Panitia Pemeriksa Barang Keserasian Harus Jadi Tersangka

Panitia Pemeriksa Barang Keserasian Harus Jadi Tersangka

Ambon - Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Jumat (29/1), kembali menggelar sidang kasus korupsi dana keserasian di Dinas Sosial (Dinsos) Maluku senilai Rp 35,5 miliar, dengan terdakwa ketua panitia tender Wingson Lalu dan anggota panitia tender Yakomina Patty.

Sidang digelar di ruang sidang Cakra PN Ambon, dipimpin majelis hakim, S Simanjuntak selaku hakim ketua, dan didampingi oleh Glenny de Fretes dan Yusrisal selaku hakim anggota. Sementara terdakwa didampingi penasehat hukumnya Adolof Seleky dan Rita de Queljoe.

Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lucky Kubela dan YE Almahdaly mengadirkan tim pemeriksa barang masing-masing, ketua Abdullah Sanaky, sekretaris Oktovianus Lopulalan dan anggota Costansa wakano sebagai saksi.

Dalam keterangannya Sanaky menerangkan, sebagai tim pemeriksa barang terlibat dalam dana keserasian berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinsos Maluku yang saat itu dijabat oleh Fenno Tahalele.

Dalam proses tersebut, lanjut saksi, dirinya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) barang atas perintah Tahalele yang disampaikan kepada terdakwa Yakomina Patty, kemudian Patty menyampaikan kepada Oktoviatus Lopulalan, dan dilanjutkan kepada dirinya.

Saksi mengakui, BAP ditandatangani sebelum barang yang dikelola oleh 23 kontraktor diperiksa oleh panitia pemeriksa di gudang.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, saksi mengakui ditemukan adanya barang yang kurang. "Saat periksa itu barang ada yang kurang dan kami meminta kepada kontraktor untuk menambah yang kurang. Tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak dilakukan oleh kontraktor," tandas saksi.

Dengan ditemukannya kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam gudang sebagai tim pemeriksa sudah melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara lisan.

Hal yang sama pula diakui oleh kedua saksi masing-masing Oktovianus Lopulalan dan Costansa Wakano.

Lopulalan mengatakan, perintah dari Tahalele kepada pemeriksa barang disampaikan kepada Yakomina Patty ,barulah diteruskan kepada dirinya dan kemudian disampaikan kepada ketua tim Abdullah Sanaky.

Namun atas pernyataan para saksi tersebut, langsung dibantah oleh Yakomina Patty.

"Saya tidak pernah menyampaikan perintah dari Fenno kepada saksi seperti yang dikatakan saksi, apalagi saya hanya staf dan saksi juga staf. Jadi itu tidak benar pa hakim," tandasnya.

Hakim Glenny de Fretes yang mendengar penjelasan tersebut mengancam untuk menetapkan panitia pemeriksa barang sebagai terdakwa.

"Saudara-saudara ini mesti jadi terdakwa saja. Saya heran, belum pemeriksaan barang sudah tanda tangan. Kenapa mesti turun periksa lagi? Itu kan sengaja. Jadi turut melakukan yang salah," tandas hakim.

Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan.

Anjurkan Tahalele Dibawa ke RSJ

Sebelum menutup sidang, hakim ketua S Simanjuntak mempertanyakan kondisi kesehatan terdakwa Fenno Tahalele yang saat ini dirawat di RSUD dr. Haulussy Ambon, kepada JPU.

"Dokter Fenno sebenarnya sakit apa terlalu?. Ya kalau memang benar depresi ya ke RSJ saja," tandas Simanjuntak.

Hal ini ditegaskan menyusul informasi yang diterima hakim bahwa Tahalele mengalami depresi.

"Ya kalau depresi ke RSJ saja kan? Tetapi kalau sudah sehat ya berikan keteranganlah di sidang," tukas Simanjuntak.

Menanggapi hal tersebut, JPU YE Almahdaly menyatakan, pihaknya sementara menunggu balasan dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku. Dalam suratnya, Kejati Maluku meminta IDI Maluku untuk menyiapkan dokter spesialis untuk menangani Tahalele.

"Kami sudah menyurati IDI Maluku untuk minta dokter independen pa hakim dan sekarang sementara menunggu jawabannya," ujar Almahdaly.

Simanjuntak kemudian meminta, agar JPU proaktif dan tidak hanya menunggu hasil dari IDI Maluku.

"Kalau memangnya saat ini sudah sehat ya hadirkan saja, jangan tunggu IDI lagi. Tetapi kalau memang masih sakit ya mintakan surat resmi dari dokterlah kepada kita," pinta Simanjuntak.

Simanjuntak juga mengatakan, kondisi kesehatan Fenno yang sakit sudah terlalu lama sehingga hakim juga membutuhkan kejelasan.

"Ini kan sudah lama. Nanti lama-lama bukan Fenno yang stres, tetapi majelis hakim juga stres," ujar Simanjuntak.

Sementara untuk terdakwa pendamping Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Abdul Rahman Marasabessy, hakim telah memutuskan mulai pekan depan sidang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Langkah ini diambil karena Marasabessy dalam kondisi sakit.

Hakim juga menyerahkan terdakwa sepenuhnya kepada pihak Rutan dan JPU untuk menangani terdakwa hingga sembuh. (S-27/mg-1).



Berita Terkait


Ambon