Daerah ›› Pejabat Produk Orno Dikembalikan Bupati Jalankan Perintah KASN, Dua Tolak Dilantik

Pejabat Produk Orno Dikembalikan


Ambon - Bupati Maluku Barat Daya, Benjamin Noach mengembalikan sejumlah pejabat tinggi pratama ke jabatan mereka semula sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).     

Para pejabat tersebut sebelumnya dilantik oleh Barnabas Orno saat men­jabat Bupati Maluku Barat Daya (MBD). Mereka ada­lah Jhon Leonupun, Jo­hanes Titiloloby, Ody Orno dan Rein Siwtory.  Namun utak atik birokrasi ala Orno yang saat ini duduk di kursi Wakil Gu­bernur Maluku, tak dise­tujui oleh KASN, karena melanggar aturan.

KASN lalu membatalkan SK Orno, dan meminta para pejabat yang dilantik itu, untuk dikembalikan ke jabatan semula.

Pengembalian jabatan mereka dilaksanakan oleh Bupati Benjamin Noach melalui prosesi pelantikan pada Selasa (11/6).

Pelantikan berlangsung di ruang rapat kantor bupati sekitar pukul 14.00 WIT. Selain eselon II, Noach juga melantik 13 pejabat eselon III.

Hal tak lazim terjadi saat pelan­tikan. Setelah pembacaan surat keputusan, dan bupati menanyakan seluruh pejabat eselon II dan III apakah bersedia untuk dilantik, tiba-tiba Ody Orno bersuara. Ia menolak untuk dilantik sebagai staf ahli bupati bidang hukum dan peme­rintahan.

Staf ahli bupati bidang hukum dan pemerintahan adalah jabatan Ody semula, dan kemudian diangkat oleh Bupati Barnabas Orno sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Tak lama kemudian, Rein Siwtory juga membuka suara. Sama dengan Ody, ia juga menolak dilantik sebagai Sekretaris Dinas PU, jabatan semula yang didudukinya, dan kemudian diangkat oleh Barnabas Orno se­bagai Kepala Dinas PU.

Mendengar penolakan Ody dan Rein, bupati tetap tenang. Ia lalu meminta keduanya meninggalkan ruangan.

Sementara dua pejabat eselon II lainnya dan 13 pejabat eselon III menyatakan bersedia untuk dilantik. Bupati kemudian melanjutkan proses pelantikan.

Dua pejabat eselon II tersebut yaitu, Jhon Leonupun dan Johanes Titiloloby.  Leonupun dikembalikan ke jabatan semula sebagai Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sebelumnya oleh Bupati Barnabas Orno ia diangkat sebagai Kadis Perindus­trian dan Perdagangan.

Sedangkan Titiloloby dikembali­kan ke jabatan semula sebagai Ke­pala Dinas Pendidikan, yang sebe­lumnya oleh Barnabas Orno ia dimu­tasikan sebagai Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejah­teraan Rakyat.

Bekerja dengan Baik

Bupati Benjamin Noach dalam sambutannya meminta kepada se­luruh pejabat yang dilantik berkerja dengan baik untuk bersama-sama membangun daerah.

Ia menegaskan, pelantikan yang dilakukan saat ini adalah perintah aturan yang mesti dilakukan. Jika ada yang tidak menyetujui, itu hak mereka. Tetapi aturan harus dilak­sanakan.

“Ini memang berat, tetapi saya harus laksanakan pelantikan, karena ini aturan. Jadi yang sudah dilantik mari kerja dengan baik untuk membangun daerah. Jika ada yang tidak menyetujui, tidak masalah itu hak mereka,” ujarnya.

KASN Apresiasi

Asisten Komisioner Bidang Pe­ngaduan dan Penyelidikan KASN, Nur Haznah, memberikan apresiasi kepada Bupati MBD Benjamin Noach yang telah melaksanakan rekomemdasi KASN.

“Kalau sudah dijalankan, kami memberikan apresiasi, karena me­mang itu yang harus dilakukan,” kata Nur, saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/6).

Ia menambahkan, KASN mene­mukan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati MBD saat itu, Barnabas Orno, sehingga KASN menerbitkan rekomendasi untuk meninjau kembali SK pelantikan pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh dirinya.

“Itu langgar aturan, sehingga KASN rekomendasi untuk meninjau kembali,” tandasnya.

Langkah Tepat

Akademisi FISIP Unpatti, Paulus Koritelu menilai, keputusan KASN membatalkan SK Bupati Barnabas Orno merupakan langkah yang tepat.

 “Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bupati MBD Benjamin Noach sudah tepat melaksanakan reko­mendasi KASN, karena SK bupati sebelumnya langgar aturan,” kata Koritelu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/6).

Koritelu mengatakan, birokrasi sebenarnya lembaga atau institusi sosial yang paling sistematis dan rasional. Namun faktanya dalam beberapa kasus memang lingkungan birokrasi sering dicemari oleh ber­bagai bentuk kebijakan dan kepu­tusan yang bermuara pada kepen­tingan politik. Sementara sepak terjang para birokrat diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bekerja sesuai dengan SOP yang mengatur tata kelakuan dari setiap pejabat birokrasi.

“Semua yang dikerjakan oleh pejabat birokrasi akan bermurara pada peraturan perundang-un­dangan termasuk tata kerja kepala daerah dan apa yang dilakukan oleh Bupati Noach sudah sesuai aturan,” ujarnya.

KASN Batalkan

Seperti diberitakan, pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten MBD yang dilakukan Barnabas Orno saat menjadi bupati menabrak aturan. Olehnya KASN membatalkan ke­putusan tersebut.

Tak hanya soal jumlah pejabat yang dilantik, namun komposisi panitia seleksi bentukan Orno yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Maluku juga menyimpang dari aturan. 

KASN langsung menyurati Bupati MBD Benjamin Noach untuk segera meninjau kembali SK Orno Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, SK Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan SK Nomor 821.22-97 Ta­hun 2018 tanggal 7 Februari 2019 .

Dalam surat KASN Nomor B-1463/KASN/5/2019 tertanggal 8 Mei 2019 perihal, rekomendasi atas pengaduan pelanggaran dalam jobfit dan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di ling­kungan Pemerintah Kabupaten MBD, yang ditujukan kepada Benjamin Noach ditegaskan pelaksa­naan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD tidak sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan KASN dan ketentuan perundang-undangan.

Surat yang diteken Ketua KASN, Sofian Effendi, yang kopiannya diterima Siwalima, Senin (10/6) dijelaskan, KASN telah memberikan rekomendasi kepada Bupati MBD Nomor B.2142/KASN/10/2018 tang­gal 2 Oktober perihal, rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi untuk menye­lenggarakan seleksi terbuka ter­hadap 5 jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun ternyata dilakukan seleksi terbuka sebanyak 9 jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hal itu dibuktikan sesuai dengan berita acara hasil seleksi Nomor: 02/Pansel/BA/XII/2018 tanggal 3 Desember yang diterbitkan oleh panitia seleksi.

Kesembilan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut yaitu,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pengelolaan Perbatasan Negara, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Dinas Kependu­dukan dan Catatan Sipil.

Dari kesembilan itu, dua yang belum dilantik yaitu, Dinas Ling­kungan Hidup dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sesuai rekomendasi KASN, panitia harus melakukan seleksi terhadap 5 jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan.

KASN juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peng­isian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan  ins­tansi pemerintah disebutkan, per­bandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45 %.

Namun Orno mengabaikan aturan itu. Ia mengeluarkan SK Nomor 800-408 tahun 2018 tentang Pemben­tukan Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD dengan komposisi panitia sebanyak 3 orang dari internal dan 2 orang dari eksternal.

Berdasarkan hal itu, KASN me­ngeluarkan empat butir rekomen­dasi, yaitu satu, meninjau kembali surat keputusan Bupati MBD Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan Nomor 821.22-97 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pim­pinan tipggi Pratama di ling­kungan Pemerintah Kabupaten MBD (khusus yang terkait dengan seleksi terbuka).

Dua, meninjau kembali proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten MBD terhadap 9 pejabat tinggi pratama karena komposisi panitia seleksi menyimpang dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan  instansi Pemerintah.

Tiga, dalam waktu yang akan datang memperhatikan pemben­tukan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan petinggi pratama ber­dasarkan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada KASN.

Empat, hasil tindak lanjut dimak­sud agar dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada KASN.

Sofian Effendi juga menjelaskan, atas hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat me­rekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenangatas pe­langgaran prinsip sistim merit  dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, teguran, per­baikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, huku­man disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai ketentuan  per­undang-undangan, dan sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan  Perundang-Undangan.  (S-19/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon