Hukum ›› Raja Batu Merah Diperiksa, Tim 9 Bantah Mark Up

Raja Batu Merah Diperiksa, Tim 9 Bantah Mark Up

Ambon - Raja Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Awak Ternate Selasa (6/10) diperiksa oleh tim penyidik Kejati Maluku.

Ia diperiksa dalam kasus kasus dugaan mark-up pembelian tanah di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh PT PLN Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapap) bagi pembangunan gardu induk.

Pantauan Siwalima di Kejati Maluku, Ternate diperiksa oleh ketua tim penyidik Lucky Kubela di ruang kerjanya, dari pukul 09.00 hingga pukul 15.00 Wit. Dalam pemeriksaan tersebut Ternate dicecar 47 pertanyaan seputar kepemilikan tanah.

Dalam pemeriksaan itu, Ternate menyebutkan tanah tersebut adalah milik dati Waliulu yang berada di Batu Merah, namun diakui tanah tersebut milik Negeri Soya, dikarenakan adanya penyerahan kuasa dari orang tua-tua dari dati Waliulu pada tahun 1981 kepada orang tua dari Raja Soya Jhon L Rehatta.

Sebelumnya Kepala Badan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon Alexus Anaktototy diperiksa pada Selasa (29/9). Kemudian Sekretaris Kota (Sekkot) Ny HJ Huliselan diperiksa, Kamis (1/10). Turut diperiksa saat itu, Asisten I Dolan Saukota dan mantan Asisten I JB Lopulalan, serta pemilik tanah passo David Seilatu dan Raja Passo Marthen Sarimanela yang diperiksa pada Jumat (2/10).

Selanjutnya, Kepala Seksi (Kasi) Perpajakan Kantor Wilayah (Kanwil) Maluku, A Meda, Senin (5/10).

Untuk diketahui, tanah yang dibeli oleh PLN Pilkitring Sulmapap untuk pembangunan gardu induk di Desa Passo seluas 11,9 meter dengan harga Rp 230 ribu meter persegi. Dengan total harga Rp 2,7 Miliar. Padahal berdasarkan NJOP hanya Rp 200 ribu meter persegi.

Untuk tanah seluas dua hektar di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau senilai Rp 3,3 Miliar. Harga tanah sebesar Rp 3,2 Miliar itu, langsung diterima oleh pemilik tanah yaitu Raja Soya John L Rehatta serta kuasanya Said Alkatiri alias Aba.

Dana sebesar Rp 3,2 Miliar diterima oleh Rehatta sebesar Rp 1 Miliar dan sisanya Rp 2,2 Miliar diberikan kepada Said Alkatiri untuk dibagi-bagikan kepada beberapa pihak di Batu Merah yang turut mengklaim pula sebagai pemilik tanah. Sedangkan tanah yang dibeli di Desa Waai seluas 20 hektar.

Bantah Terjadi Mark Up

Tim sembilan Pemkot Ambon membantah terjadi mark up dalam pembelian tanah oleh PLN Pilkriting Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapap) bagi pembangunan gardu induk.

Kepala Seksi Perpajakan Kanwil Pajak Maluku, A Meda, kepada wartawan, di Balai Kota Ambon, Selasa (6/10), menegaskan, tidak ada mark up dalam pembelian tanah untuk membangun gardu induk PLN.

"Panitia tidak pernah melakukan mark up terhadap NJOP, karena NJOP bukanlah produk panitia pengadaan tanah tetapi itu adalah wewenang dari Departemen Keuangan RI yang dapat dibuktikan dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor Kep 81 WPJ 18 BB 05 tanggal 27 Desember tahun 2007 tentang klasifikasi dan besarnya NJOP atas bumi dan bangunan di Kota Ambon," terang Meda, kepada wartawan, di Balai Kota Ambon, Selasa (6/10).

Dijelaskan, NJOP tidak dibuat oleh panitia tetapi oleh Departemen Keuangan dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2006 pasal 15 ayat 1 (a) dasar penghitungan ganti rugi didasarkan atas NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/tim penilaian harga tanah yang ditunjuk oleh panitia.

"Dengan demikian, jika panitia menggunakan NJOP ini maka tidak perlu lagi ada penilaian lain selain yang NJOP yang sudah ada bahkan panitia tidak perlu melakukan penilaian lain, karena nilai NJOP ini sudah dikeluarkan oleh lembaga yang punya kewenangan untuk mengeluarkan NJOP tersebut," ujar Meda.

Meda menjelaskan, NJOP untuk Desa Batu Berah sebesar Rp 128 ribu per meter persegi. Sedangkan di Desa Passo yang letaknya di Jalan Sisimangaraja sebesar Rp 200 ribu meter persegi. Jadi tidak ada mark up.

"Jadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2006, NJOP bukan satu-satunya acuan untuk dilakukan secara mutlak, karena bunyi dari aturan itu NJOP atau nilai nyata/sebenarnya. Jadi NJOP adalah acuan dasarnya sedangkan realisasi dari ganti rugi merupakan hasil musyawarah mufakat antara panitia dengan para pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah. Jadi NJOP tidak ada yang memaksakan orang untuk harus menerima sebesar NJOP, tetapi didasarkan pada hasil musyawarah," papar Meda.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Tim pembebasan lahan, D Soukotta, menjelaskan, panitia ini dibentuk berdasarkan SK Walikota Ambon, MJ Papilaja, Nomor 3087 tahun 2007.

"Dalam uraian tugas panitia, tahap demi tahap sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 menggantikan peraturan presiden Nomor 36 Nomor 2005 dan peraturan pelaksanaan terhadap peraturan Presiden Nomor 65 didasarkan pada keputusan Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 65 tahun 2006," ungkapnya.

Selama ini, kata dia, panitia bekerja secara independen, tidak punya kaitan dengan makelar atau apapun. Panitia melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang tertuang pada Keppres Nomor 65 tahun 2006.

"Memang kita mendapatkan biaya operasional panitia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 tahun 2008, panitia mendapatkan empat persen diluar harga tanah yang dibayarkan, karena itu merupakan mata anggaran tersendiri dari subtansi yang memerlukan objek tanah tersebut, dimana biaya tersebut diperuntukan bagi biaya ATK misalnya foto copy, cetakan, sosialisasi dan untuk menunjang kegiatan musyawarah, rapat-rapat yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, biaya keamanan maupun satgas," terang Soukotta.

Minta Koperatif

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon HJ Huliselan diminta untuk kooperatif dalam proses hukum yang saat ini sementara dilakukan oleh Kejati Maluku.

Permintaan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (6/10).

Dikatakan sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Ambon yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut, harus kooperatif terhadap langkah hukum yang saat ini sementara dilakukan oleh pihak kejaksaan sehingga proses hukum tersebut bias berjalan dengan lancar.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum sehingga itu hukum berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk pegawai-pegawai bawahan namun untuk pejabat setingkat walikota, maupun sekkot serta kepala dinas yang terindikasi terlibat juga harus dilakukan proses hukum.

"Sebagai anggota DPRD saya sangat mendukung langkah hukum yang sementara ini dilakukan oleh kejaksaan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Untuk itu kepada kejaksaan agar serius dalam menuntaskan kasus ini hingga ke tingkat pengadilan," ungkapnya.

Taihutu juga mendesak Kejati Maluku untuk serius dalam menuntaskan kasus tersebut yang terindiksi melibatkan sejumlah pejabat pemkot dan apabila selesai proses pemeriksaan maka harus segera dilimpahkan ke pengadilan sehingga masyarakat tidak berpikir yang tidak-tidak terhadap institusi Kejaksaan.

"Kejaksaan harus serius sehingga masyarakat tidak memandang institusi kejaksaan dalam tanda kutip, semua orang harus transparan, dan kepada kejaksaan, sebagai anggota DPRD tetap memberikan dukungan, baik itu dukungan moril maupun politik, " ungkapnya. (S-27/S-16/S-30)



Berita Terkait


Ambon