta Samsul Bahri dan Dharma Oratmangun.

Mahyudin mengatakan, pada periode yang lalu, Partai Golkar di Maluku memiliki anggota DPRD di Provinsi Maluku sebanyak 12 orang tetapi untuk periode ini hanya memiliki delapan orang, sehingga di tahun 2014 mendatang, jumlah anggota DPRD Maluku harus melampaui 12 kursi.

"Saya mengingikan agar di tahun 2014 mendatang, kita melampaui 12 kursi dan ini perlu kerja keras. Sudah cukup kita larut dalam organisasi Partai Golkar yang biasa-biasa saja, tidak punya isu dan kalau kita hanya mengandalkan nama besar dan semangat tanpa kerja keras yang sistematis maka saya tidak yakin kita tidak bisa meraih kemenangan 30 persen karena hasil survei dari LSI merilis hasil survei yang terkini yang menyebutkan Partai Golkar menduduki peringkat ketiga yakni 12,4 persen", jelasnya.

Konsolidasi

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, menyatakan tekadnya untuk melakukan konsolidasi secara maksimal dengan mengajak seluruh komponen Partai Golkar di daerah ini dengan penuh rendah hati dengan penuh harap untuk membesarkan partai ini.

"Saya mengajak seluruh tokoh, sesepuh, kader dan seluruh fungsionaris Partai Golkar di Maluku untuk kembali eratkan silaturahmi. Kita bangun kembali soliditas Partai Golkar untuk masa yang akan datang. Tinggalkan silang pendapat yang terjadi selama ini dan kita bangun kembali tradisi partai yang sehat. Perbedaan pendapat adalah untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dan perbedaan tersebut akan larut setelah ada kesepakatan bersama karena perbedaan pendapat adalah kawan berpikir, kita boleh berbeda tapi kita tidak boleh bermusuhan", katanya.

Momentum ini, kata Sahuburua, merupakan perwujudan kebulatan tekad untuk bersama-sama memulai menata kembali Partai Golkar, merajut kembali kebersamaan, membangun kembali seluruh potensi partai untuk menuju kejayaan Partai Golkar yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sahuburua juga menegaskan, empat hal penting yang menjadi prioritas Partai Golkar agar partai ini dapat meraih kepercayaan rakyat seperti di masa lalu, yaitu pertama, melaksanakan konsolidasi yang bersifat horizontal dan vertikal artinya seluruh pengurus baik di tingkat pusat maupun daerah harus bersatu, seluruh kader harus disiplin, seluruhnya harus mengikuti garis partai dengan menghormati seluruh keputusan internal partai;

Kedua, pelaksanaan kaderisasi artinya untuk merebut kejayaan partai ini maka Partai Golkar terus melakukan pengkaderan selain kader yang sudah ada harus dicetak kader yang baru, untuk itu perlu dilaksanakan kembali program kaderisasi secara intensif;

Ketiga, melakukan kreativitas dan ketajaman ide serta gagasan Golkar untuk menjadi partai yang hidup dan dinamis, begitu banyak isu strategis dan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan persoalan besar yang dihadapi oleh Provinsi Maluku. Untuk itu, menghadapi hal ini harus dicari solusi yang kreatif melalui ide-ide yang cemerlang dan keempat memenangkan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah kita harus menguningkan Indonesia khususnya Maluku.

Sanksi

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Mahyudin kepada wartawan usai tersebut menegaskan, setiap pengurus Partai Golkar yang mencari rekomendasi dukungan ke partai lain menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) maka akan dikenai sanksi.

"Pengurus Partai Golkar yang tidak direkomendasikan dari Partai Golkar tetapi dicalonkan dari partai lain akan dikenai sanksi", tandas Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Mahyudin kepada wartawan, seusai melantik kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2010-2015, di Gedung Serba Guna Xaverius, Sabtu (25/9).

Dijelaskan, sanksi yang akan diberikan kepada kader maupun pengurus Partai Golkar yang membelot ke partai lain yaitu diberhentikan sementara dari kepengurusan Partai Golkar dan jika yang bersangkutan duduk pada lembaga legislatif maka akan diganti.

"Jika masih jika tetap melakukan perlawanan maka akan diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Partai Golkar", jelasnya.

Saat ini Partai Golkar, kata Mahyudin, merubah tata cara dari pencalonan calon walikota/bupati yang mengacu pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) Nomor 2 tahun 2009 yaitu dengan metodologi survei sehingga Partai Golkar pasti akan memberikan rekomendasi kepada kandidat atau pasangan calon yang memiliki hasil surveinya sangat tinggi dibandingkan dengan pasangan yang lain.

"Sangat sulit jika kita mencalonkan kandidat yang tidak mungkin menang sehingga hal itu akan terbukti melalui hasil survei dan faktanya yang direkomendasikan oleh Partai Golkar berdasarkan hasil survei selalu menang," ungkapnya. (S-16)



Berita Terkait


Ambon