Proyek Jalan Moa-Lakor dan Tiakur Diduga Fiktif Dana Cair 100 persen, Tak Ada Pekerjaan

Proyek Jalan Moa-Lakor dan Tiakur Diduga Fiktif

Ambon - Proyek jalan Tounwawan-Poliu Kecamatan Moa hingga jalan Pilan Kecamatan Lakor dan jalan Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diduga fiktif.

Informasi yang diterima Siwalima dari kejaksaan, proyek ini didanai dana APBD tahun 2010 dengan nilai Rp 6 milyar lebih.

Proyek ini ditangani oleh PT. Sinar Semesta Jaya dengan kontrak: 910.916/21/APBD/PEMB.JLN.SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan SPMK Nomor: KU.08.09/22/SPMK/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, dengan waktu penyelesaian selama 120 hari kalender.

Seharusnya proyek itu diselesaikan 28 Desember 2010. Namun hingga Maret 2011 proyek tak dikerjakan alias fiktif. Padahal dana proyek sudah dicairkan 100 persen.

Sesuai kontrak, ruas jalan Tounwawan-Poliu Kecamatan Moa yang harus disirtu oleh PT. Sinar Semesta Jaya sepanjang 4 km dengan anggaran Rp 2 milyar lebih. Sedangkan jalan Kota Tiakur sepanjang 9,5 Km dengan anggaran Rp 2 milyar.

Selain itu, berita acara pembayaran dan dokumen lainnya yang dijadikan dasar pembayaran juga tidak sah, yaitu permohonan pembayaran MC01 s/d MC03 dengan Nomor: 08/MC/SSJ/XI/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh pihak PT. Sinar Semesta Jaya, didasarkan pada kontrak yang salah, dengan Nomor: KU.08.08/21/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Padahal seharusnya kontrak Nomor: 910.916/21/APBD/PEMB.JLN.SPP/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

Kemudian laporan kemajuan pekerjaan ini pula dibuat oleh orang yang tidak dikenal. Selain itu juga, tidak ada laporan harian maupun berita acara pemeriksaan kemajuan fisik proyek.

Hal lain yang dirasa janggal adalah, dalam persyaratan Surat Perintah Membayar (SPM), mulai dari lampiran SPP LS, rincian LS, SPM semuanya ditandatangani oleh KPA, padahal seharusnya bendahara pengeluaran dan PPTK yang tanda tangani.

Hal ini berarti pembayaran kepada PT. Sinar Semesta Jaya melanggar ketentuan dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana pasal 21 (1) menyebutkan, pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Dan melanggar Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran APBN pasal 12 (2), yang berbunyi belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Kepala Kejaksaan Cabang Wonrelli, Paris Manalu yang dikonfirmasi Siwalima kemarin, berjanji akan melakukan pengusutan. "Ya kita akan usut kalau ditemukan pasti diproses hukum," ujarnya melalui telepon selulernya. (S-27)



Berita Terkait


Ambon