Pemerintahan ›› Rentanubun Kembali Pimpin Malra

Rentanubun Kembali Pimpin Malra


Langgur - Kendati sekelompok warga menggelar sasi di perbatasan Kabupaten Malra dan Kota Tual, namun hal itu tidak menghalangi proses pelantikan Andreas Rentanubun dan Yunus Serang sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malra periode 2013-2018.

Pelantikan tetap dilakukan Caretaker Gubernur Maluku Saut Situmorang dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Malra di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Malra, Kamis (31/10).

Rentanubun dan Serang dilantik berdasarkanKeputusan Mendagri Nomor 131.31-6881 Tahun 2013 dan Nomor 132.81-6882 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Malra tertanggal 2 Oktober 2013.

Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malra, Alex Welerubun ini turut dihadiri olehmantan Gubernur Maluku KA Ralahalu, Anggota DPR asal Maluku Edison Betaubun; Bupati SBB Jacobus Puttileihalat, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Malukum, calon anggota DPR Hamid Rahayaan; Forkopimda Provinsi Maluku; sejumlah kepala SKPD di jajaran Pemprov Maluku, Dirut PT Bank Maluku Dirk Soplanit, Kepala SKPD di jajaran Kabupaten Malra; tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Situmorang dalam sambutannya menegaskan, momentum yang disaksikan saat ini adalah titik puncak dari seluruh proses politik lokal yang dilakoni selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini, sehingga berbagai friksi dan perbedaan yang mencuat selama proses pilkada mesti segera diakhiri.

“Terpolarisasinya para elit maupun masyarakat akar rumput pada blok-blok kepentingan yang saling berseberangan mesti segera dihapus dari ingatan publik dan dilupakan untuk seterusnya. Mari kita tinggalkan friksi dan perbedaan tersebut, karena kini kita hanya memiliki satu kepentingan” yaitu kepentingan untuk Membangun Kabupaten Malra yang lebih maju dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kemajuan,” tandasnya.

Kabupaten ini, katanya, telah tumbuh dan terus berkembang sebagai manifestasi keberhasilan pasangan Rentanubun dan Serang di sepanjang periode yang lalu.

“Prestasi tersebut harus terus ditingkatkan. Hal ini terlihat pada catatan indikator makro perekonomian dan pembangunan Kabupaten Malra. Semua janji-janji politik selama masa kampanye mesti segera dirumuskan, ditindaklanjuti dan direalisasikan, sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Ingatlah selalu bahwa, janji seorang pemimpin sesungguhnya adalah hutang besar kepada rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Karenanya, mesti ditepati lewat penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, sekaligus bagaimana strategi yang tepat untuk mengaktualisasikannya,” kata Situmorang.

Di atas semua yang ada, kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri ini melihat bahwa amanah dan beban tugas ini relatif berat, namun dengan berbekal kapasitas dan pengalaman yang telah dijalani pada periode lalu, maka Saya yakin bahwa pasangan dengan slogan “AYU” ini, akan mampu melanjutkan serta menuntaskan seluruh agenda-agenda pemerintahan yang belum terselesaikan.

Saya perlu mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Malra tidak hanya terletak di bupati dan wakil bupati semata, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga dan komponen masyarakat di bumi Larvul Ngabal ini,” katanya.

Situmorang juga mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Malra bahwa, perbedaan dalam pilihan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara kita, sehingga setiap perbedaan harus dilihat sebagai kekayaan dalam berdemokrasi, dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Saudara harus dapat menjadi sosok pemimpin yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Maluku Tenggara, yang sangat majemuk dengan berbagai latar belakang kelompok, agama, sub-etnis, strata sosial dan stakeholder lainnya. Sesuai laporan yang saya dapatkan bahwa, semenjak proses awal Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, senantiasa dibayang-bayangi oleh sejumlah potensi ancaman kekacauan, perselisihan, pertentangan serta situasi dan kondisi masyarakat yang sangat rentan konflik, akibat akumulasi berbagai persoalan di tataran lokal. Akan tetapi pada akhirnya, kita semua boleh berbangga hati dan sama-sama saksikan bahwa seluruh tahapan Pilkada Malra boleh berakhir dengan aman, sukses, lancar dan demokratis,” harapnya.  

Sasi

Sementara sejumlah warga nyaris bentrok dengan aparat keamanan lantaran menggelar sasi di perbatasan Kabupaten Malra dan Kota Tual.

Sasi yang mayoritasnya diikuti oleh kaum perempuan ini telah digelar sejak pukul 09.40 Wit di  Kawasan Watdek, Kecamatan Kei Kecil. Mereka adalah sekelompok masyarakat yang kontra terhadap pasangan Adreas Rentanubun-Yunus Serang saat proses Pilkada yang berlangsung 11 Juni lalu.

Mereka berdiri di tengah-tengah jalan protokol dengan mengenakan kain tenun dan menutup kepala dan wajah dengan kain berwarna hitam sambil membawa sirih pinang, kain batik, telur ayam kampung dan selembar uang Rp 50 ribu  sebagai lambang adat masyarakat setempat.

Mereka bertujuan untuk menghalangi caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang bersama rombongan yang akan menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Malra untuk melakukan proses pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati Malra, sehingga membuat aparat keamanan merasa gerah dan nyaris bentrok dengan mereka.

“Barang siapa yang berani melewati jalur ini maka dia akan kena sumpah nenek moyang,” teriak salah satu warga yang turut berada dalam kelompok tersebut.

Aktivitas sekelompok masyarakat itu sempat membuat kemacetan yang berkepanjangan bahkan masyarakat Kota Tual yang hendak ke Kabupaten Malra pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya.

Kendati demikian, proses sasi itu belum sempat dilakukan karena berhasil  dihalangi oleh aparat keamanan. Merekapun langsung dibubarkan dan salah satu tokoh adat masyarakat setempat langsung membuang   sirih pinang, kain batik, telur ayam kampung dan selembar uang Rp 50 ribu ke dalam laut.

Selang beberapa saat kemudian, kondisi dan situasi kembali stabil dan para rombonganpun langsung menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Malra.

Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang, yang dikonfirmasi wartawan, mengharapkan kepada masyarakat di Kabupaten Malra untuk tidak terprovokasi dengan kepentingan politik yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu justru sebaliknya masyarakat harus bersatu  bergandeng tangan dengan pemerintah untuk membangun daerah ini.

“Saya minta masyarakat untuk bersatu, jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan politik maupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu, perbedaan saat Pilkada harus dihilangkan agar rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat setempat dapat terus dibangun sehingga berbagai program untuk memajukan daerah ini dapat terwujud,” tandasnya. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon