Kriminal ›› Sejumlah Terpidana Korupsi Harus Dibebaskan Putusan MK Atas Uji Materiil Pasal 197 KUHAP

Sejumlah Terpidana Korupsi Harus Dibebaskan

Ambon - Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) terhadap uji materiil (judicial review) pasal 197 KUHAP yang diajukan Yusril Ihza Mahen­dra bukan saja menguntungkan pe­ngusaha asal Kalimantan Se­latan (Kalsel), Parlin Riduansyah.

Setidaknya, ada banyak nara­pidana di republik ini yang ter­kena dampak dari putusan tersebut. Tidak hanya pada kasus korupsi, tapi pidana umum lainnya.

Di Maluku, sebut saja yang terkena dampak putusan MK dan menguntungkan bagi diri mereka khususnya dalam kasus korupsi seperti Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko,

Kemudian mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Lukas Uwuratuw, dan Frangky Hittipeuw dan Pieter Norimarna dalam kasus korupsi pengadaan enam kapal ikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Kemudian Jhon Latuconsina dalam kasus ko­rupsi alat-alat laboratorium di Poli­teknik Negeri Ambon dan masih ba­nyak lagi korban kesalahan Mahka­mah Agung (MA) yang cacat hukum karena tak memuat pasal 197 KUHAP.

Seperti diketahui, sejak putusan MK pada 22 November 2012, maka putusan pemidanaan yang tidak memuat norma pasal 197 ayat (1) huruf k, tetap sah dan tidak batal demi hukum.

Namun putusan-putusan sebelum tanggal putusan MK tersebut diang­gap batal demi hukum, sebab putu­san MK tidak berlaku retro aktif.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Glenny de Fretes kepada Siwalima Sabtu (24/11) mengakui, jika merujuk kepada putusan MK 22 November yang menguntungkan pihak Yusril Ihza Mahendra, maka ada begitu banyak putusan MA yang terkena dampak dari putusan MK tersebut.

Pasalnya, kata dia, seluruh vonis MA tersebut tidak mencantumkan norma pasal 197.

Glenny mencontohkan, vonis MA terhadap Lukas Uwuratuw yang salinan putusan lengkapnya diteri­ma pada 22 November tersebut juga menguntungkan bagi Uwuratuw, lantaran tidak memuat norma pasal 197 huruf k.  Sebab jauh sebelum itu vonis tersebut sudah ada. Hanya saja, salinan putusan lengkapnya baru diterima PN Ambon tepat 22 November 2012.

“Tapi sejauh ini kita belum mendapatkan pemberitahuan dari MA menyangkut putusan MK. Nah ini yang harus kita tunggu. Artinya dengan adanya putusan MK itu berarti saudara-saudara kita yang pencari keadilan diuntungkan, sebab putusan tersebut dikatakan batal demi hukum sebelum 22 November 2012. Dalam putusan MK tersebut sesudah 22 November 2012 dianggap tidak batal,” kata de Fretes.

Menurutnya, berdasarkan salinan putusan lengkap yang diterima pihaknya dari MA terhadap para terdakwa yang disebutkan di atas, MA tidak mencantumkan norma pasal 197 KUHAP.

Karena itu, pihaknya akan menu­nggu pemberitahuan dari MA soal putusan uji materil pasal 197 tersebut. 

Untuk diketahui, putusan MK yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang tidak mencan­tumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k  tidak menyebabkan putusan itu batal demi hukum,  mulai berlaku 22 November 2012,  sejak putusan dibacakan dalam sidang  terbuka untuk umum.

Sebelum adanya putusan itu, ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 197 ayat (2) masih tetap berlaku. Sehingga, putusan yang tidak memenuhi ketentuan demikian, sebelum adanya putusan MK 22 November 2012,  dengan sendirinya adalah batal demi hukum. 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK membenarkan tafsiran Yusril dan kawan-kawan (pemohon uji materil), bahwa putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula harus dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dieksekusi oleh jaksa. Kedepan, putusan peng­adilan tidak perlu lagi memuat pe­rintah agar terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan.  (S-32)



Berita Terkait


Ambon