Daerah ›› Panitia Pambangunan Masjid Kasieh Bakal Proses Hukum Dishut Maluku Lakukan Pembiaran Ilegal Logging

Panitia Pambangunan Masjid Kasieh Bakal Proses Hukum

Ambon - Dinas Kehutahanan Provinsi Maluku maupun Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terkesan melakukan pembiaran terhadap kasus Illegal Logging di Desa Kasieh Kecamatan Taniwel.

Pasalnya, penebangan yang dilakukan sejak April tahun 2012 lalu ini bermotif untuk pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Kasieh, namun kenyataannya alasan itu hanya dipakai sebagai alibi untuk melakukan tindak pidana Illegal Logging  tersebut.

Kepada Siwalima, pekan kemarin,Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Kasieh, Ismet Lain mengecak tindakan illegal Logging yang dilakukan di desa tersebut dengan motif pembangunan Masjid.

“Ini kejahatan yang harus segera dituntaskan. Sepertinya ada pembiaran oleh dinas kehutanan baik kabupaten maupun provinsi. Karena selama ini tidak ada izin untuk penebangan kayu-kayu tersebut. Ironisnya lagi, semua surat dan persyaratan yang dimasukan ke dinas dengan alasan kayu-kayu untuk pembangunan Masjid. Ini bohong. tidak ada kontribusi apapun baik kepada pembangunan Masjid maupun kepada desa,”ujarnya dengan nada kesal.

Terhadap penipuan yang dilakukan tersebut, panitia pembangunan Masjid akan memproses hukum pengusaha penebangan kayu yang dinilai telah melakukan tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik untuk menghalalkan pekerjaannya tersebut.

Ismet yang juga tokoh masyarakat Kasieh didampingi sejumlah tokoh masyarakat mendesak, agar Dishut Maluku tidak tinggal diam. Apalasi kasus tersebut awalnya di tangani oleh Dirpolairud namun hingga kini juga tidak ada ujungnya.

Yang sangat disesalkan juga, kata Ismet, kayu-kayu yang ditebang tersebut masih terus diangkut dan dibawa ke Ambon dengan leluasa. Tak hanya itu, saat ini pula pengusaha penebangan kayu tersebut kini sementara berupaaya untuk memuat somel di Desa Kasieh guna proses pengolahan kayu.

Ismet membeberkan, proses penebangan yang dilakukan saat ini telah melewati areal 1500 Hektar yang belum ada sertifikat hak milik desa, karena berada dalam areal Hutan Peruntukan Lain (HPL) juga sudah dirusaki dengan penebangan kayu tersebut.

Ismet menambahkan, ketika kasus ini bergulir di Ditpolairud juga tampak dibiarkan berlama-lama, dan ketika diserahkan ke Dishut Maluku kasusnya malah hilang. Untuk itu, Polda Maluku diminta, segera melihat persoalan ini agar  masyarakat kasieh merasa lega dan tidak tertipu dengan motif pembangunan masjid hanya untuk meraih keuntungan semata. (S-27)



Berita Terkait


Ambon