Kriminal ›› Polisi Diduga Loloskan Mantan Wakil Ketua DPRD MBD

Polisi Diduga Loloskan Mantan Wakil Ketua DPRD MBD

Ambon - Komponen Mahasiswa Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terdiri dari Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar (P3W) dan Gerakan Maha­siswa (Gema) MBD melaku­kan aksi demonstrasi di Mapolda Ma­luku, Senin (11/2).

Demonstrasi tersebut terkait de­ngan kasus pencabulan yang dilakukan tersangka mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Wiliam Kaihjoru. Para pendemo menduga ada upaya-upaya intimidasi sehingga kasus tersebut kini dicabut oleh keluarga korban.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua P3W Jansen Majeke dan Ketua Gema Frangklin Dahaklory ini, pendemo mengaku peristiwa yang mencoreng kewibawaan DPRD MBD diduga telah diatur oleh penyidik Polsek Pu­lau Pulau Terselatan dan Polres Ma­lu­ku Tenggara Barat (MTB) sehi­ngga dikategorikan sebagai delik aduan, tanpa memandang korban sebaga anak yang dilindungi oleh negara melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kami menduga ada skenario yang sengaja dimainkan penyidik Polsek PP terselatan dan Polres MTB untuk meloloskan sang pela­ku, padahal penyidik tahu dengan jelas bahwa kasus ini adalah anca­man kekerasan seks terhadap anak di­bawah umur. Dalam kasus ini ber­laku prinsip lex spesialis lex generalis, sehingga hal-hal yang diatur dalam KUHP tidak berlaku atas kasus ini, tetapi yang berlaku ada UU Perlindungan Anak khususnya pasal 81 dan 82,” tandas para pendemo.

Pendemo juga membeberkan bebe­rapa kasus yang terjadi sebelumnya, diantaranya pada bulan Desember 2010 Kaihjoru juga memaksa salah satu pegawai sekretariat DPRD MBD yang juga berdarah Wetar untuk melakukan perbuatan keji dalam perjalanan dengan KM Pangarango, bahkan tidak Kaihjoru juga melan­jutkan niatnya di Hotel Elizabeth yang berbuntut pada peng­aniayaan korban karena menolak permintaan Kaihjoru tersebut.

Bukan sebetas itu saja, ada pula kasus lainnya juga yang dilakukan oleh Kaihjoru terhadap sejumlah wanita di MBD.

Untuk itu, pendemo meminta kepada Kapolda Maluku untuk segera memerintahkan Kapolres MTB dan Kapolsek Pulau-pulau terselatan untuk menghentikan praktek mafia hukum serta menurunkan tim Propam Polda untuk menelusuri penanganan kasus ini, sekaligus memantau kerja tim yang dibentuk tersebut.

Setelah berorasi sekian lama, dan atas koordinasi yang baik perwa­kilan pendemo yang dikoordinir oleh Fredi Ullemlem diterima Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukadar di ruang kerjanya pukul 13.20 Wit.

Dihadapan Mukadar, Ullemlem mengatakan bahwa pencabutan perkara oleh keluarga korban karena diduga ada intimidasi dari tersangka maupun kuasa hukum serta pknum-oknum polisi di MBD.

Menanggapi masukan dan pernyataan sikap pendemo yang diterimanya, Mukadar berjanji akan berkoordinasi dengan Kapolres MTB untuk meminta penjelasannya terhadap kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, proses hukum terhadap kasus pencabulan terhadap anak piaranya sendiri dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten MBD, Wiliam Kaihjoru kini sudah dicabut.

Pencabutan perkara dilakukan langsung oleh keluarga besar kor­ban saat mendatangi Polsek Kisar pada 26 Januari 2013 lalu. Kepada Siwalima  tim kuasa hukum tersangka, Richard Ririhena Cs dalam rilisanya men­jelaskan bahwa kasus tersebut sudah cabut secara resmi tanpa ada tekanan dari pihak pelaku.

Ia mengakui, pencabutan kasus ini dilakukan senidir oleh korban, orang tua korban dan keluarga be­sar korban yang mendatangi Polsek Kisar. Bahkan saat itu, pemeriksaan masih dilakukan terhadap kliennya.

“Kita juga kaget sudah dilakukan pencabutan oleh korban. Sama sekali tidak ada tekanan ataupun paksaan sekalipun,” jelas Ririhena. (S-27)



Berita Terkait


Ambon