Hukum ›› SPPD Fiktif Pemkot Tuntas, Tunggu Audit BPK

SPPD Fiktif Pemkot Tuntas, Tunggu Audit BPK


Ambon - Polres Pulau Ambon  dan Pulau-pulau Lease memastikan kasus korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tuntas. Siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,  penyidik ma­sih menunggu hasil audit BPK.

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKP Gilang Prasatya melalui Kasubbag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Julkisno Kaisupy mengatakan, penyidikan masih berjalan, sambil menunggu hasil audit BPK.

“Sudah saya konfirmasikan ke Pa Kasat Reskrim untuk kasus SPPD fiktif itu kan hanya menunggu dari BPK. Hasil dari BPK yang masih belum diterima. Namun dipastikan akan tuntas.,” ujar Kaisupy, kepada Siwalima, Rabu (13/2).

Kaisupy mengatakan, tidak ada kongkalikong dalam penuntasan kasus ini. Penyidik masih terus bekerja dan dipastikan kasus ini akan tuntas.

Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutriso Hady Santoso sebelumnya mengatakan hal yang sama. Siapa yang akan ditetap­kan sebagai tersangka, pe­nyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK perwakilan Maluku.

“Untuk SPPD fiktif itu kan sudah kita surati ke BPK sana untuk peng­hitungan kerugian negara. Nah, BPK tengah berproses sehingga kita ha­nya menunggu hasil dari BPK saja,” kata Sutriso Hady Santoso saat dikonfirmasi wartawan,  usai pener­tiban retribusi dan juru parkir ilegal di Pasar Mardika Ambon, Selasa (8/1).

Hady mengatakan, kasus SPPD fiktif pemkot sudah ditahap pe­nyidikan, sehingga akan ditun­taskan. “Tidak perlu diragukan lagi, tidak ada permainan, akan ditun­taskan,” ujarnya.

Lobi BPK

Sebelumnya, informasi beredar kalau ada dua Kepala SKPD Pemkot Ambon yang melobi BPK untuk menghambat audit kerugian negara SPPD fiktif tahun 2011. Salah satunya, Kepala  Keuangan, Jacky Talahatu.

“Pertemuannya di Surabaya, in­for­masinya sudah beredar luas. Ini ben­tuk ketakutan, karena hasil pe­nye­lidikan dan penyidikan kasus SPPD fiktif sudah jelas siapa saja yang bakal dijerat,” tandas sumber itu.

Karena itu, berbagai cara akan di­pakai untuk melawan langkah hukum Polres Pulau Ambon agar, kasus SPPD fiktif dihentikan.

“Sekarang lobi auditor sudah terungkap, dan mereka akan pakai cara lain lagi agar kasus SPPD fiktif tenggelam,” ujarnya.

Manuver oknum-oknum pejabat Pemkot Ambon untuk mengganjal proses audit kerugian negara kasus korupsi SPPD fiktif tahun 2011 di BPK Perwakilan Maluku dinilai kalangan praktisi hukum dan pegiat anti korupsi sebagai bentuk ketakutan.

Namun langkah seperti itu seha­rusnya tidak dilakukan oleh pejabat pemkot. Penyidik Satreskrim Polres Ambon harus didukung agar kasus korupsi SPPD fiktif segera ditun­taskan.

BPK juga diminta untuk tidak terpengaruh dengan lobi-lobi yang dilakukan oleh oknum pejabat pem­kot. Sebagai auditor negara, BPK harus bekerja profesional.

Kirim ke Jaksa

Seperti diberitakan, SPDP kasus  dugaan korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 sudah di tangan Kejari Ambon. Lalu siapa saja yang ada dalam dokumen itu?.

Nama yang tertera dalam SPDP kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 700 juta itu selama ini menjadi misteri. Sumber Siwalima di Polres Pulau Ambon mengungkapkan, ada tiga nama yang disebutkan dalam SPDP ter­sebut, yaitu  Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Sekre­taris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru ser­ta mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Pemkot Ambon, Josias Aulele.

SPDP tertanggal 22 Juli 2018 itu, diteken oleh Kapolres  Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso.

“Jadi ada tiga SPDP, terpisah. SPDP walikota sendiri, sekot punya sendiri dan mantan bendahara juga sendiri,” kata sumber itu. 

Sumber itu mengatakan, status ketiga pejabat Pemkot Ambon dalam SPDP tersebut, sebagai terduga. “Ketiga SPDP itu hanya bersifat umum, dalam kronologis kasus me­reka sebagai terduga,” ungkapnya.

Sumber itu menambahkan, peng­embangan penyidikan masih berja­lan, sambil menunggu hasil audit BPK Perwakilan Maluku.

“Masih terus jalan, kasus ini pasti dituntaskan, dan yang terlibat tidak akan diloloskan,” ujarnya.

Kepala Kejari Ambon saat itu, Robert Ilat yang dihubu­ngi Si­walima, melalui telepon selulernya, Sabtu (8/12), mengaku telah menerima SPDP kasus korupsi SPPD fiktif pemkot dari penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, beberapa waktu lalu. Namun SPDP itu hanya bersifat umum.

“Benar, kita sudah menerima SPDP terkait kasus dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011 namun SPDP ter­sebut masih bersifat umum dan be­lum disebutkan calon tersangka­nya,” ujar Ilat.

Ilat enggan berkomentar banyak ter­kait kasus ini, karena bukan kewe­nangannya. Kejari Ambon hanya menunggu pelimpahan berkas dari penyidik. “Prinsipnya, kita menu­nggu saja berkasnya dari penyidik untuk kita teliti,” katanya.

Naik Penyidikan

Untuk diketahui, kasus korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 yang diduga merugikan negara Rp 742 juta lebih, dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyidik Tipi­kor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease me­lakukan gelar perkara di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6).

Dalam gelar perkara itu, tim pe­nyidik tipikor Satreskrim mema­parkan, hasil penyelidikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon. Para pejabat pemkot sudah diperiksa, termasuk Walikota Richard Louhena­pessy dan istrinya, Leberina Louhe­napessy serta Sekot AG Latuheru. 

Tiket Fiktif

Seperti diberitakan, anggaran se­be­sar Rp 2 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawa­ban disebutkan anggaran itu, habis ter­pakai. Namun tim penyidik mene­mu­kan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 742 juta lebih. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon