Daerah ›› Pengelola Mess Maluku Klaim Sanggup Bayar Hutang

Pengelola Mess Maluku Klaim Sanggup Bayar Hutang


Ambon - Pengelola Mess Malu­ku PT. Reshijaya Mulia Cipta mengklaim sanggup melu­nasi hutang sewa Mess Maluku yang saat ini ber­ubah nama menjadi Hotel The Molvcca kepada Pem­prov Maluku sesuai deng­an perjanjian.

“Hutang kita memang sekitar Rp. 900 juta untuk tahun 2017, pasti kita lunasi  karena waktu pe­nge­lolaan sampai dengan bulan April 2020 menda­tang,” kata Mei,  Manajer Hotel The Molvcca, saat dihubungi Siwalima, me­lalui telepon selulernya, Kamis (13/6).

Mei mengatakan, pihak­nya mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang kepada Pemprov Maluku. “Masih ada waktu dan kita pasti lunasi tunggakan hutang,” ujarnya.

Ditanya soal surat yang dikirim Gubernur Maluku yang meminta pihaknya segera melunasi sisa hutang tahun 2017, Mei mengakui sudah mendapatkan surat tersebut.

“Surat sudah kita terima dan nanti akan dibahas di tingkat direksi, namun saya tidak tahu itu waktunya kapan,” kata Mei.

Soal rencana Pemprov Maluku memutus kerja sama dengan PT. Reshijaya Mulia Cipta,   dirinya me­ngaku tidak tahu soal itu.

“Kalau itu saya tidak tahu, dan saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Di atas saya ada direksi dan direktur utama, maaf ya,” ujar­nya.

Namun dirinya memastikan hu­tang tahun 2017 tetap akan disele­saikan oleh PT. Reshijaya Mulia Cipta. “Tetap kita bayar. Itu kewajib­an sesuai dengan perjanjian,” tan­dasnya.

Desak Lunasi

Komisi C DPRD Maluku mende­sak PT Reshijaya Mulia Cipta sege­ra melunasi hutang sewa Mess Maluku

“Kita harapkan, pihak pengelola tetap melunasi hutang kepada Pemprov Maluku,” tandas Ketua Komisi C, Anos Yermias.

Ia berharap, pemprov mengambil langkah cepat agar pihak pengelola segera membayar hutang.

“Komisi mendorong agar pemprov bisa menagih hutang dari pihak pengelola, karena berkepentingan bagi pedapatan daerah,” kata Anos

Ultimatum

Seperti diberitakan, PT Reshijaya Mulia Cipta selaku pengelola Mess Maluku diultimatum oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk segera melunasi hutang kepada Pemprov Maluku tahun 2017 yang mencapai hampir Rp 1 miliar. 

Sesuai perjanjian sewa gedung Mess Maluku yang terletak di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20 Jakarta pusat pada 30 April 2015, PT Re­shijaya Mulia Cipta  setiap tahun­nya harus menyetor kepada Pem­prov Maluku sebesar Rp.1,5 miliar

Perjanjian Nomor: 013/270 dan Nomor : 03/RMC.15/IV/30 ditanda­tangani kala itu oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff dan  Dirut PT Reshijaya Mulia Cipta,  Ariadny Widyanti, dan berlaku selama lima tahun yakni 2015-2019.

Proses pembayaran sesuai per­janjian dilakukan per termin sebesar Rp 450 juta. Namun kewajiban PT. Reshijaya Mulia Cipta tak dipenuhi.  Tunggakan tahun 2017 sebesar Rp. 900 juta lebih belum dilunasi.

Plt Karo Ekonomi Pembangunan dan Investasi Setda Maluku, Lies Bandjar yang ditemui Siwalima di Kantor Gubernur Maluku Rabu (12/6) mengatakan, gubernur sudah menyu­rati PT Reshijaya Mulia Cipta untuk segera melunasi hutang tahun 2017.

“Kita sudah kirim surat kepada pengelola Hotel The Molvcca untuk segera melunasi hutang di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 su­dah lunas dan 2019 ini baru diba­yarkan 1 termin,” jelas Bandjar.

Bandjar mengakui, dalam perjan­jian kerja sama ada hak dan kewa­jiban antar pemerintah daerah de­ngan PT Reshijaya Mulia Cipta sebagai pengelola Mess Maluku, yang sudah berubah nama menjadi Hotel The Molvcca. Perusahaan ini bersedia membayar hutang 2017  sampai 31 Mei 2019.

Jika batas yang ditentukan itu pengelola tidak mampu membayar hutang, maka Pemprov Maluku akan mengambil tindakan tegas.

“Pemprov akan memberikan sanksi tegas. Kita sudah kirim surat dan ditandatangani gubernur untuk segera lunasi sisa hutang 2017 itu,” tandas Bandjar.

Untuk diketahui, dalam perjanjian sewa gedung Mess Maluku yang kopiannya dikantongi Siwalima, pasal 4 tentang harga sewa dan cara pembayaran, pada poin pertama menyebutkan, pihak kedua (PT Reshijaya Mulia Cipta) terhitung mulai  30 April 2015, berkewajiban membayar kontribusi atau biaya sewa kepada pihak pertama dalam hal ini Pemprov Maluku selama lima tahun sesuai perjanjian sebesar Rp 7,5 milyar, dengan rincian biaya sewa setiap tahun Rp 1,5 miliar.

Poin kedua, pembayaran harga sewa tahun pertama, dilakukan selama tiga kali termin oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Pembayaran masing-masing termin Rp 500 juta dengan rincian; a. termin pertama dibayar selambat-lambat­nya pada 27 Agustus 2015. b. termin kedua dibayarkan selambat-lambat­nya pada 27 Nopember 2015. c. termin ketiga dibayarkan selambat-lambatnya pada 27 Februari 2016.

Poin ketiga, pembayaran harga sewa tahun kedua dan seterusnya dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama sesuai dengan penetapan pembayaran pada tahun pertama sebagaimana ayat 2.

Poin empat, pembayaran harga sewa per tahun atas gedung Mess Maluku atau Wisma Maluku dilaku­kan pihak kedua secara tunai melalui rekening kas daerah Pemprov Ma­luku.

Sayangnya sampai tahun 2019, PT Reshijaya Mulia Cipta selaku pihak kedua, tak menjalankan ke­wajibannya.

Pemprov Maluku kala itu dibawah pimpinan Gubernur Maluku, Said Assagaff lemah dalam  pengawasan. (S-39/S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon