Gaya Hidup ›› Pengungsi Keluhkan Pemotongan Uang Tukang dan Uang Transport

Pengungsi Keluhkan Pemotongan Uang Tukang dan Uang Transport

Ambon - Sejumlah pengungsi di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengeluhkan pemotongan uang tukang sebesar Rp 75 ribu dari alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon masing-masing Rp 1,5 juta untuk uang tukang dan Rp 2,5 juta.

Kepada Siwalima, akhir pekan kemarin, salah satu pengungsi Desa Hative Kecil, yang enggan namanya dikorankan, mengatakan keberatan atas pemotongan uang tukang dan uang transport sebesar Rp 75 ribu/Kepala Keluarga (KK) itu.

"Atas dasar apa dilakukan pemotongan uang sebesar Rp 75 ribu itu, kami minta agar ada transparansi dari Pemkot Ambon melalui pihak kecamatan yang menangani pembagian hak-hak pengungsi ini," katanya.

Ia mempertanyakan, pemotongan tersebut didasarkan pada instruksi Walikota melalui aparatur pemerintahannya di tingkat bawah ataukah atas inisiatif dari pihak kecamatan, sehingga harus ada kejelasan, untuk apa uang tersebut dipotong.

"Apakah uang yang dipotong itu akan diperuntukan untuk uang makan pegawai kantor camat yang bertugas untuk membagikan hak-hak pengungsi Ketika hak yang seharusnya diterima sebesar Rp 4 juta itu, ternyata dipotong dan kami hanya mendapatkan uang sebanyak Rp 3,925 juta," tandasnya.

Salah satu pengungsi Pandan Kasturi, yang meminta namanya tidak dikorankan, meminta adanya transparansi dari aparat pemerintahan terkait dengan adanya pemotongan uang sebesar Rp 75 ribu.

"Kami minta agar pihak pemkot khususnya pihak kecamatan untuk menjelaskan alasan apa dilakukan pemotongan uang sebesar Rp 75 ribu, padahal ini hak kami sebagai pengungsi untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kami,"katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, MA Namsa, yang dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Senin (14/12), mengatakan, pemotongan yang dilakukan oleh pihak kecamatan merupakan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) tentang wajib pajak, yang didalamnya termasuk uang tukang dan uang transport merupakan penghasilan tambahan bagi masyarakat dimana berdasarkan aturan hinga kisaran anggaran Rp 50 juta dikenakan pemotongan pajak sebesar lima persen.

"Pada berita acara sudah dicantumkan dengan jelas adanya pemotongan pajak sebesar lima persen dan itu akan terjadi masalah jika dalam berita acaranya tidak dicantumkan," ungkapnya.

Pemotongan Rp 75 ribu ini, juga telah dikordinasikan dengan pihak pajak. "Kita juga menanyakan kepada pajak, apakah untuk pembagian hak-hak pengungsi ini wajib dikenakan pajak ataukah tidak dan telah disampaikan bahwa pemotongannya sebesar lima persen." jelasnya. (S-16)



Berita Terkait


Ambon