Ambon - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Amir Syamsudin, Jumat (27/1), meresmikan Pusat Pelayanan Hukum dan HAM pada Kan­tor Wilayah Kementerian Hu­kum dan HAM Maluku.

Peresmian yang dipusatkan di Kantor Gubernur Maluku kemudian dilanjutkan dengan peninjauan dan penggunti­ngan pita oleh Menteri didam­pingi Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu; Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku, Octovianus Hattu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Dalam sambutannya, Amir Syamsudin mengatakan, Ke­menterian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, walaupun dalam pelaksa­na­an­nya terkadang menghadapi hambatan.

“Kami menyadari bahwa untuk memperbaiki akuntabi­litas publik dan menciptakan pelayanan publik yang prima berbasis kinerja adalah meru­pakan unsur-unsur penting dan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,” tandasnya.

Ditegaskan, pelayanan di bidang hukum selain dilaku­kan di pusat, juga dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kata Menteri, di antaranya pelayanan hukum umum, pelayanan hukum di dibidang hak kekayaan in­telektual, keimigrasian, kenotariatan, pelayanan di bidang pemasyara­ka­tan dan pelayanan lain yang sifat­nya memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Hukum dan HAM dalam bentuk di­seminasi dan pembudayaan hukum dan HAM kepada masyarakat.

“Dengan peresmian Pusat Pela­yanan Hukum dan HAMyang merupakan unit layanan terpadu ini dimaksudkan agar program pela­yanan hukum yang diberikan mela­lui pelayanan terpadu, masyarakat Maluku lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi atau pelayanan yang dibutuhkan di bidang hukum,” ungkapnya.

Menurutnya, Pusat Pelayanan Hukum dan HAMbukan segala-galanya dan juga bukan berarti kinerja pelayanan hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sudah prima, namun hal ini penting dan merupakan upaya yang telah dilakukan oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam berbenah diri.

“Saya berharap dengan diresmi­kan­nya Pusat Pelayanan Hukum dan HAM di Kanwil Kementerian Hu­kum dan HAM Maluku, maka pela­yanan publik sebagai pemberian jasa dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan ketepa­tan waktu, akurasi pelayanan, keso­panan dan keramah-tamahan, tang­gung jawab, kemudahan mendapat pelayanan serta kenyamanan dalam memperoleh pelayanan,” jelas Syamsudin.

Sementara itu, Gubernur Maluku, KA Ralahalu dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Hu­kum dan HAM pada Kanwil Kemen­terian Hukum dan HAM Maluku.

Kondisi ini menurut Gubernur, diharapkan akan membawa dampak positif terhadap masyarakat yang ada pada provinsi Maluku, karena akan mendekatkan pelayanan antara masyarakat dengan pemerintah.

Gubernur mengatakan, deskripsi mengenai mutu pelayanan pada sektor publik hingga saat ini secara riil belum menggembirakan. Hal ini dikarenakan, banyak faktor yang menyebabkan kendala pelayanan pada sektor publik berada di bawah mutu yang diharapkan. Sehingga dapat terjadi sikap mental birokrasi yang terkadang tampak terlalu me­nonjolkan kekuatan dan kekuasaan serta kurang memihak kepada ke­pentingan masyarakat banyak.

“Saya berharap dengan dibentuk­nya Pusat Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hu­kum dan HAM Maluku merupakan salah satu langkah konkrit untuk mengaktualisasikan program pemba­ngunan hukum dan HAM di daerah. Mengingat pelayanan hukum dan HAM sangat dibutuhkan dalam ke­hidupan berbangsa dan bernegara serta memerlukan pendekatan kom­prehensif dan sinergis antar instansi baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Selain peresmian Pusat Pelayanan Hukum dan HAM ini, Amir Syam­sudin juga mengukuhkan Panitia Rencana Aksi  Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Maluku periode 2011-2014, dilanjutkan de­ngan penandatanganan nota kese­pahaman.

Penandatanganan nota kesepa­haman masing-masing, dengan Pe­ng­adilan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Kepolisian Dae­rah Maluku tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi serta Nota Kesepahaman tentang Sistem Penegakan Hukum Terpadu, Nota Kesepahaman dengan Peme­rintah Provinsi Maluku, Pemerintah kota/kabupaten se-Provinsi Maluku tentang Pembinaan, Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia;.

Kemudian Nota Kesepahaman dengan Majelis Latupati Maluku dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Kepulau­an Maluku tentang Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan Maluku. Berikutnya Nota Kesepahaman de­ngan Universitas Pattimura, Universitas Darussalam tentang Penelitian, Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Nota Kesepahaman juga dengan Kantor Wilayah Ke­menterian Agama Maluku, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Nahdatul Ulama Provinsi Maluku, Muhammadiyah Provinsi Maluku dan Sinode GPM tentang pembinaan mental agama bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Tutan) se-Provinsi Maluku dan Nota Kesepa­haman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku.

Menteri juga melakukan kunju­ngan ke Lapas Klas IIA Ambon dan Rutan Klas IIA Ambon di Waiheru sebelum kembali ke Jakarta. (S-27)