Setelah Diberitakan, Pemprov Mendadak SK-kan Madia Partner

Setelah Diberitakan, Pemprov Mendadak SK-kan Madia Partner

Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akhirnya turun tangan menyelesaikan masalah Penggunaan dana bidang Humas Panitia Penyelenggara (Panpel) Pekan Olahraga Provinsi Maluku (POPMAL) II/2011 oleh panitia di bidang tersebut yang sangat mencurigakan.

Setelah Siwalima edisi Senin (14/2) memberitakan masalah tersebut, Gubernur Maluku, KA Ralahalu langsung mengeluarkan keputusan Nomor 91-2-Tahun 2011 tentang Penetapan Media Partner Dalam Rangka Mendukung POPMAL II Tahun 2011.

Keputusan tersebut terkesan sangat mendadak karena baru dikeluarkan pada 14 Februari 2011 dan ditandatangani oleh Sekda Maluku, R. Far-Far atas nama gubernur, hanya sekitar tujuh jam sebelum pelaksanaan POPMAL II/2011 dibuka oleh gubernur di Stadion Mandala Remaja, Karang Panjang-Ambon.

Keputusan tersebut menyatakan media cetak dan elektronik sebagai media partner POPMAL II/2011 mempunyai tugas mengirimkan informasi POPMAL guna dipublikasikan setiap harinya selama POPMAL dan dalam melaksanakan tugasnya pimpinan perusahaan atau redaksi bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku melalui Kabag Humas Biro Umum dan Humas Setda Maluku selaku Ketua Bidang Humas dan Publikasi Panitia Penyelenggara POPMAL II tahun 2011.

Keputusan tersebut juga menetapkan 13 media selaku media partner, yaitu Ambon Ekspres, Metro Maluku, Maluku Expose, Titah Siwalima, Suara Maluku, Siwalima, Seram Pos, Radar Ambon, Global, Suara Ekspresi, TVRI Ambon, Molucca TV dan LPP RRI Ambon.

Kabag Humas Biro Umum dan Humas Setda Maluku selaku Ketua Bidang Humas dan Publikasi POPMAL II tahun 2011, Semuel Huwae saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media yang telah ditetapkan sebagai media partner POPMAL di kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/2), mengaku keputusan tersebut bukan mendadak, namun baru ditanda tangani sekda.

"Keputusan ini sebenarnya sudah disiapkan, namun ibu sekda yang lupa menandatanganinya," ungkapnya.

Huwae mengharapkan ke-12 media tersebut dapat membantu panitia POPMAL untuk mempublikasikan event ini. "Dananya memang sudah ada dan setiap media dianggarkan menerima Rp 10 juta. Jadi seluruh anggaran bidang humas dan publikasi sebagaimana diberitakan Siwalima itu benar," ungkapnya.

Kendati Huwae telah menyatakan setiap media memperoleh biaya sebesar Rp 10 juta.

Namun anggota Bidang Humas dan Publikasi Panitia Penyelenggara POPMAL II tahun 2011, Marcus Aponno saat memberikan penjelasan di depan para pemimpin redaksi sempat menyatakan anggaran untuk media tersebut dipotong untuk kepentingan jurnal yang POPMAL yang telah diterbitkan Aponno di rumah pribadinya.

"Kita memang menganggarkan Rp 120 juta untuk 12 media, namun karena biaya penerbitan jurnal membengkak membuat anggaran tersebut dipotong menjadi Rp 100 juta," ungkapnya.

Pernyataan Aponno membuat sejumlah pemimpin media menolak dengan tegas, apalagi penerbitan jurnal sangat tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan POPMAL.

"Sebenarnya penerbitan jurnal POPMAL itu ditiadakan saja karena tidak efektif dan efisien. Distribusinya hanya sebatas di kontingen saja. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk media partner yang distribusinya meluas di masyarakat," tandas Pemimpin Umum Harian Titah Siwalima, Marthin Langoday saat pertemuan tersebut.

Senada dengan Langoday, Redaktur Pelaksana Harian Radar Ambon, Rudi Muhrim juga menolak adanya pemotongan anggaran yang dilakukan Aponno.

"Saya tidak setuju adanya pemotongan sepihak seperti itu. Peruntukkan anggaran sudah jelas, apalagi pada pos anggaran lainnya dibidang humas ada anggaran yang aneh seperti pengalokasian biaya sewa ruangan untuk pembuatan jurnal yang justru menggunakan rumah pribadi Marcus Aponno sebesar Rp 10 juta selama 14 hari. Jadi kalau mau potong lebih baik potong harga sewa rumah saja," ungkapnya.

Rudi Muhrim menegaskan, jika Aponno beralasan biaya jurnal membengkak maka hal itu justru patut dipertanyakan karena alokasi anggaran untuk penerbitan jurnal sudah jelas, yaitu baya cetak 1.000 eksemplar jurnal selama 12 hari @ Rp 1 juta = Rp 12 juta serta biaya lima orang yang mendistribusinya selama Rp 12 hari @Rp 200 ribu = Rp 12 juta. Selain itu tujuh orang staf redaksi Jurnal POPMAL dihargai dengan honorarium yang sama dengan orang yang mendistribusikannya selama 12 hari @ Rp 200 ribu = Rp 16.800.000.

Akibat sebagian besar pemimpin media yang hadir mempersoalkan kebijakan Marcus Aponno tersebut membuat Semuel Huwae dan Aponno akhirnya mengikuti alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di sisi lain, Semuel Huwae maupun Marcus Aponno membuat kebijakan yang aneh karena tidak membentuk media centre POPMAL namun justru memilih menerbitkan Jurnal POPMAL.

Diduga hal ini disebabkan jika membentuk media centre, maka lokasinya harus terletak di kantor KONI Maluku, sehingga tidak mungkin ada alokasi anggaran sewa ruangan, namun jika menerbitkan Jurnal POPMAL, maka dapat dialokasikan anggaran untuk sewa ruangan, kendati hanya untuk 14 hari pelaksanaan POPMAL dan ruangan yang disewa pun menggunakan rumah pribadi panitia.

Sebagaimana diketahui, dari keseluruhan anggaran Rp 5 milyar untuk pelaksanaan POPMAL II/2011, ternyata Bidang Humas dan Publikasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 215.800.000.

Dana tersebut diperuntukan untuk pembuatan 75 buah spanduk @ Rp 500.000 = Rp 37.500.000. Ada juga program Kerjasama Peliputan dengan 12 Media Cetak/Elektronik @Rp 10 juta = Rp 120 juta. Biaya cetak 1.000 eksemplar jurnal POPMAL selama 12 hari @ Rp 1 juta = Rp 12 juta serta biaya lima orang yang men-distri¬businya selama Rp 12 hari @Rp 200 ribu = Rp 12 juta.

Honorarium tujuh orang staf redaksi Jurnal POPMAL selama 12 hari @ Rp 200 ribu = Rp 16.800.000, sewa rua¬ngan redaksi Jurnal POPMAL Rp 10 juta serta biaya pemasangan 75 buah spanduk @ Rp 100 ribu = Rp 7,5 juta. (S-12)



Berita Terkait


Ambon