Kesra ›› Puluhan Warga Manusa Datangi DPRD Maluku Tak Miliki Infrastruktur Jalan-Jembatan

Puluhan Warga Manusa Datangi DPRD Maluku


Ambon - Puluhan warga Desa Manusa, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jumat (20/4) mendatangi Kantor DPRD Maluku dan menyampaikan aspirasi mereka atas akses jalan dan jembatan yang tidak dimiliki.

“Meski sudah puluhan tahun negara ini merdeka, tapi masyarakat Manusa masih berjalan kaki sejauh 70 kilometer menuju kota kecamatan dan harus menuruni gunung serta menyeberangi delapan sungai besar,” jelas Sekretaris Desa Ma­nusa, Erwin Souhali di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (20/4)

Dikoordinir Lembaga Swasdaya Masyarakat (LSM) Yastra, puluhan warga ini  menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Maluku dan diterima Wakil Ketua Komisi B, Ella Latukaisupy dan Wakil Ketua Komisi C, Ampy Malioy serta sejumlah anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten SBB, Yulius Makaruku.

 Menurut Souhali, di desanya terdapat 100 lebih kepala keluarga atau lebih dari 700 jiwa, namun hanya terdapat satu sekolah dasar milik sebuah yayasan, dan anak-anak hanya bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA di kota kecamatan.

“Perjalanan dari desa ke Kairatu butuh waku lama dan harus nginap semalam di tengah hutan, karena jaraknya sangat jauh dan tidak ada transportasi apa pun mengingat sarana jalannya tidak ada,” tutur Sekdes ini.

Sementara itu, Koordinator LSM, Minggus Parera mengatakan, Manusa merupakan sebuah desa terpencil yang tidak mudah dijang­kau dalam waktu relatif singkat, karena letaknya ada di kawasan pegunungan Pulau Seram.

“Perjuangan mendapatkan jatah pembangunan infrastruktur ini sudah kami lakukan sejak lama, tapi sangat sulit direspons oleh peme­rintah daerah, sehingga lewat ja­ringan LSM ini kami akan memfasi­litasi warga desa untuk menemui anggota DPR-RI maupun Presiden SBY,” katanya.

Sebenarnya, kata dia, sudah ada komitmen antara pemerintah dengan masyarakat dan Djayanti Grup tahun 1980 selaku perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) saat itu, dimana masyarakat mendapatkan nilai positif berupa pembuatan jalan raya, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya.

Parera mengakui  kondisi ma­syarakat di daerah itu cukup mem­prohatinkan, karena hanya terdapat satu sekolah yang ditangani enam tenaga guru honor dan PNS, se­dangkan untuk pelayanan keseha­tan dasar, hanya ditangani satu mantri kesehatan.

Wakil Ketua komisi C DPRD Maluku, Ampy Malioy mengatakan, aspirasi yang disampaikan warga Manusa menjadi masukan penting bagi legislatif untuk membahasnya dengan pemerintah daerah.

“Anggaran pemerintah memang terbatas sementara kebutuhan berbagai infrastruktur dasar pada 11 kabupaten/kota di Maluku sangat diperlukan, namun aspirasi warga Manusa ini akan menjadi perhatian serius untuk disikapi,” katanya.

Sementara Yulius Makaruku dalam kesempatan itu menyatakan, peranan LSM dalam membantu masyarakat di daerah pelosok lebih bersifat men­dadak, tapi biasanya akan ditindak­lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai anggaran yang tersedia dan dilakukan secara bertahap. (Cr-1)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon