Daerah ›› Rangkap Jabatan, Pemkab tak Punya Konsep Bangun Daerah

Rangkap Jabatan, Pemkab tak Punya Konsep Bangun Daerah

Masohi - Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) hingga kini, masih terus memberikan pupuk dengan memelihara rangkap Jabatan para pejabat eselon dua yang mewarnai sejumlah birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang ditinggalkan mantan Bupati Malteng, Abdullah Tuasikal.

Padahal seharusnya, rangkap jabatan tersebut tidak boleh dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru dibawah pimpinan Bupati, Abua Tuasikal dan Wakil Bupati, Marlatu Leleury.

Fakta dipeliharanya rangkap jabatan para pejabat eselon dua dilingkup Pemkab Malteng sangat jelas. Salah satunya dengan dilantik­nya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malteng, Rakib Sahubawa oleh Bupati Malteng Abua Tuasikal   sebagai Pelaksana tugas (PLt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi (Nakertrans) meng­gantikan, pejabat lama Usman Rahawarin yang memasuki masa pensiun baru -baru ini di Masohi.

Hal ini nampak jelas daftar pejabat yang rangkap jabatan dalam melak­sanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Malteng makin bertambah subur, sebab terus dipe­lihara.

Kepada Siwalima di Masohi, Sabtu (13/7), salah satu fungsionaris Perhimpunan Mahasiswa Teluti Hermansyah Toyo mengungkapkan, Pemkab Malteng seolah tidak memiliki konsep yang jelas untuk menata dan mengembangkan kabu­peten ini kedepan.

Sebab dengan masih terus diper­tahankan sekaligus menambah pejabat baru untuk merangkap jaba­tan lain di tubuh Pemkab Malteng, maka secara otomatis banyak peker­jaan yang tidak akan dilaksanakan maksimal oleh para pejabat tersebut.

’’Apa yang akan publik Malteng harapkan dengan kondisi birokrasi yang ada saat ini. bupati dan wakil bupati seolah tidak memiliki konsep pembangunan yang jelas, sebab hampir seluruh SKPD di kabupaten ini diisi oleh pejabat yang rata-rata memiliki tugas dan tanggung jawab di SKPD yang lain. Otomatis hal ini berakibat fatal terhadap optimalisasi pelayanan publik dan pengembang­an daerah, karena tidak mungkin seseorang dapat bekerja optimal dalam dua satuan kerja sekaligus” Jelasnya

Dikatakan, saat ini Pemkab Mal­teng memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak, dengan latar belakang disiplin ilmu yang dapat membantu pemerintah untuk bekerja maksimal mengembangkan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Akan tetapi, para pejabat yang memiliki SDM yang handal itu hanya disimpan sebagai pajangan tetapi tidak diberdayakan untuk membangun Kabupaten Malteng menjadi lebih baik.

Untuk diketahui, pejabat yang rangkap jabatan di Kabupaten Malteng yaitu, pertama Askam Tuasikal, Sekertaris Badan Peren­canaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) merangkap juga menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Kedua, asisten satu Pemkab Malteng, Abdul Gani menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), Ketiga Kepala Bappeda Rakib Sahubawa menjabat Kepala Nakertrans, Keempat, Bob Rahmat, Sekertaris Dinas Pekerjaan umum (PU) men­jabat Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Kelima, Ronny Hetaria, Staf Ahli Bupati menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKP­MD), keenam, Mad Pattimura, Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjabat Kepala Kesbanglimas. Ketujuh, Riat Ipaenin, staf ahli Bupati menjabat Kepala Ispektorat Malteng  serta lain sebagainya  yang belum sempat terdata.

“Kurang lebih ada sekitar tujuh pejabat di kabupaten ini yang memegang jabatan rangkap yang harus melaksanakan tugas dan fungsi ganda, baik sebagai pelaksa­na tugas dan sebagai pejabat de­vinitif pada satuan kerja terten­tu,’’ungkapnya.

Katanya, rangkap jabatan terse­but akan berpengaruh buruk  bagi daerah ini kedepan, jika tidak segera dilakukan perbaikan oleh pemerin­tah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Malteng sebagai pemimpin  daerah ini.

Ia menyarankan, agar Bupati dan Wakil Bupati Malteng untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit guna memperbaiki kondisi yang ada.(S-36)



Berita Terkait


Ambon