Polda akan Jemput Paksa Pejabat PU Bursel

Polda akan Jemput Paksa Pejabat PU Bursel

Ambon - Adrian Maun, Ketua Panitia Lelang proyek-proyek fisik tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terancam dijemput paksa lantaran dua kali mangkir dari panggilan penyidik Dit Reskrim Polda Maluku.

Maun dipanggil penyidik untuk diperiksa atas dugaan pemalsuan pengumuman lelang proyek-proyek fisik di Dinas PU Kabupaten Bursel, sebagaimana yang dilaporkan Direktur Utama PT Atamari Jaya Perkasa, M.Daud Sangadji dan Direktur CV Tanita Hatalae, Sam Habib Mony.

Sebelumnya, setelah menerima laporan, pihak penyidik Reskrim Polda Maluku langsung mengambil langkah cepat dengan memeriksa pelapor terlebih dulu yakni Sangadji dan Mony.

Setelah keduanya diperiksa, penyidik kemudian memanggil drian Maun. Namun sampai dua kali surat pemanggilan dilayangkan, dia tak kunjung memenuhi pemanggilan tersebut.

"Kami sudah melayangkan surat kepada dia sebanyak dua kali, tetapi yang bersangkutan tak kunjung hadir. Sehari dua ini, surat pemanggilan yang berikut akan kembali dilayangkan. Jika kali ini dia tidak memenuhi pemanggilan, maka tidak ada jalan lain, KUHAP jelas diisyaratkan ditempuh penjemputan paksa," tandas Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Johanes Huwae kepada Siwalima di ruang kerjanya, Jumat (6/8).

Setelah Maun diperiksa, akan disusul lagi dengan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya. "Hingga saat ini kami baru periksa saksi korban dua orang yakni Daud Sangadji dan Sam Habib Mony. Mereka sudah diperiksa pekan lalu," terang Huwae.

Adrian Maun dilaporkan ke Polda Maluku karena diduga telah memalsukan pengumuman lelang proyek 15 paket pekerjaan dengan nilai ratusan miliar rupiah melalui salah satu surat kabar nasional.

Berdasarkan salinan surat yang ditandatangani oleh M Daud Sangadji selaku Direktur Utama PT Atamari Jaya Perkasa serta Sam Habib Mony, Direktur CV Tanita Hatalae tertanggal 16 Juni lalu yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Brigjen Polisi Totoy Herawan Indra, sebanyak tiga pejabat di Kabupaten Bursel dilaporkan ke Polda Maluku.

Ketiga pejabat tersebut yaitu Adrian Maun selaku Ketua Panitia Lelang Proyek dengan pengumuman nomor 01/PPJP/DPU. BURSEL/V/2010, tahun anggaran 2010. Kemudian K Tuasamu selaku Ketua Panitia Lelang Proyek dengan Pengumuman Nomor 168/Peng/2010 Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Buru Selatan serta Jusuf Latuconsina selaku penjabat Bupati Bursel.

Ketiga oknum ini dilaporkan karena diduga terlibat dalam hal pemalsuan surat-surat atas proses lelang paket-paket pekerjaan pemerintah yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bursel tahun anggaran 2010 senilai sekitar 200 miliar rupiah yang dinilai tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam surat yang tembusannya ditujukan pula kepada Dirreskrim Polda Maluku Kombes Polisi Jhonny Siahaan dan Ketua DPRD Kabupaten Bursel Zainudin Booy, kedua pelapor mengungkapkan butir-butir kesalahan yang dilakukan oleh ketiga terlapor itu yaitu pertama, bahwa setiap pekerjaan pemerintah yang bersumber dari Dana APBN/APBD dilaksanakan harus sesuai dengan mekanisme yakni Keppres Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua, bahwa Ketua Panitia Adrian Maun telah melakukan pemalsuan pengumuman melalui surat kabar Media Indonesia terbitan Jakarta tertanggal 20 Mei 2010 pada halaman 31, untuk mengelabui masyarakatnya, khususnya para kontraktor yang bergerak di bidang penyedia jasa.

Ketiga, bahwa tindakan pemalsuan surat-surat ini nyata-nyata melanggar pasal 263 ayat 1, 2 dan pasal 264 ayat 1 KUHP. Berarti ini telah terjadi kolusi dan nepotisme untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Keempat, Bahwa akibat dari ketua panitia yang tidak menayangkan pengumuman paket-paket pekerjaan pemerintah secara benar diatas, telah merugikan kami masyarakat penyedia jasa, sementara kami pun berkeinginan mendaftarkan perusahaan kami untuk mengikuti proses tender di kabupaten Bursel.

Kelima, bahwa tidak diumumkannya paket-paket pekerjaan pemerintah di Kabupaten Buru Selatan ini turut didukung pula oleh Penjabat Bupati (Jusuf Latuconsina-red). Justru kami pernah menghubunginya secara langsung di Kantor di Namrole dan ia pun mengaku untuk pekerjaan-pekerjaan pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar. Ternyata ucapan penjabat bupati ini hanyalah ungkapan kosong belaka dan ini terindikasi penjabat Bupati sebagai atasan langsung Ketua Panitia ini telah berkolusi dengan ketua panitia sehingga tidak diumumkannya paket-paket pekerjaan tersebut. Ini berarti melanggar aturan hukum yang sudah digarikan pada Kepres Nomor 80 tahun 2008 tersebut.

Keenam, bahwa Keppres nomor 80 Tahun 2008 telah mengamanatkan bahwa setiap pekerjaan Paket Pemerintah harus diumumkan pada sarana internet minimal tujuh hari kerja dan satu kali untuk pengumuman di surat kabar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 point 1. Hal 51 butir a : Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama tujuh hari kerja di website pengadaan nasional.

Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/provinsi minimal dilakukan satu kali tayang ada awal masa pengumuman. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan, malah mereka melakukan pemalsuan pengumuman di surat kabar sebagaimana yang dimaksudkan pada point-point tersebut diatas. (S-32)



Berita Terkait


Ambon