Hukum ›› PH Tersangka: Kinerja Polda-Kejati Maluku Buruk Berkas Korupsi Dana MTQ Belum Dilimpah

PH Tersangka: Kinerja Polda-Kejati Maluku Buruk

Ambon - Hingga kini berkas Ambo Walay, salah satu tersangka kasus korupsi dana Musa­baqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi XXIV Tahun 2011 belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Padahal sudah berkas yang bersangkutan sudah dinyatakan P-21 sejak awal Februari 2013 lalu.

Lambannya proses hukum kasus korupsi dana MTQ menunjukan kinerja institusi Polda dan Kejati Maluku buruk.

“Ini menjadi preseden buruk. Harusnya proses ini sudah selesai. Klien saya sudah bebas demi hukum. Menurut Polda sudah P-21 sejak Februari lalu hingga sekarang juga belum tahap II,” tandas Penase­hat Hukum (PH) Ambo Walay, Fahri Bachmid kepada Siwalima,  di Ambon, Sabtu (6/4).

Fahri menduga penanganan kasus ini sengaja diperlambat. Sebab, pelimpahan berkas ke pengadilan hanya soal administrasi saja, se­hingga tidak perlu berlarut-larut se­perti saat ini.

“Kenapa persoalan hanya admi­nis­trasi pelimpahan berkas saja sangat lama sekali. Ini penting kami untuk dipertanyakan  karena ber­kaitan dengan HAM tersangka un­tuk secepatnya diadili dalam suatu proses peradilan sesuai pasal 51 KUHAP, yang mana menyatakan tersangka berhak untuk perkaranya segera diadili. Ini juga dijamin UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” kata Fahri.

Ia meminta Polda dan Kejati Ma­luku memperhatikan masalah ini, karena ini menunjukan keburukan dalam suatu penegakan hukum.

“Klien saya sudah bebas demi hukum karena penahanan di Rutan Polda sudah selesai. Kami minta secepatnya dilimpahkan. Karena ini bentruk keburukan dalam penega­kan hukum oleh lembaga hukum yakni Polda dan Kejati yang ada di Maluku,” tukasnya.

Sebelumnya, Asisten Tindak Pi­dana Khusus (Aspidsus) Kejati Ma­luku, M Natsir Hamzah mengaku tahap II tersangka Ambo Walay telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dobo.

Langkah ini diambil karena waktu dan tempat kejadian berada di Dobo. “Kita sudah menyerahkannya kepada Kejari Dobo untuk nantinya dilakukannya tahap II terhadap Ambo Walay,” ujar Aspidsus melalui  Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Boby Palapia, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Kamis (4/4).

Aspidsus menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan penyidik di Kejari Dobo dan akhir­nya diputuskan agar tahap II dise­rahkan ke Kejari Dobo.

“Untuk kasus dugaan korupsi dana MTQ Tingkat Provinsi XXIV Tahun 2011 ini, kita bentuk tim yang terdiri dari tim Kejati Maluku dan Kejari Dobo dan ketika tim ini ber­proses akhirnya dipu­tuskan agar tahap II Ambo Walay diserahkan ke Kejari Dobo,” ujar Pala­pia mengutip penjelasan Aspidsus.

Dirinya juga membantah adanya tudingan jika jaksa di Kejati Maluku mendiamkan berkas Ambo Walay justru pihaknya selalu berupaya agar kasus-kasus korupsi bisa segera dituntaskan.

Dalam kasus korupsi anggaran MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXIV ini, Polda Maluku melalui Ditres­krimsus menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yakni Wakil Bupati Aru, Umar Djabumona dan istrinya, Ny.Henny Djabumona. Man­tan Staf Ahli Bidang Peme­rintahan Kabupaten Kepulauan Aru Ambo Walay, anggota KPU Aru Jermina Larwuy, Bendahara KPU Aru Reny Awal, dan pemilik Ru­mah Makan Prima Rasa, Jefry Oerse­puny dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru, William Botmir.

Untuk diketahui, guna membiayai penyelenggaraan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2011 yang dilaksanakan di Dobo, telah dianggarkan anggaran sebesar Rp 8 milyar dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang diprediksi sudah cukup untuk membiayai kegia­tan persiapan sampai dengan pelaksanaan MTQ.

Bila ditambah dengan bantuan Pemprov sebesar Rp 500 juta, maka total anggaran untuk pelaksanaan MTQ berjumlah Rp 8.500.000.000.

Dana Rp 8,5 milyar tersebut belum habis terpakai, dan terdapat saldo sebesar Rp. 13.630.190 dari realisasi sebesar Rp 8.486.369.810.

Namun atas perintah langsung dari Umar Djabumona yang kala itu menjabat Plt Bupati Kepulauan Aru, kepada Bendahara Sekretariat Daerah Elifas Leua untuk mengeluar­kan sejumlah anggaran sebesar Rp. 4.392.351.894 yang digunakan untuk tambahan kegiatan MTQ sebesar 2.964.652.644 dan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1.424.699.250.

Hal ini sangat tidak wajar, jika ada tambahan anggaran di luar APBD untuk kegiatan yang sama, semen­tara kegiatan tersebut yang dibiayai dari APBD tidak habis terpakai.

Perintah Plt Bupati kepada Ben­dahara Sekretariat Daerah untuk mengeluarkan dana dari kas daerah menyalahi mekanisme dan tata kelola keuangan daerah. Sebab, se­lain tanpa koordinasi dengan Sekre­taris Daerah selaku Kuasa Penggu­na Anggaran Daerah juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Kabupaten Aru.

Untuk Bidang Konsumsi baik yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.072.394.407 dan tambahan dana diluar APBD sebesar Rp 485.857.044 dicairkan oleh istri Plt Bupati Aru, Henny Djabumona tidak sesuai mekanisme, karena penge­lolaan anggaran Bidang Konsumsi seharusnya dikelola oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepu­lauan Aru, sementara. Henny Djabu­mona bukan sebagai Ketua Tim Peng­gerak PKK. Berdasarkan hasil audit BPKP Maluku, terdapat kerugian negara sebesar Rp 271 juta.  (S-27)



Berita Terkait


Ambon