PN Ambon Segera Sidangkan Perlawanan Panca Karya Terkait Eksekusi Lahan Eks Hotel Anggrek

PN Ambon Segera Sidangkan Perlawanan Panca Karya

Ambon - Pengadilan Negeri (PN) Ambon dalam waktu dekat akan menyidangkan permohonan perlawanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Cq. PD. Panca Karya ter­hadap eksekusi lahan eks Hotel Anggrek di kawasan Batu Gajah oleh Pengadilan Negeri (PN) Ambon pada 6 April 2011 lalu.

"Menindaklanjuti perlawanan yang diajukan pihak Pemprov Ma­luku dalam hal ini PD. Panca Karya, maka dalam waktu dekat perkara tersebut segera disidangkan," jelas Panitera Pengadilan Negeri (PN) Ambon, H. Munawir Kossah kepada Siwalima, Senin (25/4).

Perlawanan tersebut segera disi­dang­kan setelah penetapan majelis hakim. Pemprov Maluku mendaf­tarkan perlawanan atas eksekusi la­han eks Hotel Anggrek ke pihak PN Ambon atas nama PD. Panca Karya.

Sebelumnya, Ketua PN Ambon, Arthur Hangewa me­ngatakan, mes­kipun perlawanan telah diajukan pihak Pemprov, PN Ambon tetap melaksanakan ekse­kusi lahan eks Hotel Anggrek, yang merupakan satu kesatuan dari perkara Nomor 21 tahun 1950.

Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku M. Lopulalan, PN Ambon telah melanggar hukum sebab perlawanan telah didaftarkan. Namun eksekusi tetap dilakukan.

Ketua PN Ambon, Arthur Hange­wa menjelaskan, batas-batas lahan dalam perkara Nomor 21 tahun 1950 itu termasuk di dalamnya eks Hotel Anggrek.

"Pemprov keliru, putusan tahun 1950 mempunyai nilai mengikat. Kita tetap ikuti aturan. Eksekusi tetap jalan berdasarkan penilaian ketua pengadilan. Dalam hal eksekusi, PN Ambon tidak ada punya kepen­tingan apapun. PN Ambon sebagai lembaga yudisial hanya melaksa­nakan perintah undang-undang. Nah, dalam pasal 195 ayat 6 HIR atau RBG disebutkan bisa ditang­guhkan suatu eksekusi apabila ada perlawanan pihak ketiga berda­sarkan alasan hak milik. Yang jadi pertanyaan, PD Panca Karya apalagi Pemprov itu pemilik lahan ataukah bukan," jelas Hangewa.

PD Panca Karya kata Hangewa hanya berdasarkan kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB). Sertifikat HGB milik Pemprov Nomor 99 tanggal 30 Oktober 1990 telah ber­akhir.

"Kalau sudah berakhir. Berarti PD Panca Karya sudah tidak lagi punya hak atas tanah tersebut. Pemprov itu kami sudah kasih waktu cukup lama. Kesempatan sejak anmaning itu mestinya unjuk sikap untuk gugat. Sebab alasan Pemprov dengan putu­san-putusan di atas tahun 1950 tidak bertitel Eksekusi," terangnya.

Ditambahkan, sengketa tanah eks Hotel Anggrek telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasalnya, da­lam amar putusan dalam perkara tersebut sudah bertitel eksekutorial. Sementara putusan-putusan lain yang diklaim Pemerintah Provinsi Maluku benar ada, tetapi tidak bertitel ekse­kusi. Lagipula dalam putusan-putusan tersebut tidak ada suatu klausul pun yang mem­batalkan perkara Nomor 21 Tahun 1950. (S-32)



Berita Terkait


Ambon