Pemerintahan ›› Sepak Terjang Karo Umum dan Humas Harus Diawasi Makan Fee 15% Biaya Publikasi MTQ

Sepak Terjang Karo Umum dan Humas Harus Diawasi

Ambon - Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwa­ting meminta Gubernur, Wakil Guber­nur dan Sekda Maluku mengevalua­si serta mengawasi Kepala Biro (Karo) Umum dan Humas Setda Maluku, Semuel Huwae.

Sepak terjang Huwae harus diawa­si, karena anggaran publikasi  Mu­sabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV/2012 yang jumlahnya kecil saja bisa disunat, apalagi anggaran yang lebih besar.

“Saya kira harus mengevaluasi dan mengawasi yang bersangkutan, supaya tidak terulang lagi tindakan yang sama, karena memang betul anggaran yang kecil begitu saja sudah dipotong fee, apalagi yang besar,” tandas Sariwating, kepada Siwalima, Selasa (17/7).

Sekalipun anggaran publikasi MTQ berasal dari uang pribadi gubernur, namun kata Sariwating, kebijakan Huwae mengambil fee 15% adalah kebijakan yang tidak terpuji.    

“Saya kira ini contoh prilaku yang salah, dan juga menjadi pelajaran bagi SKPD yang lain agar melak­sanakan tugas jangan selalu memi­kirkan fee,” ujar Sariwating.

Tetapi Karo Umum dan Humas Set­da Provinsi Maluku, Semuel Huwae benar-benar orang yang lihai.

Bagaimana tidak, dia adalah otak yang merancang pemotongan fee 15% biaya publikasi MTQ, namun tanpa berpikir dosa, dia tega men­cuci tangan dan menyalahkan bawa­hannya, Kepala Bagian (Kabag) Humas DN Kaya.

Menurut Huwae, pemotongan fee 15 % bukan merupakan kebijakan­nya, tetapi kebijakan Boy Kaya-sapaan DN Kaya selaku Kabag Humas.

Sikap Huwae yang hanya ingin cari ‘selamat’ dan menyalahkan Ka­bag Humas, ia lakukan saat dipang­gil Wakil Gubernur (Wagub) Ma­luku, Said Assagaff untuk meminta pertanggungjawabannya atas pe­motongan fee 15 % biaya publikasi MTQ.

Kepada Wagub, Huwae mengaku pemotongan fee adalah kebijakan Kabag Humas, Boy Kaya.

“Saya sudah panggil, dan dia mengatakan jika pemotongan fee tersebut diatur oleh Kabag, sehing­ga saya minta untuk dia panggil Kabag dan mempertanyakannya,” ungkap Wagub, kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/7).

Wagub menegaskan, jika terjadi pemotongan fee 15 % oleh Kabag, maka Karo Umum dan Humas harus berikan sanksi.

“Harus panggil dan tanyakan, jika memang betul ada pemotongan maka harus ditegur,” tandasnya.

Gelar Konferensi Pers

Karo Umum dan Humas Setda Ma­luku, Semuel Huwae ternyata tidak tenang ketika dihujani kritikan tajam dari berbagai kalangan, menyusul terbongkarnya praktik busuk yang dilakoninya.

Huwae yang sering mengaku keluarga Gubernur, Karel Albert Rala­halu ini, buru-buru menggelar kon­ferensi pers.

Konferensi pers dilakukan di Ruang Pers Lantai I Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/7) sekitar pukul 13.00 WIT. Dia didampingi Kabag Humas, Boy Kaya, serta dua staf Ba­gian Humas Vecky Suripatty dan Alimin.

Saat konferensi pers itu, Huwae mengaku merasa galau atas pem­beritaan di Siwalima sejak soal pemotongan fee 15%.

“Dengan berita seperti itu dengan posisi sebagai kepala biro dan kepala bagian, kami merasa sedikit galau, ka­rena sebetulnya pemberitaan ter­sebut jauh dari fakta yang sebenar­nya,” ujarnya.

Menurutnya, sejak awal pihaknya tidak bermaksud untuk melakukan pemotongan fee 15 % biaya publi­kasi MTQ. “Memang saat perte­muan pertama dengan media-media untuk membicarakan advetorial tersebut tidak ada pembicaraan ten­tang fee tersebut dan proses pemo­tongan fee itu berlangsung ketika dilakukan proses penagihan, namun semua uang-uang itu tersave pada Alimin,” katanya.

Lagi-lagi Huwae beralasan, ang­garan tersebut nantinya akan digu­nakan sebagai dana bantuan sosial bagi wartawan yang meliput di Kantor Gubernur Maluku, misalnya bagi wartawan yang orang tuanya berobat di luar daerah, atau juga bagi wartawan yang ingin berobat ketika sakit.

“Jadi uang-uang itu tidak disim­pan di saya atau di Pak Boy, tetapi tersimpan di Alimin sehingga jika ada yang membutuhkan bantuan maka bisa diambil nantinya tanpa ada sedikitpun intervensi dari kami,” ujarnya.

Selama kurang lebih 20 menit, Huwae berupaya untuk mencari pembenaran atas kesalahan yang dia telah lakukan. Namun sosok Huwae bukan asing lagi bagi para wartawan yang bertugas di Kantor Gubernur. Mereka sudah sangat paham betul soal bagaimana sepak terjang Huwae.

Karena itu, mereka tidak terlalu ambil pusing dengan masalah yang sementara melilitnya. Bahkan, ada wartawan mempersoalkan konfe­rensi pers yang dilakukan oleh Huwae.

“Seharusnya konferensi pers ini tidak perlu dilakukan, cukup dengan membuat klarifikasi pada media yang bersangkutan,” tandas Berce, wartawan RRI.

Namun Huwae berkilah, kalau konferensi pers yang dilakukan ini atas instruksi Gubernur dan Wagub.

Beginilah, kalau orang yang berupaya mencari pembenaran atas kesalahan yang telah dia lakukan. Alhasil, penjelasan yang disampai­kan terkesan dibuat-buat, dan mengandung kebohongan semata.

Dalam release yang disampaikan Minggu (5/7) malam, dijelaskan bahwa pemotongan fee 15 % sudah merupakan kesepakatan dengan media-media yang memuat advetorial MTQ. Namun saat konferensi pers kemarin di Kantor Gubernur, lain lagi yang diutarakan Huwae.

Menurutnya, sejak awal pihaknya tidak bermaksud untuk melakukan pemotongan fee 15 % biaya publi­kasi MTQ. Pemotongan fee itu dila­kukan saat dilakukan pembayaran, namun uang-uang itu digunakan kepentingan wartawan. Nah, sangat jelas kan kelihatan bohongnya.

Untuk diketahui, total biaya untuk advetorial atau publikasi MTQ sebesar Rp 120 juta  yang dibagikan ke empat koran yaitu Harian Pagi Siwalima, Ambon Ekspres, Suara Maluku dan Radar Ambon. Sehing­ga jumlah fee yang dimakan Huwae sebesar Rp 18 juta yang dipotong dari masing-masing koran saat pembayaran.   

Berikut cerita awal bagaimana Huwae menggagas modus untuk memperkaya diri ini. Sekitar akhir Mei 2012 lalu, melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas DN Kaya atau biasa yang disapa Boy Kaya, mengun­dang perwakilan dari empat koran, yaitu Harian Pagi Siwalima, Ambon Ekspres, Suara Maluku dan Radar Ambon untuk membicarakan pe­muat­an advetorial kegiatan MTQ.

Dalam pertemuan di ruang kerja­nya, Huwae mengaku bahwa seluruh pembiayaan advetorial kegiatan MTQ menggunakan uang pribadi Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu.

Menurut Huwae, uang yang dipu­nyai gubernur untuk biaya adveto­rial tersebut sebesar Rp 120 juta, sehingga masing-masing media memperoleh Rp 30 juta, dengan ca­tatan setiap media harus mempubli­kasikan sebanyak 10 kali advetorial yang berkaitan dengan MTQ.

Saat pertemuan itu, tidak ada sama sekali pembicaraan untuk memotong fee 15 %. Namun, ketika hendak dilakukan pembayaran, Kabag Humas DN Kaya menyampaikan bahwa  Kepala Biro Umum dan Hu­mas Setda Provinsi Maluku, Semuel Huwae menginstruksikan agar dilakukan pemotongan fee 15 %.

Berikut isi Short Message Service (SMS) dari Kabag Humas yang diterima Siwalima, Selasa, 10 Juli 2012 pukul 09.04 WIT, Mau diba­yar advertorial MTQ, tapi pesan Karo jangan lupa minta fee 15%, mksh”.

Huwae yang selalu mengaku, kalau dia mempunyai hubungan keluarga dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu itu, tergolong orang yang cerdik. Betapa tidak, dia sebe­tulnya adalah otak untuk memakan fee 15 % biaya advetorial. Namun dia menjalankan modusnya tersebut melalui Kabag Humas. Sehingga kalau nantinya bermasa­lah, pasti dia dengan mudah mencuci tangan.

Pemotongan fee 15% tersebut juga dibuktikan dengan Surat Kete­rangan yang ditandatangani oleh Kaya.

Berikut bunyi Surat Keterangan tersebut: Sehubungan dengan pe­nerbitan advetorial MTQ Nasional XXIV Tahun 2012 di Kota Ambon, Provinsi Maluku oleh Harian Siwa­lima, dengan ini bahwa telah diba­yar­kan biaya penerbitan advetorial dimaksud sebesar: Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dengan pemotongan fee sebesar 15%, di mana hal yang sama juga diberla­kukan bagi 3 media lainnya: Suara Maluku, Radar Ambon dan Ambon Ekspres. Demikian surat keterangan ini dilakukan untuk diketahui. 

Surat Keterangan yang dibuat memakai kop surat Pemerintah Provinsi Maluku Sekretariat Daerah itu, ditandatangani oleh Kaya selaku Kabag Humas Pemprov Maluku.

Surat keterangan ini juga dibuat atas persetujuan Semuel Huwae selaku Karo Umum dan Humas Setda Maluku.

Entah atas dasar apa Huwae me­minta pemotongan fee 15%? Kalau advetorial yang nilainya hanya Rp. 30 juta saja, Huwae sudah memakan fee 15 %, lalu bagaimana kalau dia mengelola kegiatan yang nilai anggarannya lebih dari itu, berapa kira-kira fee yang diminta ya?

Bukti Jelas

Huwae tidak bisa mencuci tangan dan menjadikan Kabag Humas, Boy Kaya sebagai tumbal atas kebijakan tidak terpuji yang dilakukannya. Sebab Short Message Service (SMS) menjadi bukti jelas kalau apa yang dilakukan Kaya semuanya atas perintah Huwae.

SMS dari Kabag Humas yang diterima Siwalima, Selasa, 10 Juli 2012 pukul 09.04 WIT bunyinya, “Mau dibayar advertorial MTQ, tapi pesan Karo jangan lupa minta fee 15%, mksh”

SMS kedua pada Jumat 13 Juli 2012 pukul 22.34 WIT. Dalam SMS itu, Kaya kembali mempertegas kalau dirinya sama sekali tidak terkait dengan kebijakan yang dilakukan Karo Umum dan Humas yang adalah bosnya itu.

Berikut isi SMS-nya,”Bp frejohn, jang mara bt eee… Soal potongan tuh, bt nih iko parintah sj, mksh (boy). (S-19)



Berita Terkait


Ambon