Kesra ›› SBURA Beberkan Penyerobotan Tanah Rakyat

SBURA Beberkan Penyerobotan Tanah Rakyat


Ambon - Sekretariat Bersama Reformasi Agraria (SBURA) Maluku membeberkan sejumlah penyerobotan tanah milik masyarakat adat yang telah terjadi selama ini.

Hal itu dibeberkan saat unjuk rasa yang dilakukan SBURA di Baileo Rakyat Karang Panjang-Ambon, Kamis (12/1).

Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa SBURA, Yohanes Balubun mengaku di Provinsi Maluku ter­dapat banyak pelanggaran-pelang­garan yang melanggar hak-hak masyarakat adat setempat.

Beberapa pelanggaran yang seharusnya menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku termasuk DPRD, yaitu penyerobotan tanah-tanah masya­rakat adat di Kabu­paten Seram ba­gian Barat untuk eksplorasi pertam­bangan nikel, pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Pe­manfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan sejenisnya pada beberapa pulau di Maluku tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah serta ekspansi perkebunan sawit dan perkebunan sejenis lainnya yang saat ini ber­aktivitas di Kecamatan Seram Utara-Kabupaten Maluku Tengah dan Pulau Trangan-Kabupaten Kepu­lauan Aru.

“Ada juga perampasan wilayah adat pesisir Negeri Paperu, Keca­matan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah oleh PT. Maluku Diving and Tourism yang dibekingi oknum-oknum anggota TNI,” ungkap Balubun.

Selain itu, katanya, ada juga pencaplokan tanah-tanah adat oleh institusi negara tanpa melalui sebuah mekanisme yang sah me­nurut hukum.

“Hal ini dapat dilihat pada be­berapa wilayah antara lain konflik tanah antara masyarakat Negeri Hitu dengan TNI Angkatan Laut di Benteng Karang, konflik antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Negeri Laha serta konflik antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Negeri Liang,” katanya.

Balubun juga mengungkapkan adanya pemasangan patok-patok oleh Balai Taman Nasional Manu­sela di wilayah petuanan Manusela dan Maraina, tanpa sepengetahuan dan seizin masyarakat adat selaku pemilik petuanan.

SBURA menuntut DPRD Maluku untuk pertama, mencabut dan menghentikan seluruh jenis izin pengelolaan hutan di Kepulauan Maluku, dengan mempertimbangkan kondisi Maluku yang merupakan gugusan pulau-pulau kecil;

Kedua, menghentikan perluasan perkebunan sawit dan sejenisnya serta menghentikan pemberian izin perkebunan di dalam wilayah masyarakat adat yang melakukan aktivitasnya di dalam wilayah masyarakat adat;

Ketiga, Pemprov Maluku sese­gera mungkin mengambil tindakan-tindakan konkrit dan strategis dalam penyelesaian konflik-konflik tanah adat antara masyarakat adat dan institusi TNI yang terjadi di beberapa tempat;

Keempat, Pemprov Maluku se­cara serius dan terarah, segera mela­kukan mediasi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat adat Negeri Paperu tidak dirugikan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT. Maluku Diving and Tourism;

Kelima, menghentikan rencana Balai Taman Nasional Manusela untuk memindahkan masyarakat adat Hualu keluar dari petua­nannya;

Keenam, menghentikan Balai Taman Nasional dalam memasang patok-patok taman nasional tanpa persetujuan dari masyarakat pemilik petuanan.

Ketujuh, Pangdam XVI Pattimura harus segera menghentikan oknum TNI yang selama ini dipakai oleh pemilik PT. Maluku Diving and Tourism untuk melarang masyarakat adat Negeri Peperu mengelola wilayah pesisirnya.

Para pengunjuk rasa tersebut diterima oleh anggota DPRD Richard Rahakbauw dan Arnolis Laipeny.

Namun akibat pimpinan DPRD dan anggota sementara reses, sehingga pembahasannya ditunda hingga Rabu (18/01) mendatang. (Mg-4)  



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon