Kesra ›› Tahun 2009, Pemkot Tidak Kebagian Hasil Bukan Pajak

Tahun 2009, Pemkot Tidak Kebagian Hasil Bukan Pajak

Ambon - Di tahun 2009, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sama sekali tidak kebagian hasil bukan pajak, pertanyaannya, apakah di iuran eksploitasi Indonesia tidak ada, sehingga sumber daya alam di Indonesia ini tidak ada bagi hasil sama sekali.

Sementara di tahun 2008 itu, Pemkot Ambon mendapat bagi hasil bukan pajak misalnya dari hasil hutan, hasil laut, hasil tambang walaupun bukan daerah penghasil.

Hal ini diungkapkan Walikota Ambon, MJ Papilaja, saat kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemkot Ambon, yang berlangsung di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Rabu (27/1).

Jika di tahun 2009 ini Pemkot Ambon, tidak sama sekali kebagian hasil bukan pajak, pertanyaannya adalah apakah republik ini pada tahun 2009 tidak ada iuran-iuran hasil-hasil tambang, hasil-hasil laut, hasil hutan, apa memang tidak ada? Kadang-kadang ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

Disisi lain, kata Walikota tahun 2009 ini banyak daerah mengalami defisit yang besar karena kami memprediksi salah satunya adalah dari bagi hasil bukan pajak akan mendapatkan sekian dari hasil seperti itu.

Padahal tidak didapat, kemudian diprediksikan juga sesuai dengan arahan, dana penyesuaian otonomi khusus, itu tidak juga diperoleh, akibatnya semua daerah-daerah, banyak daerah termasuk Maluku ini ada beberapa daerah yang mengalami defisit, harus pinjam dari bank dari daerah.

"Tahun 2009 kita melakukan pinjaman kredit 30 miliar dari Bank Daerah untuk menutupi belanja daerah, itu pun masih sisa hutang-hutang kepada pemborong pemborong yang belum selesai harus dibayar hutang," jelasnya.

Dikatakan, Pemkot mengalami defisit yang besar disebabkan juga karena 75 persen dari APBD dipergunakan untuk belanja gaji pegawai, karena pemerintah pusat itu selalu punya kebijakan misalnya dengan menaikan gaji pegawai.

"Selalu setiap tahun kita dipaksa untuk menerima pegawai baru, bahkan berdasarkan instruksi Menpan jika jatahnya harus sekian, lalu kita mau bayar dari mana, belum lagi kebijakan tiap tahun gaji naik, tetapi DAU tidak pernah naik, kalau naik itu paling Rp 7 - 8 miliar, tapi kalau gaji pegawai itu naik sekitar Rp 15 - 20 miliar, akhirnya seluruh struktur APBD 80 persen- 90 persen itu porsinya adalah birokrasi, sementara untuk rakyat sedikit sekali," cetus Papilaja. (S-16)



Berita Terkait


Ambon