Politik ›› PPP - PKB Tolak Bahas Dana KPU Buru

PPP - PKB Tolak Bahas Dana KPU Buru


Namlea - Fraksi PPP dan PKB DPRD Buru menolak membahas usulan dana tambahan bagi KPU Buru sebesar Rp 1,639 milyar dan dana rehabilitasi pendopo bupati Rp2,5 milyar.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi PPP DPRD Buru, Abdul Haris Bessy kepada wartawan, Senin siang (17/4).

“Kita fokus bahas LKPJ Bupati tahun 2016 dahulu. Sedangkan soal dua hal tadi kita kesampingkan,” tandasnya.

Menurut Haris, dana KPU di pilkada Buru sebesar Rp 19 milyar sudah sangat besar, sehingga tak ada alasan meminta tambahan dana hibah lagi Rp 1,639 milyar.

Dikatakan, fraksinya sudah mem­pelajari isi surat Ketua KPU yang dikirimkan kepada Penjabat Bupati Buru. “Alasan regulasi pkpu lalu minta tambahan dana ssngat tidak masuk akal,” katanya.

Ia lalu mencontohkan Pilkada Bursel yang hanya menghabiskan dana Rp 14 milyar, padahal distribusi logistiknya sangat sulit dan juga berperkara di MK yang cukup menguras tenaga.

“Sedangkan di Buru distribusi logistik semua terjangkau dengan mudah. Sementara sengketa di MK juga hanya tiga kali sidang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Jamaludin Bugis juga mengatakan hal yang sama. “Kami dari PKB juga tak menyetujui dana tambahan un­tuk KPU Buru,” tandasnya.

Keduanya juga menyoal khusus dana rehabilitasi untuk pendopo bupati Rp 2,5 milyar yang diusulkan oleh sekda Buru.

Kata keduanya, pendopo bupati ini belum lama direhabilitasi. Baru dua tahun lalu, dan setiap tahun juga ada dana pemeliharaan.

“Tapi kenapa dalam rapat internal yabg berbuntut insiden ada usulan dana rehabilitasi Rp 2,5 milyar,” ungkapnya.

Jamaludin mengatakan dana reha­bi­­li­tasi pendopo Rp 2,5 milyar tidak sepatutnya disisipkan saat DPRD lagi fokus membahas LKPJ bupati.

“Jika memang mendesak, tetap harus menunggu dan diusulkan saat APBD-P 2017 nanti,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPU Buru terpaksa meminta tambahan angga­ran sebesar Rp 1,639 milyar karena pemkab akibat masih terlilit utang.

Anehnya, dalam APBD Kabu­paten Buru tahun 2016, APBD-P tahun 2016, dan APBD 2017, KPU telah menerima kucuran dana yang totalnya Rp 19 milyar.

Ketua KPU Buru, Munir Soamole bahkan terlihat hadir di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4)  guna me­nemui Ketua DPRD Iksan Tinggapy guna melobi memuluskan dana ter­sebut dalam APBD-P tahun anggaran 2017.

Kepada Siwalima di gedung DPRD Buru, Sabtu (15/4), Munir, KPU Buru awalnya mengusulkan anggaran pilkada sebesar Rp 23,6 milyar, tetapi pemkab berdalih kekurangan dana, sehingga tiga kali KPU diundang untuk rasionalisasi anggaran pilkada dengan pemkab Buru.

“Saat itu pemkab mengaku meng­alami defisit anggaran, sehingga tidak mampu akomodir katong pu­nya anggaran Rp 23,6 milyar. Saat pertemuan di kemendagri, sekda ngaku mampu akomodir Rp 20 milyar,” kata Munir.

Namun setelah kembali dari Jakarta dan rapat lagi dengan tim anggaran dan final di DPRD, jelasnya, anggaran Pilkada Buru hanya diakomodir sebesar Rp 19 milyar yang disalurkan melalui tiga tahap.

Tahap pertama APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp 9 milyar, APBD-P 2016 Rp 3 milyar dan APBD 2017 Rp 7 milyar.

Namun dalam perjalanan, ujar Munir ada terjadi pembengkakan anggaran akibat adanya perubahan regulasi dengan terbitnya Peraturn KPU yang baru.

“Pembengkakan anggaran itu terjadi misalnya pada tahapan pemeriksaan kesehatan misalnya, perencanaan awal hanya Rp 15 juta. Namun membengkak menjadi Rp 400 juta dengan melibatkan 30 tenaga dokter. Pembengkakan anggaran juga terjadi pada perubahan DPT atas rekomendasi Panwaslu yang mengalami perubahan sampai dua kali, kemudian mempengaruhi akomodasi logistik sehingga biaya juga membengkak. Kita minta rasionalisasi anggaran dan kita sudah melampirkan semua kekurangan biaya agar mendapat persetujuan,” ungkapnya.

Munir juga mengatakan, siap memaparkan hal itu bila diminta oleh DPRD Buru. “Agar tidak ada keragu-raguan dari teman-teman di DPRD. Saya siap memaparkannya saat pembahasan nanti,” kata Munir.

Masalah dana talangan yang diminta KPU Rp 1,63 milyar ini juga sempat bikin sekda Ahmad Assagaf dan anggota Fraksi Partai Golkar, Jaidun Saanun sempat beradu pendapat saat rapat internal di ruang kerja Ketua DPRD pada Kamis (13/4) lalu.

Sementara itu, sumber Siwalima di DPRD Buru yang enggan na­manya dikorankan  mengungkapkan, usulan permintaan dana itu sudah dilayangkan KPU Buru melalui Surat Nomor 45/KPU.Kab-Buru/029.433 691/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Buru, perihal mohon bantuan penambahan anggaran hibah pilkada untuk KPU Kabupaten Buru tahun 2017.

“Dalam surat itu, KPU Buru ber­alasan dana Rp 19 milyar tak men­cukupi. Setelah direalisasi berdasar­kan PKPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp 20,639 milyar, sehingga terjadi kekurangan,” ungkap sumber tersebut.

Dalam surat tersebut, ada 10 item rin­cian kekurangan dana yang di­sodorkan KPU Buru, yaitu, 1). Honor PPK/PPS bulan Maret Rp 453,2 juta; 2). Sewa kendaraan operasional roda empat Rp 60 juta; 3). Biaya distribusi lo­gistik Rp.300 juta;, 4). Advokasi se­ngketa hukum Rp 500 juta; 5). Proses perhitungan dan rekapitulasi Rp.50 juta; 6). Rapat pleno rekapitulasi hasil per­hitungan suara Rp 70 juta; 7). Ra­pat pleno penetapan hasil perhitu­n­gan suara Rp 70 juta; 8). Pokja pe­lak­sanaan pemungutan suara Rp 47,2 juta; 9). Pokja penyelesaian sengketa hu­kum Rp 51,6 juta dan 10). Pokja penyusunan pertanggungjawaban pe­laksanaan keuangan Rp 37 juta. (S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon