Visi ›› Menggarap Bukti Jerat Tersangka Baru

Menggarap Bukti Jerat Tersangka Baru


Penyidik Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kembali memanggil sejumlah pejabat Pemprov Maluku. Mereka diantaranya, Karo Hu­kum Setda Maluku Henri Far-Far, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela­yanan Terpadu Satu Pintu (PMP­TSP) Malu­ku Fauzan Chatib, Kepala Dinas ESDM Maluku Martha M Nanlohy dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Vera Tomasoa.

Mereka akan diperiksa lagi terkait penyidikan tindak pidana pertambangan di Gunung Botak, Gogo­rea, dan Sungai Anahoni, Ka­bupaten Buru. Henri Far-Far dan Fauzan Chatib sudah diperiksa pada Selasa (12/2). Pemeriksaan dipusatkan di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua.  

Henri Far-Far dan Fauzan Chatib, termasuk Martha Nanlohy dan Vera Tomasoa sudah beberapa kali diperiksa. Penyidik membutuhkan keterangan mereka untuk memperdalam penyidikan dan bukti-bukti yang sudah dikantongi.

Dalam kasus tindak pidana pertambangan di Gunung Botak, Gogo­rea, dan Sungai Anahoni,  penyidik Bareskrim sudah menetapkan Direktur Utama PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), Mintaria Loesiahari sebagai tersangka. Ia di­tetapkan tersangka sesuai surat perintah penyidikan No­mor Sprin. Sidik/416/XI/2018/Tipidter tanggal,15 November 2018.

Mintaria disangkakan dengan pa­sal 158 dan/atau pasal 159 dan/atau pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Per­tam­bangan Mineral dan Batu­bara. Ia adalah tersangka pertama yang dijerat.

Tak hanya Direktur PT BPS, namun tidak menutup kemungkinan pimpinan perusahaan lainnya juga akan dijerat. Begitupun dengan pejabat Pemprov Maluku. Mereka juga tidak akan lolos. Pengembangan penyidikan terus dilakukan oleh penyidik Bareskrim.

Dari sisi pemerintah, Gubernur Maluku, Said Assagaff  dan anak buahnya Kepala Dinas ESDM Matha M Nanlohy yang paling bertanggung jawab. Assagaff dan Martha yang selama ini mengurus tambang emas di Kabupaten Buru. Izin diteken oleh Assagaff. Selanjutnya Martha yang menjalankan peran teknis di lapangan.

Ada lima perusahaan yang diberi izin oleh Assagaff untuk menggarap emas di Gunung Botak dan sekitarnya yaitu PT BPS, PT Sinergi Sahabat Setia (SSS), PT.Prima Indonesia Persada (PIP), PT.Citra Cipta Prima (CCP) dan PT. Ski Global Energi (SKE).

Izin yang diberikan tidak gratis. Tak jelas berapa anggaran yang dikucurkan  perusahaan lain. Namun PT BPS jelas angkanya. Perusahaan ini mengucurkan Rp 4,6 miliar ke rekening Martha.  Keberadaan uang tersebut juga diketahui oleh gubernur. Rekening yang dipakai oleh Martha untuk menampung uang transferan PT BPS Nomor 152-00-1470­ 392-6 sudah diblokir oleh penyidik.

Berbagai kalangan mengkritik tajam kebijakan Martha yang menampung uang miliarn rupiah tersebut di rekeningnya. Sebab, uang itu adalah kompensasi dari izin yang diterbitkan kepada BPS untuk menggarap Gunung Botak dan sekitarnya, yang adalah milik daerah. Bukan orang per orang, atau milik keluarga, sehingga dikelola seenak perut untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Merasa disokong oleh gubernur, Martha tak ambil pusing dengan kritikan. Ia tetap ngotot,  kalau apa yang dilakukannya sudah benar. Namun, kini Martha mati kutu. Ia dan pejabat lainnya, tinggal menunggu waktu, karena penyidik Bareskrim sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat.

Bukti-bukti yang digarap oleh penyidik semakin kuat. Banyak pejabat pemprov yang akan dijerat. Siapa saja yang akan menyusul  Direktur Utama PT BPS, Mintaria Loesiahari sebagai tersangka, kita tunggu gebrakan Bareskrim Polri. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon