Kesra ›› Pekan Depan, Pemprov akan Panggil Bupati SBB Kondisi Masyarakat Memprihatinkan

Pekan Depan, Pemprov akan Panggil Bupati SBB


Ambon - Direncanakan pekan depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan memanggil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus Puttileihalat untuk melakukan koordinasi terkait dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten SBB yang hingga kini hidup memprihatinkan.

“Senin nanti, kita akan surati bupati untuk datang menemui kita untuk membahas persoalan-per­soalan yang terjadi di Kecamatan Manipa,” ungkap Assagaff, saat me­lakukan dialog perdamaian bersama 7 desa dan 11 dusun di Kecamatan Pulau Manipa, yang berlangsung di Desa Luhutuban Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten SBB, Jumat (11/11).

Ia mengatakan, dengan adanya otonomisasi daerah,  ada pembagian tugas antara gubernur dengan bupati/walikota, sehingga persoal­an-persoalan yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Manipa tidak semuanya harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi.

“Persoalan-persoalan yang terjadi di Kecamatan Pulau Manipa ini akan menjadi perhatian kita juga, namun semuanya tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi karena ada keterbatasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetapi selain itu juga kita terbatas dengan masalah anggaran,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini Pemprov Maluku sementara berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, di mana ditargetkan hingga tahun 2013 mendatang, angka kemiskinan Maluku turun menjadi 12, 5 persen sehingga program-program pember­dayaan terus dilakukan.

Sebelumnya dalam dialog terse­but, Kepala Desa Kelang, Asaude M Taher Masoge mengatakan, jika saat ini kondisi pendidikan di Kecamatan Manipa sangat memprihatinkan khususnya di lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA rata-rata hanya memiliki tiga orang guru PNS sementara yang sisanya hanya guru honor.

“Jika kondisi ini dipertahankan maka dikhawatirkan kualitas anak-anak kita akan diragukan karena kekurangan tenaga guru juga mempengaruhi SDM dari anak-anak, sehingga kita membutuhkan per­hatian yang serius dari Pemprov Maluku untuk menyikapinya,” ujar Masoge.

Hal yang sama juga terjadi pada bidang kesehatan, di mana puskes­mas-puskesmas yang ada saat ini tidak memiliki tenaga dokter bahkan pustu-pustu yang dibangun tidak disertai dengan sarana dan prasa­rana.

Bukan itu saja, sampai saat ini un­tuk pengurusan KTP masih dilaku­kan di ibukota kabupaten, semen­tara Kecamatan Manipa ini sudah dimekarkan sejak tahun 2010 lalu.

Selain itu, Kepala Desa Luhu­tuban Musa Pellu juga mengeluhkan kondisi jalan antar desa di Keca­matan Pulau Manipa sepanjang tujuh kilo meter yang hingga kini belum disirtu sama sekali, sehingga pada saat musim hujan masyarakat sulit untuk melintasi jalan tersebut.

Belum lagi, lanjut dia, masalah air bersih yang belum dinikmati dengan baik oleh masyarakat di 7 desa dan 11 dusun di Kecamatan Pulau Ma­nipa. “Masalah-masalah yang kami hadapi sudah kami programkan dalam Musrembang dari tahun ke tahun, namun hingga kini tidak pernah terealisasi,” ujar Pellu. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon