Gaya Hidup ›› Maluku Harus Dapat Hak Kelola Blok Masela

Maluku Harus Dapat Hak Kelola Blok Masela

Ambon - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Ambon, Philip Latumerissa mengatakan, Provinsi Maluku harus mendapatkan hak-haknya atas pengelolaan blok Masela.

Pasalnya, Maluku tidak boleh dirugikan, sebab jika berada pada posisi tersebut maka telah terjadi ketidakadilan terhadap Maluku. Apalagi Blok Masela berada pada wilayah Maluku, maka Masyarakat dan daerah Maluku harus mendapatkan hak-haknya atas pengelolahan Blok Masela."Sampel itu ada di daerah kita, tapi kalau kita tidak menikmati itukan tidak adil.

Walaupun ada aturan bahwa diatas 12 mil itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Undang-Undang ini merugikan kita. Begitu juga Undang-Undang kelautan diatas 12 mil juga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Orang Maluku harus bisa mempresure Pemerintah Pusat untuk mendapatkan hak-hak kita di Maluku yang punya potensi sumber daya alam," jelas Latumairissa usai membuka acara seminar sehari yang diselenggarakan DPC Partai Gerindra Kota Ambon di Gedung PKK, Mardika, Ambon, Selasa (11/5).

Jika berbicara secara normatif, lanjutnya, memang kewenangan untuk melakukan pengelolahan dan pengeluaran ijin berada pada Pemerintah Pusat dan kalau itu menjadi titiknya, maka daerah Maluku tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal secara kultural maupun secara structural, Blok Masela berada di daerah Maluku terutama pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB).

Dengan demikian, pihaknya berkeinginan untuk mendorong kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa hasilnya harus dinikmati oleh rakyat Maluku. Jika 10 persen itu dinikmati oleh rakyat Maluku, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan akan lapangan pekerjaan akan terbuka serta sumber pendapatan daerah akan semakin meningkat.

Ia menjelaskan, dari diskusi yang dilakukan tersebut, pihaknya ingin menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat terhadap masalah Blok Masela, dan bagaimana menjadikan wilayah Maluku yang punya potensi sebagai produksi migas di Indonesia.

Karena itu, tegasnya, DPC Gerindra Kota Ambon sangat berharap hasil diskusi yang dilakukan akan mampu melahirkan kajian-kajian yang secara konprehensif dan hasil kajian itu akan diramuh kembali oleh Partai Gerindra untuk kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku serta Pemerintah Pusat melalui Fraksi Partai Gerindra di DPR RI.

"Kita ingin mengkaji tentang sumber daya alam yang begitu banyak di Maluku terutama berkaitan dengan tambang perminyakan dan gas, apakah peluang ini dapat dijadikan Maluku sebagai sentra produksi migas di Indonesia. Olehnya itu, hasil diskusi ini secara konprehensif akan kita lakukan pengkajian secara internal dalam partai Gerindra dan dirumuskan dalam pikiran-pikiran rekomendatif dari partai yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan ke pemerintah pusat melalui fraksi," ujarnya.

Dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh DPC Partai Gerindra tersebut turut menghadirkan empat pembicara yakni, Hendrik Lewerissa sebagai anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mewakili tingkatan nasional dengan topik diskusi yaitu, program bagi hasil atas Blok Masela dan sosrotan atas kebijakan pemerintah pusat', Abraham Tomasoa selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Maluku dengan topic disuksi, "Prospek perkembangan migas di Maluku", Richard Louhenapessy selaku anggota Komisi B DPRD Maluku dengan topic diskusi, "Memperjuangkan hak daerah Maluku dalam pengembangan Blok Masela", serta J. Leatemia dari kalangan akademisi dengan topik diskusi, "Keadilan distributif terkait pertambangan migas di Maluku". (Mg-4)



Berita Terkait


Ambon