Masohi - Komisi B DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menyampaikan beberapa aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian dari eksekutif, yaitu penyebaran informasi melalui media masa terhadap program-program dan keberhasilan pembangunan di Maluku Tengah (Malteng) kurang optimal.

Demikian laporan komisi B yang dibacakan Ketua Komisi Halimun Saulatu dalam paripurna dewan, masa sidang III tahun sidang 2010, menerima atas laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah tahun anggaran 2009, Kamis (9/12).

Sidang paripurna dewan di pimpin Ketua DPRD Malteng Asis Mahulete, didampingi dua Wakil Ketua, Jimmy Sitanala dan Faradila Wailisahalong, dihadiri Bupati Malteng Abdullah Tuasikal, Sekda A. R. Sukur, TNI/Polri, pimpinan SKPD serta anggota dewan.

Dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Malteng. Lanjut Saulatu, maka Pemerintah Kabupaten Malteng harus mendatangkan investor guna berinvestasi di Kabupaten Pamahanunusa ini.

Dikatakan, perlu ditinjau kembali sistem perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait bagi hasil kontribusi objek-objek pajak dan retribusi, sehingga komisi B menilai bahwa yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan harapan.

Selain itu, perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah. Komisi B menilai, tarif tersebut sudah tidak layak dan perlu adanya penyesuaian, contohnya pajak reklame.

"Masih banyak potensi pendapatan yang belum bisa tergali secara optimal agar beberapa potensi tersebut lebih dioptimalkan," tandas Saulatu.

Lebih jauh katanya, terbatasnya jumlah petugas pemantau, pengawas dan penyidik (PPNS) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sehingga perlunya kajian terkait restrukturisasi kebutuhan pegawai di masing-masing SKPD.

Pemberian informasi melalui internet maupun media informasi lainnya, kata Saulatu tentang kondisi dan potensi daerah dalam penyajian data kurang agresif dan up to date serta produk hukum terkesan lamban, sehingga kurang penuhi harapan masyarakat.

"Koodinasi lintas satker dalam pengawasan pemungutan dan perijinan, sehingga pelanggaran-pelanggaran di lapangan, kurang mendapat pengawasaan maksimal, sehingga berpengaruh pada PAD," jelas Saulatu.

Saulatu yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini mengatakan, penyusunan perda RT/RW yang sampai saat ini laporan belum diketahui oleh komisi, rencananya detail-nya, dapat menghambat investasi di Maluku Tengah. (S-24)