Hukum ›› MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada Kota Ambon

MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada Kota Ambon

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon, periode 2011-2016, Senin (13/6).

Persidangan dengan agenda pembacaan materi gugatan yang diajukan empat pasangan Calon Kepala Daerah (Calkada) Kota Ambon tersebut, dipimpin Achmad Sodiki sebagai Hakim Ketua didampingi Haryono dan Fadlil Sumadi Haryono sebagai hakim anggota.

Empat pasangan yang mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Ambon, yakni Daniel Palapia-La Suryadi (DAYA), Ferry Wattimury-Awath Ternate (WATE), Hesina Johana Huliselan-Machfud Waliulu (SELALU) dan Paulus Kastanya-La Hamsidi (KASIH).

Dalam sidang perdana itu, gugatan empat pasangan dibacakan tim kuasa hukum gabungan yang terdiri dari empat pengacara, yakni Daniel Nirahu, Tanda Perdamaian Nasution, Fileo Pistos Noija dan Lenda Noija.

Sidang tersebut selain dihadiri tim pemenangan empat pasangan calkada yang mengajukan gugatan dan sejumlah saksi, KPU Kota Ambon dan KPU Provinsi Maluku, juga dihadiri calon walikota dan wakil walikota terpilih Richard Louhenapessy-MAS Latuconsina (PAPARISA) serta calon walikota HJ Huliselan.

Bahkan pasangan yang dinyatakan memenangkan Pilkada Kota Ambon yang berlangsung 16 Mei 2011 itu juga datang bersama puluhan pemuda Ambon di Jakarta.

Kuasa Hukum empat pasangan sebagai penggugat, Daniel Nirahua pada persidangan tersebut membacakan materi gugatan setebal 38 halaman yang berisi berbagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, berencana oleh KPU Kota Ambon dan jajarannya hingga ke level paling bawah, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memenangkan pasangan tertentu.

Pelanggaran itu di antaranya menyangkut penetapan hasil perhitungan suara Pilkada sesuai surat KPU Ambon No. 21 tahun 2011 tentang penetapan hasil perhitungan suara dalam Pilkada Ambon, yang menetapkan pasangan PAPARISA sebagai pemenang dengan perolehan 60.688 suara dari total pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyalurkan hak politiknya, yakni sebanyak 158.683 orang.

Selain itu, penetapan DPT yang bermasalah, pencetakan surat suara yang tidak jelas serta ribuan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk menghadiri pencoblosan.

Para penggugat juga menemukan sejumlah bukti pelanggaran yang dilakukan pasangan PAPARISA yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur terjadi di lima kecamatan di Kota Ambon, yakni Teluk Ambon,

Baguala, Sirimau, Nusaniwe dan Leitimur Selatan, untuk mempengaruhi perolehan suara tujuh pasangan calon lainnya.

Sejumlah pelanggaran sistematis itu, yakni membagi-bagikan uang kepada warga satu hari hingga sesaat menjelang pencoblosan, pengerahan anak-anak untuk mencoblos di beberapa tempat, pengerahan warga dari daerah lain untuk mencoblos di TPS lain, pencoblosan berulang, pemilih menggunakan undangan orang lain untuk memilih.

Setelah, pembacaan materi gugatan, pimpinan sidang Achmad Sodiki langsung menunda persidangan hingga Rabu (15/6) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Pilkada Kota Ambon diikuti delapan pasangan kandidat di antaranya empat pasangan didukung parpol, tiga pa¬sangan calon independen dan satu didukung parpol tidak memiliki kursi di DPRD Kota Ambon.

Empat pasangan diusung koalisi parpol, yakni Richard Louhenapessy-Muhammad Armyn Syarif Latuconsina (Paparisa), HJ Huliselen-Machfud Waliulu (Selalu), Olivia Latuconsina-Andre Hehanussa (Latunusa), dan Lucky Wattimury-Hero Abdul Drachman (Pattimura). Pasangan jalur independen adalah Abraham Pakel-Saidin Ernas (Bramsaid), Daniel Palapia-La Suriadi (Daya), Ferry Wattimury-Awath Ternate (Watte) serta satu pasangan yang mendaftar dengan dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD, yakni Paulus Kastanya-La Hamsidi (Kasih). (S-12)



Berita Terkait


Ambon