Hukum ›› Polisi tak Konsisten, Kasus Abdullah Vanath Karam

Polisi tak Konsisten, Kasus Abdullah Vanath Karam


Ambon - Berkas mantan  Bupati SBT, Ab­du­llah Vanath belum juga sampai di tangan jaksa. Sikap Ditres­krimsus Polda Maluku yang tidak konsisten membuat berkas tersangka dugaan korupsi dan TPPU senilai Rp 600 juta ini “karam”.

Berkas Vanath sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak Mei 2016 lalu. Karena itu, tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika kendalanya Vanath tidak didampingi peng­acara, maka penyidik Ditres­krimsus wajib menunjuk.

“Berkas kan sudah P-21, kalau tidak ada pengacara wajib hukum­nya penyidik kepolisian me­nunjuk pengacara mendampingi proses penyerahan ke kejaksaan baik tersangka maupun berita acara,” tandas Praktisi Hukum Edison Sarimanela kepada Siwa­lima, Rabu (14/9).

Menurut Sarimanela, upaya paksa harus dilakukan jika Vanath tak kooperatif. Penyidik Ditres­krimsus bisa dicurigai kalau dibiar­kan berlarut-larut.

“KUHAP jelas, kepolisian harus melakukan upaya paksa untuk mem­bawa tersangka. Ini masyara­kat akan mempertanyakan kasus ini apalagi masyarakat awam,” ujar­nya.

JPU Kejati Maluku sudah siap untuk tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti, namun hal itu belum juga dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus.

“Berkas Vanath masih di tangan penyidik. Belum diserahkan kepada kami untuk dilakukan tahap penun­tutan atau tahap II,” kata Kasi Pe­nuntutan, Rolly Manampiring mela­lui Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dikon­firmasi wartawan di Kantor Kejati Maluku, Senin (5/9) lalu.

Dikatakan, JPU telah memper­siapkan administrasi tahap II. Tetapi, tergantung dari penyidik Ditreskrim­sus. “Perkaranya kan di penyidik. Soal alasan kenapa lama itu tanya­kan kepada penyidik, karena kami sendiri telah mempersiapkan seluruh adminsitrasi tahap II untuk perkara dimaksud,” ujar Sapulette.

Penyidik Ditreskrimsus terkesan mengistimewakan tersangka Vanath. Ia pernah dipanggil 24 Mei 2016 lalu oleh penyidik Ditreskrimsus untuk dilakukan tahap II. Namun, ia tak memenuhi panggilan penyidik. Tak jelas keberadaan Vanath. Ironisnya, tak ada sikap tegas penyidik Ditres­krimsus untuk menghadirkan Vanath di Kejati Maluku.

Akademisi Hukum Unpatti, Naza­rudin Tianotak meminta penyidik Ditreskrimsus konsisten menuntas­kan kasus dugaan korupsi dan TPPU Abdullah Vanath.

“Kami menilai polisi tak konsisten dalam menuntaskan kasus ini. Sampai sekarang polisi tidak memiliki itikat baik, sampai saat ini saja kasus mandek dan terkatung-katung,” tandas Tianotak, kepada Siwalima, Rabu (14/9).

Tianotak menduga ada ketidak­beresan dibalik penanganan  kasus Vanath sehingga sengaja dibiarkan terkatung-katung. “Kasus ini kan sudah dinyatakan P21 oleh penun­tut umum dan Vanath tinggal dise­rahkan saja, tetapi belum juga dilakukan,” ujarnya.

Ketua Aliansi Gerakan Anti Ko­rupsi (AGAS) Maluku, Jonathan Pe­surnay meminta penyidik Ditres­krimsus segera menyerahkan Vanath ke jaksa.

“Apa sih kendalanya, sampai po­lisi belum juga menyerahkan Vanath ke jaksa. Kalau dipanggil dan tidak datang maka harus ada upaya hukum lanjutan yang mesti­nya dilakukan po­lisi. Bukan terkesan diam sehing­ga kasusnya mandek,” tegasnya.

Sebelumnya akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Jhon Pasalbessy menilai, kerja penyidik Ditreskrimsus lambat. Padahal penyidik memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada JPU. “Sebenarnya ini men­jadi tang­gung jawab penuh dari penyidik. Kalau selama ini terkesan terkatung-katung maka kami menilai polisi lambat,” tandas Pasalbessy, kepada Siwalima, Kamis (11/8).

Menurutnya, jika penyidik lambat maka publik dapat menilai ada upaya untuk melindungi tersangka. “Kan selama ini, Vanath sudah dipanggil untuk dilakukan tahap II, kenapa polisi tidak menggunakan kewena­ngannya untuk melakukan upaya jemput paksa, dia kan tidak koope­ratif, tetapi jika sengaja berlarut-larut maka tentu dapat menimbulkan image jika polisi melindungi Vanath,” ujar Pasalbessy.

Direktur Lembaga Kajian Inde­pen­den (LKI) Maluku, Usman Wa­rang mencurigai ada upaya untuk menghambat penuntasan kasus Abdullah Vanath.

“Berkas tersangka sudah lengkap atau istilah hukum P-21 sejak bebe­rapa bulan, sayangnya sampai saat ini berkas tersangka belum ada ke­majuan. Kasusnya malah terkatung-katung tanpa ada kejelasan penun­tasannya oleh polisi sebagai pe­nyidik,” tandas Warang.

Warang meminta  penyidik Dit­res­krimsus komitmen dan trans­paran dalam menuntaskan kasus Vanath. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon