Ralahalu Dinilai tak Mampu Gerakan Mesin PDIP Kalah di Pilpres, Pileg dan Pilkada

Ralahalu Dinilai tak Mampu Gerakan Mesin PDIP

Ambon - Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Maluku, KA Ralahalu harusnya tak mencari kambing hitam, dan menyalahkan kader partai.

Justru kekalahan PDIP pada pilpres, pileg maupan pilkada di sejumlah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2008-2011, menunjukkan bahwa Ralahalu tak mampu menggerakan mesin partai.

"Kami sangat menyesal. Mestinya Ralahalu tidak pantas untuk mengeluarkan statement seperti itu. Ralahalu sebagai Ketua DPD PDIP harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya bukan sebaliknya harus saling menuding dan mempersalahkan," tandas Ketua DPC Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Ferry Renel kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (3/6).

Saat memberikan penjelasan perihal kekalahan PDIP pada pilpres, pileg maupan pilkada di sejumlah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2008-2011, pada Rabu (1/6) di ruang rapat lantai II kantor gubernur, Ralahalu justru balik menuding kader PDIP sebagai biang kerok kekalahan partai berjuluk "wong cilik" ini.

Menurut Ralahalu, kekalahan yang dialami PDIP, disebabkan karena kader-kader di daerah tidak bisa diandalkan.

"PDIP memiliki kader di daerah yang tidak bisa diandalkan, bagaimana dia bisa menang ini sementara tidak ada pendidikan kader politik yang handal yang tentunya memiliki nilai yang bisa disodorkan kepada masyarakat untuk bisa memimpin. Jika tidak ada, ya memang tidak bisa," ungkap Ralahalu dengan santai.

Ralahalu mengatakan, menang atau kalah adalah hal biasa. Tak perlu diributkan. "Hari ini Golkar menang, besok PDIP dan itu biasa, kenapa harus diributkan setiap hari dan yang menang harus disalut dan harus memberikan dukungan yang positif, karena ini demokrasi, sehingga suara rakyat ada di tangan rakyat bukan suara rakyat ada di tangan partai," katanya.

Khususnya untuk Pilkada di Kota Ambon, Ralahalu mengatakan, PDIP mendukung kemenangan pasangan Richard Louhenapessy dan MAS Latuconsina.

"PDIP mendukung sepenuhnya calon yang menang. Kita mendukung agar Richard Louhenapessy-Sam Latuconsina bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," tukasnya.

Dikatakan, bagi pasangan PDIP yang kalah, harus dilakukan evaluasi. Jangan diributkan di media massa.

"Itu menjadi tanggung jawab partai untuk melaksanakan evaluasi dan tidak saling menyalahkan siapa-siapa," ujar Ralahalu.

Ralahalu juga mengaku bingung, masalah internal PDIP terus diobral di media massa. "Masalah-masalah internal seperti ini tidak perlu dipolemikan. Apakah karena gubernurnya orang PDIP, sehingga ribut terus, sementara Demokrat tidak, Golkar tidak. Ada apa dengan PDIP?," tanya Ralahalu.

Disinggung soal pernyataan sikap dari sejumlah fungsionaris DPD PDIP Provinsi Maluku ke DPP PDIP, terkait dengan kondisi PDIP Maluku yang semakin memprihatinkan, Ralahalu mengatakan, seluruh proses Pilkada yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota telah disampaikan hasilnya kepada DPP termasuk juga soal hasil Pilkada di Kabupaten SBB dan Kota Ambon.

"Menang atau kalah itu merupakan tanggung jawab dirinya sebagai ketua partai, dan untuk hasil Pilkada di Kabupaten SBB dan Kota Ambon sudah laporkan langsung ke Megawati Soekarnoputri, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi dan ini adalah masalah internal partai yang memerlukan konsolidasi dan evaluasi dalam rangka pembinaan-pembinaan selanjutnya," ujarnya.

Dengan pernyataan Ralahalu seperti itu, menurut Renel, maka secara tidak langsung publik akan menilai jika PDIP krisis kader, padahal PDIP merupakan salah satu partai besar yang tidak sedikit mengantarkan para kadernya menjadi kepala daerah maupun duduk di lembaga legislatif.

"Kekalahan yang dialami PDIP di kabupaten/kota bahkan di Kota Ambon yang merupakan barometer dan basis PDIP, disebabkan karena konsolidasi partai yang tidak efektif dilakukan oleh mesin partai, karena ketua partainya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan partai ini," tandasnya.

Kata dia, konsolidasi partai juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal, karena saat ini ada konflik kepentingan yang terjadi antara petinggi partai, para pengurus maupun kader partai sendiri. Akibatnya, para simpatisan yang merupakan grass root partai akhirnya meninggalkan PDIP.

"Saya kira Ralahalu harus cerdas dalam berpolitik, jika saat ini terjadi konflik interest di internal partai, maka Ralahalu sebagai Ketua DPD mestinya melakukan rapat dan mengumpulkan seluruh pengurus untuk mencari jalan keluarnya, sehingga publik tidak menjustifikasi PDIP sudah tidak solid lagi, padahal partai ini merupakan partai besar yang turut membesarkan negara ini terlebih khusus daerah ini," ujar Renel.

Renel meminta agar saat ini semua pihak merenung, karena bukan waktu yang tepat lagi untuk saling menyalahkan. Ada mekanisme organisasi untuk mencari jalan keluar, bila perlu DPP PDIP melakukan Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub), sehingga sistem partai ini bisa bekerja dengan maksimal.

Dihimbau Introspeksi Diri

Sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, KA Ralahalu dihimbau untuk introspeksi diri atas kegagalan kepemimpinannya yang berakibat kegagalan PDIP dalam sejumlah pilkada di kabupaten/kota.

"Pak Karel keliru, seharusnya beliau mengintropeksi diri, apakah beliau sudah memberikan yang maksimal bagi PDIP ataukah belum. Jangan kita bertanya apa yang sudah partai berikan untuk kita, tetapi kita harus bertanya apa yang sudah kita berikan untuk partai, sebab kalau tidak demikian percuma saja beliau menjabat sebagai Ketua DPD," kata Ketua PAC PDIP Kecamatan Teluk Ambon, Mon Soplanit kepada Siwalima, Sabtu (4/6).

Soplanit menilai, pernyataan Ralahalu bahwa kader PDIP di daerah tidak bisa diandalkan, sehingga menyebabkan PDIP gagal dalam berbagai pilkada di kabupaten/kota di Maluku sangat tak beralasan, dan mengada-ngada.

"Penetapan kader PDIP oleh DPP untuk maju dalam berbagai pilkada di tingkat kabupaten/kota termasuk Kota Ambon itu bukan karena rekayasa, tetapi penentuan itu karena memang kader tersebut siap pakai," ujarnya.

Soplanit mengatakan, kader-kader PDIP yang maju dalam pilkada merupakan kader-kader yang sudah teruji dan mendapat tempat dihati masyarakat, dan bukan kader kutu loncat.

"Sebenarnya semua kader partai siap pakai, bukan tidak bisa diandalkan, siapa bilang kader PDIP seperti Pak Lucky Wattimury, Pak Jafet Damaian dan Ibu Mercy Barends tidak bisa diandalkan. Mereka ini kan bukan satu kali di legislatif, mereka ini sudah malang melintang di legislatif dan mereka punya power karena diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Soplanit mengingatkan Ralahalu untuk tidak menyalahkan orang lain, dengan mencari kambing hitam atas kegagalan dalam kepemimpinannya itu.

"Ini tanggung jawab Pak Karel, jangan lalu mencari kambing hitam dengan mengatakan bahwa kader PDIP tidak bisa diandalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Ambon, Lucky Nikijuluw mengatakan, kader-kader yang diusung PDIP memiliki popularitas yang tak bisa diragukan.

"Apa yang dikatakan oleh Rala­halu bahwa kader PDIP yang maju dalam kompetensi pilkada merupa­kan kader-kader yang tidak bisa dian­dalkan merupakan sebuah pele­cehan terhadap PDIP," kata Nikiju­luw kepada Siwalima, Jumat (3/6).

Menurut Nikijuluw, kader-kader PDIP yang ditawarkan kepada rak­yat dalam berbagai kompetisi pilka­da di berbagai kabupaten/kota di Maluku merupakan kader-kader PDIP yang mempunyai popularitas dan bisa diandalkan. "Saudara Lucky Wattimury, Jafet Damamaian dan Mercy Barends tersebut mem­punyai kekuatan dan popularitas yang tidak bisa diragu­kan," ujarnya.

Nikijuluw mengatakan, sebagai Ke­tua DPD PDIP Maluku, Ralahalu tidak bisa menghindarkan diri dari seluruh ke­gagalan yang dialami oleh PDIP.

Ra­lahalu harus bertanggung ja­wab, kare­na kegagalan PDIP di kabu­paten/kota termasuk Kota Ambon merupa­kan bagian yang tak terlepas pisahkan dari kegagalan Ralahalu memimpin PDIP.

"Dari evaluasi kami secara pri­badi, Ralahalu ternyata gagal memim­pin PDIP dan seharusnya di­ganti saja, sebab apa yang dilaku­kan­nya selama ini bukanlah untuk mem­besarkan partai, melainkan hanya un­tuk kepen­tingan pribadinya," kata Nikijuluw.

Wakil Ketua PAC PDIP Keca­matan Sirimau, Simon Poseratu pun meng­ungkapkan hal yang serupa. "Ralaha­lu sebenarnya harus digan­ti saja, sebab pernyataan sikap dari DPC PDIP Kota Ambon bersama de­ngan PAC se-Kota Ambon beberapa waktu lalu meru­pakan hal yang harus mendapat per­ha­tian serius oleh DPP," kata Poceratu.

Kendati telah dibesarkan oleh PDIP, Ralahalu tak memberikan kon­tribusi bagi PDIP. "Janji untuk mem­bangun Sekre­tariat DPD PDIP Maluku juga hingga hari ini tak diwujudkan dan masih mengontrak, sementara dalam pilkada dihampir seluruh kabupaten/kota juga PDIP gagal dan ini karena kepe­mimpinan Ralahalu ya­ng tak bisa kita andalkan," paparnya.

Menurut Wakil Ketua PAC PDIP Ke­camatan Sirimau, Alexander Patti­hasina bukan hanya Ralahalu yang harus dievaluasi dan diganti, melain­kan ada beberapa oknum di jajaran DPD PDIP Maluku juga harus diganti.

"Kami kira bukan hanya Ralahalu yang harus dievaluasi dan diganti, tetapi juga ada beberapa oknum di jajaran DPD PDIP yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan bukan untuk membesarkan partai juga harus diganti," kata Pattiasina.

Selamatkan Partai

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ot Lawalatta turut prihatin dengan masalah yang melilit internal PDIP.
Karena itu, ia menyarankan agar DPD PDIP Maluku harus segera mengambil langkah-langkah penye­la­matan partai.

"Dari sisi pemenuhan dan pembe­lajaran hak atas politik bagi masya­rakat, saya melihat bahwa polemik PDIP di media membuat masyarakat jadi bingung. Bahkan kita kaum intelektual saja jadi bingung. Olehnya, DPD PDIP segera menyela­matkan partai," tandas Lawalatta kepada Siwalima, Jumat (3/6).

Menurutnya, masalah internal partai semestinya tidak diperde­bat­kan di ruang publik. Perdebatan itu sangat layak dilakukan disaat rapat internal partai. Di sini, Ketua DPD harus segera memainkan perannya demi menyelamatkan PDIP.

"Masa­lah­nya begini kalau kita mulai dari pim­pinan DPD PDIP, kalau dia salah atau tidak melaksanakan kepemimpinan itu dengan baik, per­debatannya jangan di ruang publik. Harusnya perdebatan itu diselesaikan di rapat internal PDIP. Begitu juga sebaliknya kalau ada kader yang salah atau bahkan mbalelo, dipanggil dan di­bicarakan dalam rapat internal," ujarnya.

Dikatakan, perang terbuka yang dilakukan kader PDIP Maluku akan berdampak negatif bagi partai pro "wong Cilik" itu. Sebab dengan begitu, masyarakat yang tadinya simpatisan dan fanatik terhadap PDIP menjadi bingung dan akhirnya melarikan diri.

Begitupun dengan kekalahan PDIP di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku. Kekalahan PDIP dinilai wajar dan harus diterima sebagai suatu proses pembelajaran politik. "Dari kekalahan itu PDIP harusnya belajar di mana kelemahan-kelemahannya," tukas Lawalatta.

Perang terbuka yang berbuntut saling serang antar sesama kader PDIP di ruang publik dapat disamakan dengan membuka bobrok keluarga untuk orang lain menjadi tahu.

"Karena dari sisi pemenuhan dan pembelajaran hak politik mas­yarakat, simpatisan dan orang-orang yang fanatisme PDIP sekarang jadi bi­ngung.

PDIP harus ingat bahwa Ambon ini sentranya. Pilkada Kota kemarin, saya menyaksikan sendiri tim sukses PATTIMURA (Lucky Watti­mury-Hero Drachman) mereka hura-hura di jalan. Ini kan orang-orang yang tidak santun dan ber­de­wasa dalam berpolitik," pun­gkasnya. (S-16/S-35)



Berita Terkait


Ambon