Daerah ›› Situmorang Respons Keinginan Pemekaran Provinsi Tenggara Raya

Situmorang Respons Keinginan Pemekaran Provinsi Tenggara Raya

Ambon Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang merenspons keingi­nan masyarakat di Kota Tual agar dilakukannya pemekaran lima kabu­paten/kota di jasirah tenggara Pro­vinsi Maluku sebagai Provinsi Tenggara Raya.

Kelima kota/kabupaten tersebut masing-masing, Kota Tual, Kabu­paten Malra, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten MTB dan Kabu­paten MBD.

“Tidak ada yang salah dari keinginan masyarakat itu nanti kita tinggal sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan melalui caku­pan wilayah yang memang masuk dalam syarat berdasarkan aturan dan saya menanggapinya positif saja, karena tidak ada peraturan perun­dang-undangan yang melarang pembentukan daerah otonomi baru,” ungkap Situmorang, kepada warta­wan, usai melantik Andreas Renta­nubun-Yunus Serang sebagai Bu­pati dan Wakil Bupati Malra periode 2013-2018, Kamis (31/10).

Sebagai pimpinan daerah, kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemen­dagri ini, ketika gagasan itu disam­paikan maka akan memfasilitasi keinginan itu supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan dian­taranya terkait kriteria admi­nistrasi, kemudian kriteria teknis maupun kriteria cakupan wilayah.

“Gagasan itu harus secara formal disampaikan kepada masyarakat yang ada di wilayah itu kemudian ada persetujuan dari DPRD-DPRD yang bersangkutan maupun harus ada rekomendasi dari walikota maupun bupati dari wilayah-wilayah tersebut kemudian ada pula per­setujuan dari DPRD provinsi dan Gubernur,” katanya.

Setelah itu, jelas Situmorang, akan dilakukan pula kajian-kajian yang dilakukan secara independen untuk mencari tahu potensi yang dimiliki dan diperkirakan potensi itu harus bisa meyakinkan untuk nantinya dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan otonom-otonom yang baru dibentuk itu, jangan baru dibentuk dan diberikan otonomi tetapi potensi yang dimiliki sangat terbatas sehingga dikuatirkan tidak bisa berjalan dengan baik.

“Yang harus dicatat bahwa tujuan pembentukan otonom baru adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi jika potensi tidak mencukupinya maka dikuatirkan juga tujuan pembentukan otonom baru itu tidaklah tercapai,” tukasnya.

Respons positif ini diungkapkan Situmorang setelah adanya pernya­taan Ketua DPRD Kota Tual, Ru­dolph Marthen Waremra, dalam sam­butan­nya saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tual dalam rangka pelan­tikan dan pengambilan sumpah wali­kota dan wakil walikota Tual periode 2013-2018, yang berlangsung di Balai Rakyat Kota Tual, Kamis (31/10).

“Sejak dua tahun terakhir ini, masyarakat di Kota Tual maupun di empat kabupaten lainnya yang berada di jazirah tenggara Provinsi Maluku ini berkeinginan untuk dimekarkan menjadi Provinsi Tenggara Raya, karena rentang kendalinya cukup luas,” ungkap Waremra.

Kendati demikian, dirinya berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku dapat merespons keinginan masya­rakat di kelima kabupaten/kota ini sehingga fungsi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakatpun bisa terwujud.   (S-16)



Berita Terkait


Ambon