Hukum ›› Sekda Intimidasi Satpol PP Minta Cabut Kasus Pegawai Ilegal di Jaksa

Sekda Intimidasi Satpol PP


Ambon - Sejumlah anggota satpol PP Maluku yang melaporkan kasus pembayaran gaji 48 anggota satpol PP ilegal ke Kejati Maluku diintimidasi oleh Sekda Hamin bin Thahir.

Mereka dipaksa untuk men­cabut laporan dugaan penyelewengan anggaran yang dimasukan ke Kejati Ma­luku pada Jumat 28 De­sember 2018 lalu itu.

Sumber di Kantor Guber­mur Maluku kepada Siwa­lima, menyebutkan, intimi­dasi dilakukan saat rapat di lantai II kantor gubernur, Jumat (18/1). 

Rapat dipimpin oleh sekda. Hadir juga Plt Kasatpol PP Titus Renwarin, Karo Hukum Setda Maluku Henri Far-Far, Sekretaris Satpol PP Etha Unawekla serta sejumlah ang­gota Satpol PP.

Kurang lebih tujuh ang­gota Satpol PP yang mengikuti rapat. Mereka bingung, karena instruksi untuk mengikuti rapat datang tiba-tiba dari Titus Renwarin.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIT, dan berlangsung tertutup. Ang­gota Satpol PP yang hadir kaget, ternyata mereka ditekan oleh sekda, Kasatpol PP dan Sekteraris Satpol PP untuk menandatangani surat pernyataan mencabut laporan dari Kejati Maluku.  

Namun mereka menolak menan­datangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Sekretaris Sat­pol PP, Etha Unawekla itu.

“Jadi kita diminta tanda tangan pernyataan yang dibuat oleh sekre­taris satpol PP untuk cabut kasus­nya di jaksa, tapi kita menolak,” kata salah satu anggota satpol PP.

Anggota satpol PP lainnya yang dihubungi mengaku bingung, ka­rena beberapa anggota saja yang di­minta untuk mengikuti rapat dengan sekda. Saat rapat berjalan, baru ter­ungkap skenario dari sekda, Kasat­pol PP dan Sekretaris Satpol PP.

“Ternyata di dalam rapat baru diketahui, kalau sekda minta agar kasus ini dicabut, tetapi kita tolak surat tanda tangan surat per­nyataan,” tandasnya.

Ia mengatakan, anggota Satpol PP yang melaporkan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal sebesar Rp 550 juta sudah sepakat untuk tidak mencabut laporan kasus ter­sebut, sekalipun dipecat.

“Kami tidak mau mencabut perkara yang sudah dilaporkan dan harus diproses sampai tuntas. Kami sudah nekat biar dipecat asal kasus ini tidak cabut,” tandasnya lagi.

Menurutnya, yang dilaporkan ke Kejati Maluku sesuai  dengan fakta. Pemprov Maluku sudah  menegas­kan, tidak ada penerimaan Satpol PP tahun 2018. Lalu, mengapa tibat-tiba muncul 48 anggota Satpol PP, dan langsung membayar gaji mereka?.

“Pemerintah kan sudah bilang tidak ada penerimaan anggota sapol PP di tahun 2018 kenapa sekarang ada, lalu gaji mereka dibayar padahal tidak jelas keberadaan mereka dan selama ini mereka di mana, sehingga harus diproses sampai tuntas,” ujar­nya.

Sumber lain di kantor gubernur mengaku prihatin, karena nama al­marhum Kasatpol PP Paulus Kay­hatu dibawa-bawa, sebagai orang yang mengangkat 48 anggota Satpol PP itu.

“Almarhum pak Poly itu tidak tahu apa-apa soal pengangkatan 48 ang­gota Satpol PP itu. Jangan karena beliau sudah meninggal, lalu se­enak­nya mencatut nama beliau, ka­rena berpikir sulit dilacak,” ujarnya.

Justru almarhum saat masih bertugas, kata dia, yang memproses keberadaan sekretariat Satpol PP ilegal di Rina Makana, Jalan Patti­mura. Laporannya sudah ada di tangan gubernur, namun tidak ada tindakan apa-apa terhadap mereka yang  diduga terlibat. 

“Laporan kasus sekretariat ilegal di Rina Makana mandek di tangan gubernur,” ujarnya lagi.

Sementara sekda yang hendak dikonfirmasi wartawan usai rapat, buru-buru masuk ke ruang kerjanya.

Sedangkan Plt Kasatpol PP Maluku Titus Renwarin mengaku, rapat yang berlangsung hanya rapat biasa, dan tidak ada intimidasi.

“Tidak ada intimidasi atau ins­truksi untuk mencabut kasus ini da­lam rapat. Etikanya sebagai pim­pi­nan, staf harus lapor dulu, bukan la­ng­sung lapor ke jaksa,” kata Renwarin.

Renwarin kembali mengklaim, pembayaran gaji 48 anggota satpol PP itu sah, karena mereka bukan ilegal.

“48 orang yang dibilang ilegal itu tidak benar, karena anggota satpol PP honorer itu berjumlah 169, bukan hanya 121 saja,” ujarnya berkelit.

Renwarin mengklaim, anggota Satpol PP yang ikut melaporkan ke Kejati Maluku mengaku khilaf, dan mereka hanya ikut-ikutan Kasubag Penegakan dan Perundang-Unda­ngan Satpol PP Maluku saat itu, Stella Rewaru

“Otak yang melaporkan Stella Rewaru dan mengajak anggota Satpol PP Maluku dan dalam rapat tadi sudah kita bahas dan anggota yang ikut-ikutan sudah minta maaf karena lancang ikut melaporkan masalah ini ke jaksa,” katanya.

Renwarin mengaku, ia sudah memeriksa SK 48 anggota Satpol PP itu, dan SK mereka sah.

“Selaku plt kita sudah periksa ternyata, SK Satpol PP 48 orang itu resmi dan untuk meyakinkan saya juga sudah minta kajian dari karo hukum.  Ternyata SK mereka itu asli, dan apa yang dilaporkan itu tidak benar. Kalau dalam proses nanti tidak terbukti kalau 48 orang anggota satpol PP itu ilegal maka akan dilapor balik,” ancamnya.

Kalau Plt Kasatpol PP berkoar-koar bahwa 48 anggota Satpol PP itu legal, lalu mengapa tiba-tiba rapat digelar dengan sekda untuk mene­kan anggota Satpol PP untuk men­cabut laporan dari Kejati Maluku?.

Jika memang punya bukti, biarkan loporan tersebut diusut oleh Kejati Maluku hingga tuntas.

Sudah Lama

Anggota Satpol PP ilegal itu, sudah lama direkrut. Masih ingat penggerebekan Sekretariat Satpol PP Ilegal yang berlokasi  di Rina Makana, Jalan Pattimura pada 11 Juli 2018 lalu?.

Penggeberakan dipimpin Kasu­bag Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku saat itu, Stella Rewaru. Saat itu, ter­ungkap yang mengotaki rekruitmen anggota Satpol PP ilegal, adalah Sekretaris Satpol PP, Etha Unawekla.

Ia diduga bekerja sama dengan Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw. Sebab sebelumnya, Richard sudah berkoar-koar, kalau ia akan merekrut 1.000 anggota Satpol PP.

Menyikapi omongan besar Richard, Sekda Hamin bin Thahir dan Kepala Keuangan Lutfi Rumbia, menegaskan, tidak ada rekruitmen anggota Satpol PP tahun 2018, karena tidak anggaran.

Namun disaat menjelang tutup tahun anggaran, tiba-tiba muncul 48 anggota Satpol PP. Diduga mereka adalah bagian dari Satpol PP ilegal produk ‘Rina Makana’.

Alrmarhum Kasatpol PP, Paulus Kayhatu yang menjadi kambing hitam. Ia yang disebut mengangkat 48 anggota Satpol PP tersebut. Padahal saat itu, ia tidak tahu sama sekali soal rekruitmen anggota Satpol PP.

Lapor Jaksa

Sejumlah pejabat dan anggota Satpol PP Pemprov Maluku lang­sung melaporkan kebijakan Sekda Maluku, Hamin bin Thahir, Kepala Keuangan, Lutfi Rumbia dan Plt Kasat Pol PP, Titus Renwarin ke Kejati Maluku, Jumat (28/12).

Mereka mencium aroma dugaan penyelewengan keuangan negara dalam pembayaran gaji 48 pegawai honor yang diklaim Plt Kasat Pol PP selama ini bertugas sebagai Satpol PP Pariwisata dan Damkar.

Puluhan anggota Satpol PP ini menyampaikan sejumlah laporan diantaranya, pencairan Rp 500 juta untuk pembayaran gaji 48 anggota Satpol ilegal selama enam bulan, terhitung sejak Januari hingga Juni 2018, dan uang makan Satpol 121 anggota Satpol PP Pemrov selama empat bulan Rp 217.00.000, terhi­tung sejak September hingga De­sember 2018 yang belum dibayar­kan.

Bukti Ketakutan

Kalangan praktisi hukum menilai, tindakan intimidasi yang dilakukan oleh sekda, Plt Kasatpol PP dan Sekretraris Satpol PP menunjukan ketakutan mereka terhadap laporan anggota Satpol PP ke Kejati Maluku. Padahal pemprov mengklaim, punya bukti-bukti yang sah.

“Seharusnya sekda menyerahkan sepenuhnya kasus ini diproses hu­kum oleh jaksa, bukan mengintimidasi. Kan katanya ada bukti, jadi biarkan proses hukum berjalan,” tandas praktisi hukun, Hanny Leatemia.

Praktisi hukum lainnya, Samuel Riry juga meminta kasus dugaan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal diusut tuntas oleh jaksa.

“Usut hingga tuntas, mereka yang diduga terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon