Hukum ›› Sejak Awal Jaksa Lindungi Eks Ketua Panwaslu

Sejak Awal Jaksa Lindungi Eks Ketua Panwaslu


Ambon - Sejak awal, Kejati Ma­luku Tengah se­te­ngah hati meng­usut kasus korup­si dana hibah pe­ngawasan pilka­da tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar. Buktinya,  eks Ketua Panwaslu, Stenly Mae­lissa bersama sejumlah orang lainnya tak dijerat.

Robinson Sitorus dan anak buahnya hanya menjerat man­tan bendahara Panwaslu Ma­luku Tengah, Richard Wattimury. Borok yang ditutupi akhirnya terbongkar saat Wattimury disidangkan.

Fakta persidangan mengungkap jelas peran Stenly dan dua eks ko­misioner lainnya, Yohana Latuloma dan Ahmad Faisal Latuconsina, eks bendahara Muhammad Safar Tua­sikal, dan pihak lainnya.

Praktisi Hukum Djidon Batma­molin mengatakan, semua yang terlibat di kasus korupsi dana hibah Panwaslu Maluku Tengah harus di­jerat sehingga ada keadilan hukum. “Mestinya semua yang terlibat ha­rus dijerat,” tandas Batmamolin ke­pada Siwalima, di Ambon, Senin (11/2).

Ia mengatakan, penyidikan kasus korupsi dana hibah Panwaslu Maluku Tengah dibuka kembali, karena ada sejumlah pihak yang bertanggung-jawab namun belum dijerat oleh jaksa, termasuk Stenly Maelissa, Ahmad Faisal Latuconsia dan Yohana Latuloma.

“Kasus ini dibuka kembali karena ada fakta persidangan yang meng­ungkap keterlibatan dan peran, Stenly Maelisa bersama rekannya, sehingga ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk menjerat mereka,” ujar Batmamolin.

Koordinator Indonesia Investi­gasi Korupsi (IIK) Maluku, Faisal Yahya Marasabessy sangsi Stenly Maelissa Cs bisa dijerat oleh Kejari Maluku Tengah. Sebab, sejak awal pengusutan kasus korupsi dana hibah pengawasan pilkada sudah tak beres.

“Jelas Stenly Maelissa bersama rekan-rekannya sulit bisa dijerat, ka­rena pimpinan Kejari Maluku Te­ngah tidak serius, sejak awal diduga ada permainan,” tandas Faisal.

Menurut Faisal, sebaiknya Kejati Maluku memutasikan Robinson Sitorus. Ia sudah cukup lama me­mimpin Kejari Maluku Tengah. Jika tidak penanganan kasus-kasus korupsi tak akan beres.

“Sebaiknya Sitorus dimutasikan, sebab sudah tidak layak lagi diper­tahankan karena tidak memiliki prestasi dalam penanganan kasus tipikor. Jadi untuk apa memper­ta­hankan pimpinan yang tidak memiliki prestasi dalam penanganan kasus tipikor,” sarannya.

Ngaku Kesulitan Bukti

Seperti diberitakan, Kejari Maluku Tengah hingga belum mampu men­jerat eks Ketua Panwaslu Kabu­paten Maluku Tengah, Stenly Mae­lissa dalam kasus korupsi dana hibah pengawasan pilkada tahun 2016-2017 sebesar Rp 10,8 miliar. Ala­sannya, sulitan bukti.

Padahal keterlibatan Stenly ber­sama eks komisoner panwaslu Ahmad Faisal Latuconsina, Yohana Latuloma dan eks bendahara Mu­ham­mad Safat Tuasikal sudah ter­ungkap dalam persidangan mantan Bendahara Panwaslu Maluku Te­ngah, Richard Wattimury.

“Belum, belum. Kita belum mene­tapkan mereka sebagai tersangka,” kata Kasi Intel Kejari Maluku Te­ngah, Karel Benito, kepada Siwa­lima, di Ambon, Kamis (7/2).

Benito mengaku, sampai saat ini pihaknya belum bisa menemukan alat bukti untukl menjerat Stenly Cs.

“Kita sulit mendapatkan alat bukti. Kalau keterangan terdakwa maupun saksi lainnya hanya baru satu alat bukti, sementara untuk men­jerat seseorang sebagai ter­sang­ka harus minimal dua alat bukti dan dalam kasus ini kita tidak menemukan alat bukti lainnya seperi kwitansi, memo dan sebagainya,” ujarnya.

Kendati demikian, Benito menga­takan, kasus ini masih terus didalami karena Stenly sudah diperiksa, akhir bulan Januari lalu.

“Kasus ini sudah ditingkat penyi­dikan sehingga Maelissa Cs yang sempat mangkir beberapa kali sudah kita periksa diakhir bulan Januari lalu dan saat ini masih terus kita dalami,” ujarnya.

Alasan Jaksa tak Rasional

Praktisi Hukum Hendrik Lusikooy, menilai alasan kesulitan bukti untuk menjerat Stenly Maelissa Cs adalah alasan yang tidak rasional dan me­ngada-ada. Karena peran Stenly dan lainnya sudah terungkap di persi­dangan kasus ini, dengan terdakwa mantan bendahara Panwaslu Ma­luku Tengah, Richard Wattimury.

“Kalau jaksa berasalan untuk menjerat tersangka lain selain dari Wattimury maka tidak tahu itu jaksa pakai data apa. Seharusnya diguna­kan data putusan yang sudah ink­rah atau bukti sidang, karena kan di dalam putusan sudah jelas men­jelaskan perananan panwas, baik keterangan saksi maupun terdakwa yang sudah dipertimbangkan hakim yang menyatakan adalah peranan komisioner panwas,” tandas Praktisi Hukum Hendrik Lusikooy, kepada Siwalima, Minggu (10/2).

Lusikooy yang  juga pengacara Wattimury, menyayangkan pernya­taan jaksa yang diduga melindungi Stenly Maelissa Cs.

Selain itu, kata Lusikooy, ada juga peran kepala sekretariat,  dan mantan bendahara pertama.

“Mantan bendahara kan kelola Rp  1,5  miliar dan  tidak ada pertang­gung­jawaban. Kalau mengelola 1,5 miliar tidak ada pertanggungja­waban, masa tidak bisa jeratnya,” ujarnya.

Lusikooy mengatakan, setiap pengeluaran uang atas komisioner. Untuk pencairan harus ada tanda tangan kepala sekretariat dan ben­dahara. Jadi peranan mereka sudah jelas. Jaksa jangan jadikan  abu-abu

“Uang keluar kan atas perintah komisioner karena programnya komisioner. Kemudian tanpa ada  tanda tangan kepala sekretariat ber­sama dengan bendahara tidak mung­kin bisa keluar, dengan demikian kan kepala sekretariat juga bertang­gung jawab,” tandasnya.

Lusikooy juga mengatakan, apa yang disampaikan adalah fakta sidang yang sudah dipertimbangan hakim dalam putusan. Jadi kalau jaksa katakan bukti tidak cukup maka jaksa itu perlu belajar ulang. Alasan itu  mengada-ada. “Itu kan omong kosong dan tidak rasional bukan alasan hukum itu. Seharus­nya jaksa berupaya cari bukti. Tapi bagi saya bukti putusan itu sudah kuat harus pakai itu,” tegasnya. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon