Politik ›› Penyelenggara Pemilu Dipecat, Rumalean: Penggantinya Harus Independen

Penyelenggara Pemilu Dipecat, Rumalean: Penggantinya Harus Independen

Ambon - Pemecatan terhadap delapan penyelenggara Pilkada Maluku di Kabupaten SBT, yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyele­nggara Pemilu (DKPP) adalah langkah yang tepat, karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Olehnya itu, dalam penangkatan kembali delapan penyelenggara lainnya menggantikan yang dipecat, maka harus benar-benar profesional dan bertanggung jawab.

“Ini juga langkah yang tepat karena sudah terbukti. Kalau tidak demikian, maka kualitas pilkada Maluku yang berlangsung di SBT sangat buruk dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat ulah para penyelenggara tersebut. De­ngan demikian, dalam proses peng­angkatan penyelenggara Pemilu yang terbaru maka orang-orang yang diangkat harus benar-benar independen dan bersih sehingga tidak lagi melakukan kecurangan yang sama pada pilkada ulang ter­sebut,” tandas Wakil Direktur Lem­baga Advokasi masyarakat ATA­MARI Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), M Samad Rumalean kepada Siwalima, Sabtu (3/8).

Rumalean mengatakan, proses pemilihan ulang di SBT harus menjadi pelajaran sehingga kedepan dalam proses pentahapan hingga pelaksanaan pemilu di Maluku harus benar-benar terkontrol dengan baik.

Putra asal SBT yang juga selaku akademisi pada Universitas Patti­mura (Unpatti) ini mengharapkan berkaca dari pengalaman yang ada maka dalam proses kemudian, penyelenggara pemilu yang baru diangkat di SBT harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas se­suai dengan aturan yang ada tanpa kongkalikong sehingga proses pil­kada ulang di SBT benar-benar murni menghasilkan yang terbaik.

KPU Maluku Juga Harus Independen

Ditempat terpisah, anggota Ko­misi I DPD RI Jacob Jack Ospara juga mengharapkan dalam pelaksanaan pilkada ulang di SBT nantinya pasca pemecatan delapan penye­lenggara pemilu setempat maka KPU Maluku juga harus independen.

“Kami dari komite I akan mengawal proses ini. Pilkada ini penuh dengan banyak intrik dan kepentingan. Saya tidak menyalakan siapa-siapa na­mun kami berharap KPU bisa koordi­nasikan dengan baik maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini. KPU Maluku harus lakukan tugas dengan sebaik-baiknya dengan semaksimal dengan memperhatikan aturan pil­kada untuk pemilihan akan datang. KPU Maluku juga harus tegas kalau KPU kabupaten kota ada yang ber­main dengan penyelenggaraan ini,” tandas Ospara.

Ospara berharap, KPU Maluku harus bekerja dengan profesional dengan mempertaruhkan karier, daripada meninggalkan nama karena hal-hal yang tidak semestinya dilakukan.

“Teguran dari dewan kehormatan kepada KPU provinsi kabupaten kota maka itu teguran dan ajaran untuk memperbaiki kualitas pilkada akan datang,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, DKPP memecat delapan penyelenggara Pilkada Maluku di Kabupaten SBT, karena terbukti melakukan pelang­ga­ran kode etik penyelenggara Pemilu.

Putusan itu ditetapkan rapat pleno oleh enam anggota DKPP yaitu Jimly Asshiddiqie, selaku Ke­tua merangkap Anggota; Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, Ida Bud­hiati, dan Nelson Simanjuntak ma­sing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa (30/7) dan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di kantor DKPP, jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta, Jumat (2/8) oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, dan Valina Singka Subekti masing-masing sebagai Anggota.

Kedelapan penyelenggara pilka­da yang diberikan sanksi pember­hen­tian tetap oleh DKPP tersebut yaitu Ketua KPU Kabupaten SBT Mu­hammad Munir Rumadaul be­serta empat anggotanya yaitu Rid­wan Rumatiga, Sayuti Malik Hatala, Husen Faut dan Kuba Rumata.

Selain itu, nasib yang sama juga dialami Ketua Panwaslu Kabupaten SBT Dien Kelilauw dan dua ang­gotanya yaitu Hamid Kerubun dan M Rum Rumaloat.

DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua KPU Provinsi Maluku H Jusuf Idrus Tatuhey dan anggota KPU Maluku MG Lailossa.

Dalam putusannya, DKPP meme­rintahkan kepada KPU Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pe­milu (Bawaslu) Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta meme­rintahkan kepada KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelak­sanaan putusan ini.

Putusan DKPP tersebut peng­aduan yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Herman Koedoeboen-Daud Sangadji (MANDAT) dengan nomor 123/I-P/L-DKPP/2013 yang diregi­strasi dengan nomor perkara 70/DKPP-PKE-II/2013 dan pengaduan yang diajukan pasangan Said Assa­gaff-Zeth Sahuburua (SETIA) de­ngan nomor 129/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan no­mor perkara 71/DKPP-PKE-II/2013.

Pasangan MANDAT memberikan kuasa kepada Radiansyam, Donny Tri Istiqomah, Sugeng Teguh San­toso, Yanuar Prawira Wisesa, Sirra Prayuna, Tanda Perdamaian Nasu­tion, Badrul Munir, Martina dan Jopie Stenly Nasarany. Sementara pasangan SETIA memberikan kuasa kepada Muhammad Taha Latar, Lauritzke Mantulameten, Edison Sarimanela dan Fahri Bachmid.

Para pengadu mengadukan Ketua KPU Provinsi Maluku H Jusuf Idrus Tatuhey (Teradu I); anggota KPU Pro­vinsi Maluku MG Lailossa (Teradu II); Ketua KPU Kabupaten SBT Muhammad Munir Rumadaul  (Teradu III); anggota KPU Kabu­paten SBT Ridwan Rumatiga (Tera­du IV); anggota KPU Kabupaten SBT Sayuti Malik Hatala (Teradu V); anggota KPU Kabupaten SBT Hu­sen Faut (Teradu VI); anggota KPU Kabupaten SBT Kuba Rumata (Te­radu VII); Ketua Panwaslu Kabu­paten SBT Dien Kelilauw (Teradu VIII); anggota Panwaslu Kabupaten SBT M Rum Rumalowak (Teradu IX);  anggota Panwaslu Kabupaten SBT Hamid Kerubun (Teradu X); Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bula Muhammad Yasin Kel­derak (Teradu XI); Ketua PPK Bula Barat Amnun Naqib (Teradu XII); Ketua PPK Gorom Timur Abdul Lulang (Teradu XIII); Ketua PPK Wakate Suleman Musaad (Teradu XIV); Ketua Panwascam Werinama Abdul Manaf Fau (Teradu XV); dan Ketua Panwascam Siwalalat Ardian­syach Wailissa (Teradu XVI).

DKPP dalam putusannya juga menjelaskan, berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan serta setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampai­kan pengadu dan teradu, serta keterangan pihak terkait, DKPP menyimpulkan pokok pengaduan sebagian beralasan dan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti melakukan pelanggaran kode etik penye­lenggara Pemilu.

MK juga menyimpulkan khusus mengenai Teradu XI sebagai PPK Keca­matan Bula atas nama Mu­hammad Yasin Kelderak, meskipun terbukti melanggar kode etik penindakannya diserahkan kepada KPU setempat; Teradu XII Amnun Naqib, Teradu XIII Abdul Lulang, Te­radu XIV Suleman Musaad, Tera­du XV Abdul Manaf Fau, dan Teradu XVI Ardiansyach tidak terbukti melanggar kode etik dan pembinaan selanjutnya diserahkan kepada KPU dan Panwaslu setempat.

Pasangan MANDAT (Pengadu I) dalam pengaduaannya memohon kepada DKPP berdasarkan kewena­ngannya untuk memutuskan per­tama, Menyatakan Teradu 1 - Teradu 9 terbukti melakukan Pelanggaran Etik Berat;

Kedua, Menyatakan Teradu 1 - Teradu 9 diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten SBT, Ke­tua dan/atau anggota PANWASLU Kabupaten SBT serta Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi Maluku.

Sedangkan pasangan SETIA selaku Pengadu II dalam penga­duannya memohon kepada DKPP berda­sarkan kewenangannya untuk memutuskan pertama, Menerima Pengaduan dari Pengadu;

Kedua, Menyatakan berdasarkan Pengaduan beserta alat bukti yang diajukan oleh Pengadu ditemukan pelanggaran-pelanggaran terstruk­tur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Teradu III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Ketiga, Menghukum Teradu III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI Penyelenggara Pe­mi­lihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh karena pelang­garan diber­hentikan dan atau dinon­aktifkan dari jabatannya sebagai penyeleng­gara Pemilu ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur. Kedua perkara penga­duan pelanggaran kode etik ini telah disidangkan oleh DKPP pada tanggal 23 dan 30 Juli 2013. (S-27)



Berita Terkait


Ambon