Pemerintahan ›› Oknum di Diknas Kota akan Diberikan Sanksi

Oknum di Diknas Kota akan Diberikan Sanksi

Ambon - Sekretaris Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Ambon, Petrus Pattiasina menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum-oknum di Diknas yang mengebiri tunjangan guru yang belum mengikuti sertifikasi.

Olehnya itu, ia menghimbau kepada guru yang tunjangannya dikebiri untuk melapor ke Diknas.

"Kami menghimbau agar yang bersangkutan dapat melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan kami akan memberikan sanksi bagi oknum dinas yang sengaja melakukannya, karena dinas tidak pernah memiliki niat untuk mengebiri hak para guru," tandas Pattiasina, kepada Siwalima¸ di ruang kerjanya, Kamis (15/4).

Sebelumnya, salah seorang kepala sekolah dasar di Kota Ambon kepada Siwalima¸Rabu (14/4) mengungkapkan, uang tunjangan yang seharusnya diperoleh Rp 3 juta terhitung bulan Januari hingga Desember 2009, namun sebagian besar guru di beberapa kecamatan hanya mendapatkan Rp 1,5 juta.

Tunjangan yang diberikan kepada para guru ini merupakan kebijakan presiden bagi para guru yang belum mengikuti sertifikasi.

Hal ini teruang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 tahun 2006 tentang tunjangan kependidikan.

"Ini hak para guru, kenapa ada kebijakan sepihak dari dinas untuk melakukan pemotongan uang tersebut tanpa ada kejelasan yang pasti hanya beralasan bahwa harus dipotong PPh-nya, padahal uang tunjangan ini semestinya dibagikan kepada para guru pada bulan Januari lalu, seperti yang dilakukan pada beberapa kabupaten lainnya di Maluku," ungkapnya.

Pattiasina mengatakan, dirinya sudah mengecek tidak ada tunjangan guru yang dikebiri.
"Itu tidak benar, jika kami mengebiri tunjangan guru-guru di Kota Ambon dan saya sudah mengeceknya," ujarnya.

Pattiasina kemudian menjelaskan, di Kota Ambon sebanyak 4.268 guru yang memperoleh tunjangan non sertifikasi untuk tingkat SD hingga SMA/SMK.

Ia merincikan, untuk golongan IV sebanyak 1.255 orang, golongan III 2.039 orang dan golongan II sebanyak 974 orang, dengan besar tunjangan Rp 3 juta, dipotong pajak sebesar 15 persen.

Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pembayaran tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009.

Pada Bab II point B Juknis tersebut, menjelaskan tambahan penghasilan guru PNS daerah sebesar Rp 250 ribu per bulan terhitung Jaruari 2009 dikenai pajak penghasilan. Kemudian pada pasal 21 disebutkan, tarif 15 persen bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

"Jika dihitung tunjangannya Rp 250 ribu per bulan dikalikan dengan 12 bulan maka diperoleh Rp 3 juta dipotong pajak 15 persen, sehingga guru tersebut hanya memperoleh Rp 2.550.000," terang Pattiasina.

Ditambahkan, saat ini proses pembayaran tunjangan para guru sementara berjalan di masing-masing sekolah.

"Kami juga berpikir dengan sistem pembayaran bagi masing-masing guru di dinas tidaklah efektif, sehingga untuk SMP-SMA telah didistribusikan kepada pihak bendahara sekolah untuk membaginya kepada para guru sementara untuk SD juga telah dibagikan kepada juru bayarnya sama seperti mekanisme pembagian gaji guru," tukas Pattiasina. (S-16)



Berita Terkait


Ambon