Ambon - Sultan Ternate, Mudhafar Syah mengaku, dirinya sama sekali tidak menyetujui bila Pemerintah Indonesia meng­isti­mewakan Kesultanan Yog­yakarta diistimewakan dari kesultanan lainnya di Indonesia.

“Kalau berbicara mengenai daerah Kesultanan Yogya­karta yang mau diistime­wa­kan, saya menolak, waktu ra­pat dengan Mendagri, sebab kalau hanya untuk keisti­me­waan Kesultanan Jogyakarta saya tidak setuju, karena ke­sultanan banyak di Indonesia,” ungkap Syah dalam sambutannya pada acara Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Ikatan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) yang berlangsung di Baileo Siwa­lima, Sabtu (16/7).

Menurutnya, dirinya akan lebih setuju, jika seluruh dae­rah kesultanan di Indonesia harus mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

“Pemerintah RI atau DPR RI, saya katakan, bahwa se­luruh sultan harus ditetapkan, bukan hanya untuk Yogya­karta saja, sebab ini juga me­nyangkut dengan perasaan, terlebih saya selaku Ketua Forum Persatuan Nusantara, tidak ingin menyinggung perasaan para sultan yang lain,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, kede­pannya, berbagai hak kesul­ta­nan sebelum era proklamasi bisa dikembalikan lagi dan tidak terus dicukur habis.

“Jadi kekuasaan apa yang diberikan kepada Sultan, kita bicara, bukan setelah pro­klamasi lalu dengan sepucuk surat Presiden, menterilah, lalu hak-hak kita semua habis dicukur, ini yang ingin saya kembalikan dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Pre­siden, tetapi itu terserah, se­bab harus ada pertimbangan-pertimbangan,” tuturnya.

Pemerintah Bingung

Sementara itu di sisi lain, menurut Syah, saat ini peme­rintah RI, masih kebingungan mencari sistem demokrasi yang tepat, dan selamanya tidak akan bisa mencapai hal tersebut. Bahkan demokrasi tidak akan dicapai di Indonesia, karena hingga saat ini se­bagian besar masyarakat Malu­ku belum memahami apa itu demokrasi yang sebenarnya.

“Kenapa, sebab di Jawa tidak ada demokrasi, karena paham mereka iyalah, negara itu aku, beda dengan paham kita, engkau adalah aku dan aku adalah engkau, sehingga kita sama. Jadi bukan sultan yang lebih tinggi, tidak. Se­bab, sultan juga adalah rakyat yang menentukan, bukan seperti di Jawa yang tua mesti jadi,” tandasnya.

Dikatakan, sampai saat ini, demokrasi yang diterapkan masih jauh dari harapan dan cenderung lebih banyak men­ciptakan berbagai sisi konflik yang selalu menghancurkan dan bukan sebaliknya mem­persatukan. “Mereka-mereka yang dulunya berkeku­rangan tetapi mendapat beasiswa dan pergi kuliah di Amerika kemu­dian pulang membawa demo­krasi, hasilnya kita bentrok terus, tidak ada satu hari pun tanpa demonstrasi sekarang ini,” tandasnya. (S-35)