Daerah ›› Ombudsman Akan Kawal Polemik Tanah OSM

Ombudsman Akan Kawal Polemik Tanah OSM

Ambon - Polemik masalah status tanah di kawasan OSM, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe antara ma­syarakat setempat dengan Kodam XVI Pattimura akan dikawal  Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku.

Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Provinsi Perwakilan Ma­luku, Elia Radianto kepada Siwa­lima, di ruang kerjanya, Senin (15/4).

Radianto  mengaku, pihaknya su­dah mendapatkan laporan peng­aduan dari masyarakat OSM terkait polemik status tanah tersebut.

“Kami akan menindaklanjutinya sesuai pengaduan ma­syarakat dan juga kami akan melakukan peng­awasan sampai selesai­nya masalah status tanah tersebut,” tegasnya.

Radianto juga menga­takan, dalam waktu dekat pihaknya akan memang­gil pihak-pihak yang ter­kait untuk dimintai kete­rangannya, sehingga ma­salah ini tidak berkepan­jangan.

“Kami akan memanggil pemerintah daerah, Ko­dam XVI Pattimura dan masyarakat OSM untuk dimintai keterangan se­putar status tanah terse­but,” jelasnya.

Radianto menambah­kan, bukan saja masalah tanah di OSM, tetapi pe­layanan publik yang dise­lenggarakan lembaga pemerintah, badan hu­kum pemerintah, BUMN atau badan swasta yang  meng­gunakan keuangan negara seperti APBD dan APBN juga akan diawasi.

“Apabila ada terjadi pelanggaran maka kami akan meminta keterang­annya sesuai fungsi kami,” tandas­nya.

Masalah Tanah Asmil OSM Tuntas

Sebelumnya Gubernur Maluku KA Ralahalu mengaku, permasa­lahan tanah di Asrama Militer (Asmil) OSM sudah tuntas.

 “Setelah kita melakukan rapat dengan pihak Kodam XVI Pattimura, DPRD Maluku dan Komnas HAM terkait masalah tanah Asmil, maka sampai sejauh ini sudah selesai,” kata gubernur ketika dikonfirmasi wartawan usai memimpin pertemuan tersebut, Jumat (12/4) sore, di Kan­tor Gubernur.

Ia menjelaskan, luas tanah yang berada di daerah tersebut sekitar 11 hektar, dimana 6 hektar sudah dila­porkan oleh pihak Kodam XIV Patti­mura kepada Menteri Keuangan sebagai kekayaan milik negara, dan sisanya akan diverifikasi kembali.

“Selain dari purnawiraan tidak mempunyai hak untuk tinggal di rumah dinas, yang pastinya mereka bisa mematuhi apa yang diperma­salahkan oleh Kodam,” ujarnya.

Dikatakan, yang hanya boleh tinggal di Asmil OSM adalah para purnawirawan TNI, Warakauri, namun mereka harus membuat Surat Izin penempatan (SIP) rumah.

Apalagi kata dia, lokasi tersebut, merupakan asmil yang diharuskan bebas dari kemungkinan teroris, pengedaran narkoba, dan miras.

Gubernur dua periode ini mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar daerah ini, untuk tidak perlu khawa­tir, karena sudah ada kata sepakat bahwa mereka tidak akan dikeluar­kan.

Seperti diberitakan  sebelumnya, per­temuan Komnas HAM pusat, de­ngan Pemprov Maluku, Kodam XVI Pat­timura, dan DPRD Maluku guna mem­bahas masalah Asmil OSM di Lantai II Kantor Gubernur Maluku Jumat (12/4) itu, berlangsung secara tertutup.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Gubernur Maluku KA Ralahalu, dan dihadiri Kasdam XVI Pattimura, Brigjen TNI Wingston Pardamean Simanjuntak, Wakil Ketua  Komisi A DPRD Maluku Mel­kias Frans, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Maluku.

Anggota Komnas HAM pusat, Nurholis yang dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, mengatakan, ada empat masalah yang dibahas dengan pemprov, yakni Asmil OSM, pengungsi, tapal batas Maluku Tengah dan SBB serta persoalan Tananahu dengan pihak PTPN.

Ia menjelaskan, untuk masalah Asmil OSM, pihaknya  memastikan tidak ada cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah antara para purnawirawan, pegawai dan tentara yang masih aktif.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans mengungkapkan, kalau jaman dulu, memang lahan tersebut merupakan milik Pemprov Maluku dengan luas lahan 10 Ha.

Namun dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku kala itu Hasan Slamet, ada proses sejumlah peru­mahan termasuk Asmil OSM untuk dilakukan penghapusan. Sehingga ketika itu, saat pihak TNI juga melakukan  proses di peme­rintah pusat , maka diberi hak enam hektar.

“Enam hektar itulah terdapat perumahan TNI yang ditempati tentara aktif, pegawai, sampai saat ini sudah purnawirawan dan warakauri mereka masih tempati,” jelasnya.

Olehnya itu, kata Frans, dalam pertemuan tersebut, bahwa pihak TNI tidak mengeluarkan para pur­nawirawan dan wakauri tetapi hanya melakukan pengontrolan dengan mengurus Surat Izin Penempatan (SIP) Rumah.

“TNI tidak akan mengeluarkan mereka, tetapi mereka harus urus SIP agar bisa dikontrol Kodam, siapa yang tinggal disitu karena menurut mereka banyak  menyediakan fasili­tas kos-kosan yang tidak jelas, se­hingga bisa dikhawatirkan menjadi sarang teroris dan sebagainya,” tandas Frans.

Sedangkan Kasdam XVI Patti­mura yang dicegat wartawan, me­negaskan, Komnas HAM  meng­ingin­kan agar dalam menyelesaikan persoalan Asmil OSM diharapkan Kodam XVI/Pattimura tidak meng­gunakan cara-cara kekerasan.

“Pada dasarnya pembicaraan dari Komnas HAM itu mereka meng­inginkan agar tidak terjadi hal-hal yang berbauh kekerasan. Kita sela­ma ini dalam menyelesaikan persoal­an Asmil OSM masih sifatnya keke­luargaan dan tidak ada cara-cara kekerasan,” tegas Simanjuntak.

Dikatakan, jika masyarakat meng­klaim bahwa lahan yang ditempati itu milik mereka, maka silakan me­lakukan proses hukum. (Mg-3)



Berita Terkait


Ambon