Pemerintahan ›› Pemkab MBD Izinkan PT. GBU Keruk Emas di Romang Abaikan Permintaan Menteri dan DPRD

Pemkab MBD Izinkan PT. GBU Keruk Emas di Romang

Ambon - Kendati Kementerian Kehutanan dan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) telah meminta agar PT. Gemala Borneo Utama (GBU) segera menghentikan eksplo­rasi tambang emas di Pulau Romang Kecamatan PP Terselatan, namun hal itu tak dihiraukan oleh Peme­rintah Kabupaten (Pemkab) se­tempat.  

Pemkab MBD tetap mengizinkan PT. GBU melakukan aktivitasnya mengeruk emas di Pulau Romang hingga kini.  

Kementerian Kehutanan melalui surat Nomor: 5.419/VII-PKH/2010 telah memerintahkan PT GBU untuk menghentikan aktivitas pertam­bahan di Pulau Romang.

Hal ini juga dipertegas oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan surat Nomor: 255.12/Dishut-Mal/955/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang penggunaan kawasan hutan oleh usaha pertambangan yang ditujukan kepada 27 perusahaan pertam­ba­ngan yang beroperasi di Pulau Romang dan Pulau Wetar, serta rekomendasi DPRD Kabupaten MBD Nomor: 03/REK/DPRD/X/2010 point 18.

“PT. GBU dalam melakukan ke­giatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum, dengan tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehuta­nan,” tandas Ketua Umum Ikatan Ma­hasiswa Romang (IMR)m Rein Hanry Lekipera dalam release-nya yang diterima Siwalima, Kamis (17/11).

Lekipera menjelaskan, eksplorasi tambang emas di tiga desa yaitu Desa Hila, Jerusu dan Solath, Pulau Romang yang dimulai dari tahun 2006 hanya berdasarkan izin dari Pemkab MTB.

Ia juga mengungkapkan, PT.GBU tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU. Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan Batubara. Perusahaan ini hanya melakukan sosialisasi di Pulau Kisar.

Selain itu, upah tenaga kerja di bawah standar, yaitu Rp 45.000-Rp 55.000 per hari. Pahadal sesuai de­ngan standar upah minimum Pro­vinsi Maluku ditetapkan Rp 75.000 per hari. Belum lagi, tenaga kerja tidak mendapat jaminan asuransi.

Lekipera memaparkan, PT. GBU terindikasi tidak mengantongi Ana­lisis Dampak Lingkungan (Amdal). Padahal setiap proses eksplorasi atau eksploitasi mestinya memiliki Amdal. “PT. GBU tidak pernah mela­kukan kajian akademisi dengan meli­batkan perguruan tinggi, padahal Pulau Romang termasuk pulau kecil dengan luas 173,49 Km2,” urainya.

Lekipera juga menyesalkan, agenda kerja yang diberlakukan oleh PT. GBU, yang telah menutup ruang bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah di hari Minggu ataupun libur hari-hari besar keagamaan.

“Ini semuanya adalah drama yang menjadikan rakyat sebagai korban. Sangat naïf ketika semua point yang berhubungan dengan unsur norma­tif tidak terealisasi namun perusa­han sampai saat ini masih berope­rasi, itu artinya terjadi kongkalikong antara pihak perusahan dengan pemerintah,” tegasnya.

Lekipera menegaskan, berkedok izin eksplorasi, adalah mafia bisnis. Oleh karena sudah lima tahun perusahan beroperasi, seakan-akan masih ada tahap pengambilan sampel. Dari lamanya waktu operasi menunjukkan bahwa perusahan sudah mengeksploitasi lahan milik masyarakat.  “Jika ada niat untuk terus melakukan kegiatan produksi maka itu dianggap sebagai pencu­rian barang milik masyarakat. Kami juga tegas menyampaikan bahwa bersama dengan rakyat kami akan melakukan tindakan pengu­siran dengan alasan pencurian hasil oleh perusahan penambang. Kami berikan waktu sampai bulan Desember,” ancam Lekipera. (S-27)



Berita Terkait


Ambon