Daerah ›› Plt Bupati Aru Diminta Evaluasi Kinerja Kadisdikpora Aru

Plt Bupati Aru Diminta Evaluasi Kinerja Kadisdikpora Aru

Ambon - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepuluan Aru, Umar Djabumona diminta, melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Carolina Galandjindjinay karena tidak mampu memperhatikan hak-hak guru di kabupaten berjulukan Bumi Jargaria ini.

“Sejumlah hak-hak guru yang belum terealisasi diantaranya, Dana Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) dua triwulan tahun 2012 dan TPP satu bulan tahun 2010 hingga saat ini belum juga terbayarkan. Ratpel 80 persen para guru juga belum dibayar,” jelas Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Cinta Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Alam Djilfufin kepada wartawan di Dobo, Selasa (12/6).

Sebagai seorang pimpinan, katanya, Galandjindjinay seharusnya memperhatikan hak-hak guru sekaligus berupaya keras meningkatkan pendidikan di kabupaten tersebut.

Ia menilai, pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru hanya mengejar kuantitatif semata dari tingkat kelulusan, sementara kualitasnya kurang diperhatikan dengan seksama.

Selain itu, katanya, managemen kepemimpinan Kadisdikpora meningkatkan prestasi kerja dan lebih memperhatikan pegawainya.

Di tempat terpisah, Kadisdikpora Aru, Carolina Galandjindjinay menjelaskan, pihaknya telah bersama-sama dengan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Aru untuk merealisasi apa yang merupakan hak-hak guru tersebut.

Dikatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk menyerahkan dana TPP ke kecamatan-kecamatan yang dibagikan langsungoleh bendahara UPTD.

“Kita sudah rapat dengan seluruh kepala UPTD agar dana TPP akan di bawah ke kecamatan masing-masing dan di bayarkan oleh UPTD lewat bendahara UPTD tiap kecamatan, karena UPTD lebih mengetahui guru masing-masing yang mana yang menjalankan tugas dan yang mana yang tidak menjalankan tugas, sehingga yang tidak melaksanakan tugas belajar mengajar dipanggil oleh UPTD untuk diberikan pembinaan baru diberikan haknya,” tuturnya.

Sedangkan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana sertifikasi, lanjutnya telah dipindahkan dari rekening dinas ke masing-masing guru.

Ditegaskan, seluruh hak-hak guru tetap akan direalisasi melalui UPTD-UPDT masing-masing dan tidak sedikit pun dilakukan pemotongan. (S-25)



Berita Terkait


Ambon