Politik ›› Penguatan Kinerja dan Fungsi Kemitraan

Penguatan Kinerja dan Fungsi Kemitraan

Ambon - Wakil ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Maluku, M Suhfy Madjid mengungkapkan, ada dua agenda utama yang menjadi usulan anggota Pansus Tatib yang tergabung dalam panitia kerja (Panja).

Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, kemarin Madjid menjelaskan, dua agenda tersebut yakni peningkatan kinerja DPRD dan dan penguatan fungsi kemitran DPRD.

Dijelaskan, untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD, maka alat-alat kelengkapan dewan didorong untuk memberikan laporan kinerja pada setiap masa persidangan.

Diungkapkan, alat-alat kelengkapan didorong untuk menyampailkan kinerjanya dengan sasaran supaya dapat membuat perencanaan kerja dan melaksanakan perencanaan tersebut yang disampaikan dalam laporan pada setiap masa sidang.

Sementara penguatan posisi kemitrana DPRD dengan pemerintah daerah, dimana salah hal yang menjadi perhatian pansus adalah bagaimana membangun pola pembahasan rancanga APBD dan rancangan pembahas dan peraturan daerah dengan berpatokan pada tiga fungsi DPRD yakni pengawasan, anggaran dan legislasi.

Dikatakan, hari ini kemungkinan rancangan awal Tatib sudah selesai disusun, karena penyusunan tersebut membutuhkan pendalaman. Masalahnya, ada 109 pasal dan penyesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009.

Ditempat yang sama, Sekretaris Pansus Tatib DPRD Maluku, Ramly Mahulette mengatakan, berbagai catatan pada anggota DPRD Maluku periode 2004-2009 akan menjadi materi dan pembahasan serius ditingkat Pansus seperti penetapan dan pertanggungjawaban APBD.

Dijelaskan, sebagai refrentasi masyarakat Maluku, DPRD tentu melakukan perubahan-perubahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pengalaman anggota DPRD 2004-2009, terdapat banyak hal yang dibahas dan bahkan sudah difinalisasi oleh DPRD saat pembahasan RAPBD yang dilakukan setiap tahun dan sudah mendapat persetujuan, namun catatan menyangkut koreksi terhadap berbagai rumusan program maupun platform anggaran oleh eksekutif tidak ditindaklanjuti.

"Pada periode 2009-2014 melalui Pansus Tatib ini, kami akan menata kembali mekanisme kerja dari dewan itu sendiri, sehingga bisa melakukan kontrol dan pengawasant terhadap hal-hal yang dilakukan pihak eksekutif terkait dengan kepentingan APBD. Kita akan kawal setiap pelaksanaan APBD, karena anggaran yang dibelanjakan harus digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (S-26)



Berita Terkait


Ambon