Hukum ›› Sura Diperiksa, Terungkap Keterlibatan Kadis Keuangan & PPTK Kasus Korupsi DAK Pendidikan MTB

Sura Diperiksa, Terungkap Keterlibatan Kadis Keuangan & PPTK

Ambon - Proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2010 senilai Rp 7,2 milyar terus dilakukan untuk mengendus keterlibatan pejabat lainnya.

Informasi yang diperoleh Siwa­lima, saat pemeriksaan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan MTB, Frans X Sura, Jumat (22/6) lalu terungkap, indikasi keterlibatan sejumlah peja­bat, di antaranya Kadis Pengelolaan Keuangan MTB, Dina Biri.

Dina Biri selaku Kadis Pengelo­laan Keuangan MTB mencairkan dana proyek tanpa prosedur, di mana dilakukan sebelum penyampaian Surat Permohonan Membayar (SPM).

Selain itu, tanggung jawab PPTK dalam proyek pengadaan buku dan alat peraga di SD dan SMP di bumi Duan Lolat itu, sangat penting.

Dalam proyek ini, ada dua PPTK, yaitu John Watumlawar selaku PPTK SD dan Chris Weredity, selaku PPTK SMP.

“Mereka-mereka yang bertang­gung jawab penuh atas pencairan dana Rp 7,2 milyar,” ujar sumber di kejaksaan.

Selain itu, SPM baru ditanda­tangani Sura pada tanggal 14 Desember 2010, sementara sebelum­nya tanggal 6 Desember 2010 SP2D sudah ditanda tangani oleh Dina Biri sebagai Kadis Pengelolaan Keuangan, selanjutnya dilakukan pencairan dana proyek Rp 7,2 milyar.

Kuat dugaan terjadi kongkalikong antara PPTK, pihak kontraktor dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuang­an untuk mencairkan uang tanpa prosedur.

Untuk diketahui, Proyek DAK Pendidikan Tahun 2010  di Kabupa­ten MTB  senilai Rp 7,2 milyar ini bersumber dari APBN yang diper­untukkan bagi 18 Sekolah Dasar (SD) dan 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten MTB.                                                                                        

Proyek yang terbagi dalam tiga paket ini ditangani oleh CV. Haluan Mandiri dengan Direkturnya Edi San­dana, masing-masing pengadaan bu­ku untuk SD, pengadaan buku untuk SMP dan pengadaan alat peraga.

Saat tim penyidik Kejati Maluku melakukan penyelidikan, terungkap bahwa pengadaan buku yang se­harusnya diperuntukan kepada masing-masing sekolah sebanyak 4000 buku di luar buku pelajaran, ternyata tidak mencukupi jumlah itu. Begitu pula dengan alat peraga.

4000 buku yang harusnya diterima masing-masing sekolah penerima, berupa buku pemberdayaan per­pustakaan ditambah dengan buku-buku masing-masing mata pelajaran.

Ketika tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap empat seko­lah di Kota Saumlaki masing-masing SD Naskat Ilngei, SD Don Bosco, SMP Negeri 5  dan SMP Negeri 9 ditemukan penyaluran barang tidak berdasarkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak sekolah.

Berita acara serah terima barang pun tidak dilakukan saat barang diserahkan, melainkan pihak Dinas Pendidikan MTB menyuruh Kepala SD dan SMP melakukan penanda­tanganan di kantor dinas.

Saat penandatanganan itu, pihak dinas hanya mengatakan barang-barang akan diantar kemudian, sehingga pihak sekolah hanya menunggu saja. Anggaran proyek senilai Rp 7,2 milyar telah dicairkan kepada  rekanan pada tanggal 6 Desember 2010, tanpa penyaluran barang. (S-27)



Berita Terkait


Ambon