Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bisa Dihukum Mati

Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bisa Dihukum Mati

Ambon - Pelaku tindak pidana korupsi bisa diberikan hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian ditegaskan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (PBHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Ahmad M Ramli kepada wartawan disela-sela sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan Anak dan Budaya Hukum di Provinsi Maluku, di Labuang Raja Hotel Amans Ambon, Rabu (7/4).

"Hukuman mati bagi tindak pidana korupsi sudah ada di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang sudah menentukan bahwa satu tindakan korupsi pada saat bencana alam dan pada saat negara mengalami krisis itu ancaman bisa sampai hukuman mati," terangnya.

Dijelaskan, dalam pasal 2 UU tersebut disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak sebesar Rp 1 miliar.

Saat ini sementara menjadi perdebatan yang sangat panjang menyangkut hukuman mati bagi pelaku tipikor, sehingga dalam rancangan UU tipikor yang akan datang, akan dipertanyakan apakah harus dipertahankan ataukah tidak.

"Jadi hukuman mati misalnya, orang itu sudah tahu ada bencana tetapi dia korupsi sehingga akibatnya orang yang lagi kesusahan akibat musibah tidak mendapatkan bantuan. Maka ini bisa dikenakan hukuman mati," tukas Ramli.

Olehnya itu dalam suatu persidangan terhadap kasus seperti ini, maka pada saat penuntutan jaksa akan mengkaji masuk atau tidaknya dalam kriteria bencana alam.

"Apalagi yang dinamakan hukuman mati adalah hukuman yang keras dan itu menghilangkan nyawa orang," ujar Ramli.

Dengan demikian untuk proses penerapannya, masih selektif dan jika ada kejadian akan dilihat betul apakah konteks korupsi tersebut memang dalam keadaan bencana, atau negara salam kondisi krisis ataukah tidak.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Christian Leihitu kepada wartawan mengatakan, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Maluku adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang mempunyai tujuan yang sama untuk menyadarkan masyarakat menaati dan mengerti tentang hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku terutama.

"Kita ingin khususnya di Maluku terutama generasi muda agar kedepan kita mereka memahami hukum sehingga tidak buat pelanggaran. Dia mengerti tentang hukum, korupsi itu yang bagaimana, UU Tipikor juga bagaimana. Dan saya juga ingin media bisa menjadi corong kepada masyarakat sebagai pencerahan-pencerahan juga," ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya semuanya itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat Maluku secara keseluruhan, karena tanpa dukungan maka segala sesuatu menjadi sia-sia.

"Bukan kita bekerja sendiri tetapi masyarakat juga harus mendukung. Semua harus merubah sikap mental, takut berbuat dan mengerti hukkum," ujarnya. (S-27)



Berita Terkait


Ambon