Visi ›› Pertamina dan Kelangkaan Mitan

Pertamina dan Kelangkaan Mitan

Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis mi­nyak tanah (mitan) menjadi sebuah masalah yang tidak pernah berhenti. Alokasi mitan ternyata ternyata tidak pernah mencukupi. Antrean panjang ibu-ibu untuk mendapatkan mitan terjadi hampir merata di seluruh Kota ambon selama sepekan terakhir ini.

Kenyataan ini dikhawatirkan bisa meluas jika tidak cepat-ce­pat ditangani. Pemandangan yang agak aneh terjadi ketika puluhan orang harus berdiri antre membeli mitan. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi pada masa sekarang? Dapatkah dijelaskan bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Apakah ada persoalan di produksi ataukah di distribusi. Yang jelas, tidak ada alasan untuk membiarkan hal itu terus terjadi dan tidak ada pula alasan bagi pemerintah atau dalam hal ini Pertamina untuk tidak mampu mengatasinya.

Faktanya di lapangan menunjukkan BBM jenis mitan telah menjadi barang langka dan paling dicari saat ini di Kota Ambon. Kendati demikian, manajemen PT Pertamina Cabang Am­bon tidak mengakui adanya kelangkaan tersebut.

Perusahaan pelat merah itu beralasan, sudah mendis­tribusikan mitan ke sejumlah agen dan pengecer di Kota Ambon hingga ke daerah pinggiran sekalipun.

Sales Executive Retail PT Pertamina Cabang Ambon, Fandy Ivan Nugroho bahkan mengaku, sejak adanya informasi kelangkaan mitan di pasaran beberapa waktu lalu, PT Pertamina Cabang Ambon langsung mengambil langkah sigap untuk menyalurkan langsung ke konsumen yang membutuhkan dengan kegiatan yang dikemas dengan nama Operasi Pasar.

Operasi pasar dilakukan pihak PT Pertamina Cabang Ambon di sejumlah titik yang ada di pusat maupun pinggiran Kota Ambon.

Kendati mengaku tidak terjadi kelangkaan mitan dan sudah menggelar operasi pasar, tetapi di sejumlah tempat sampai sekarang masih ditemukan adanya kelangkaan.

Publik juga mempertanyakan sikap Gubernur Maluku, KA Ralahalu yang telah menjamin tidak ada lagi kelangkaan mitan di Kota Ambon. Gubernur bahkan mengaku juga sudah meng­ins­truksikan Pertamina mengatasi kelangkaan mitan di tengah-tengah masyarakat, namun kenyataan kelangkaan tidak pernah diatasi.

Peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Peme­rintah Kota (Pemkot) Ambon dalam mengawasi distribusi mitan juga sangat dinanti-nantikan oleh publik.

Fakta di lapangan menunjukkan penyaluran minyak tanah di setiap pangkalan diberikan sesuai dengan jumlah masyara­kat yang ada di setiap kelurahan yang diberikan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Dengan pola ini, rasanya mustahil terjadi kelangkaan minyak tanah di masyarakat.  Namun kenyataan di lapangan justru sangat berbeda.

Jika memang kedapatan ada pangkalan yang nakal maka Per­tamina maupun pemerintah harus menindak tegas.  Bahkan ju­ga harus diberikan sanksi seperti pencabutan izin usaha at­au diputus haknya menjadi pangkalan distribusi minyak dari Per­tamina.

Disisi lain, publik juga harus turut bersama-sama Pertamina dan pemerintah untuk mengawasi penyaluran minyak tanah yang ada di setiap pangkalan agar bisa tepat sasaran. Diharap­kan kepada masyarakat agar melapor ke pemerintah kelurahan atau ke pihak Pertamina apabila terdapat pangkalan yang nakal.

Rasanya kita tak akan bisa menjelaskan kelangkaan minyak tanah dalam arti mencari alasan pembenar, maka pemerintah, khususnya Pertamina, mesti bertanggung jawab. Ini bukan main-main, sebab sebagai komoditas vital dampak permasalahan seperti itu bisa meluas. Tidak hanya dampak ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan sebagainya. Mengurusi soal minyak tanah saja tidak beres, apalagi yang lain.

Untuk itu, ukuran keberhasilan atau citra sebuah pemerintahan sebenarnya tergantung kepada urusan-urusan pelayanan rakyat kecil seperti ini. Olehnya itu, mau tidak mau, kelangkaan minyak tanah, terlepas dari apa penyebabnya, tidak boleh terjadi. (*)



Berita Terkait


Ambon