Penunjukan Pejabat di Dinas PU Sarat Kolusi

Penunjukan Pejabat di Dinas PU Sarat Kolusi

Ambon - Penunjukan pejabat kuasa pengguna Anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, satuan kerja perangkat daerah pada Dinas PU Maluku Tahun 2010 dinilai sarat kolusi dan nepotisme.

Diduga, ada manipulasi berkas administrasi sejumlah pegawai agar memenuhi syarat menduduki jabatan yang disediakan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Maluku, Minggus Talabessy kepada wartawan, Selasa (25/5).

Talabessy mengatakan, ada yang tidak beres dalam penunjukan pejabat yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU Maluku, Antonius Sihaloho Nomor 02/KPTS/2010 tertanggal 25 Januari 2010.

Menurut Talabessy, dalam SK itu, ada sejumlah pegawai yang baru memiliki SK PNS 80 persen, tetapi diangkat menjadi bendahara proyek.

"Banyak pegawai yang hanya memiliki golongan II/a diangkat sebagai bendahara kegiatan dan diduga ada unsur KKN untuk memuluskan ambisi dalam mengelola sejumlah proyek yang ditangani," tandasnya.

Talabessy juga mengatakan, LPPNRI menemukan ada dugaan manipulasi berkas adminstrasi, dimana ada pegawai yang baru golongan II/a, namun diberkasnya ditulis III/b.

Ia meminta Gubernur dan Maluku mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum di Dinas PU Maluku yang melakukan kejahatan administrasi ini.

Selain itu, kata Talabessy, praktek KKN juga terlihat nyata, dimana sejumlah pegawai yang ditunjuk sebagai bendahara merangkap jabatan, dimana ditunjuk sebagai bendahara pada proyek APBD dan juga APBN.

Talabessy juga mempertanyakan, Kabag Personalia Dinas PU Maluku, M Sapthu yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada 12 proyek, yaitu penyedia jasa surat menyurat, penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, penyedia alat tulis kantor, penyedia jasa kebersihan kantor, penyedia komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor, PPTK rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah, penyedia barang/jasa pengaman kantor, tenaga administrasi dan teknis lainnya, pengadaan peralatan kantor, pengadaan meubiler (Dinas PU Maluku), PPTK pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas PU, PPTK pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional, PPTK pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Kota Ambon).

"Kami mendesak Gubenur Maluku untuk segera melakukan evaluasi karena tidak ada ketidakberesan," tandasnya. (S-26)



Berita Terkait


Ambon