Politik ›› Tak Akomodir La Bune, Tim Advokasi PAN Akan Gugat KPU

Tak Akomodir La Bune, Tim Advokasi PAN Akan Gugat KPU

Ambon - Tim Advokasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN), akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, jika KPU Kota Ambon tidak mengakomodir keputusan DPD PAN Kota Ambon yang telah menetapkan Abdul Harun La Bune sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) almarhum Onoly Salamun.

"Kita akan menggugat KPU Kota Ambon jika tidak mengakomodir hasil pleno DPD PAN Kota Ambon," tegas salah satu Tim Advokasi DPW PAN Provinsi Maluku, Mohamad Leisubun, kepada Siwalima, Selasa (1/9).

Kata dia, kewajiban KPU adalah melaksanakan hasil pemilu, serta menjalankan keputusan yang dilakukan oleh partai-partai politik, hal ini sebagaimana diatur didalam UU tentang penyelenggaraan Pemilu.

"Menyangkut kebijakan KPU yang tidak mengajukan calon terpilih dari PAN Kota Ambon sebagai pengganti dari almarhum Onoly Salamun maka ini adalah melanggar hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 218 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu bahwa partai dapat melakukan pergantian terhadap calon terpilih dengan mekanisme setelah calon tersebut ditetapkan kemudian partai bisa melakukan pergantian," tandasnya.

Dirinya menilai, KPU terlalu mencampuri urusan internal partai, sehingga tidak sesuai lagi dengan kerja KPU.

"Jika KPU tidak menganulir keputusan partai maka kami akan menggugat KPU, karena kami menilai ini merupakan perbuatan melawan hukum, karena ada pihak-pihak yang dirugikan," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris DPW PAN Provinsi Maluku, Peter Tatipikalawan, mengatakan, pada prinsipnya DPW PAN Provinsi Maluku siap mengamankan hasil keputusan DPD PAN Kota Ambon.

"Kami tetap mengamankan hasil keputusan pleno DPD PAN Kota Ambon serta menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku serta aturan-aturan yang diterapkan pada partai," tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap agar apa yang menjadi hasil keputusan partai harus ditindaklanjuti oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Sistim Suara Terbanyak

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PAN Maluku, Idris Lessy mengatakan, PAN adalah partai penggagas penggunaan suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih pada pemilu legislatif 2009 lalu yang dituangkan dalam surat keputusan Nomor: PAN.A/Kpts/KU-SJ/075/V/2008 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Melalui press release yang disampaikan kepada Siwalima, Senin (31/9) Lessy menegaskan, PAN tetap konsisten dengan apa yang telah ditetapkan partai sehingga, caleg pengganti almarhum Onoly Saleh Salamun adalah Luaib Saihitua sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2009-2014 sudah final.

Dijelaskan, tim work DPW PAN Maluku telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPP PAN, Zulkifli Hasan di Jakarta, dimana diputuskan caleg pengganti adalah suara terbanyak. Hal yang sama diputuskan oleh tim mediasi sengketa pemilu DPP PAN yang tetap mengacu pada keputusan Nomor: PAN.A/Kpts/KU-SJ/075/V/2008.

Lessy mengatakan, tim work juga telah bertemu dengan ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN Amien Rais pada tanggal 26 Agustus 2009 di Jakarta dan Amien Rais telah mengucapkan selama kepada Saihitua yang disaksikan Sekjen DPP PAN, Zulkifli Hasan dan ketua umum himpunan pemuda PAN, Ibrahim Kadir Tuasamu.

Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris DPW PAN Maluku, Abdul Halim Marasabessy.

Menurutnya, keputusan DPP PAN yang menetapkan Saihitua sebagai caleg pengganti Salamun sebagai anggota DPRD Kota Ambon dari daerah pemilihan Sirimau dan Leitimur Selatan sudah sesuai dengan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku di PAN
Dijelaskan, bila ada anggota partai yang tidak mematuhi keputusan suara terbanyak, maka yang bersangkutan bukan kader PAN.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Ambon yang juga ketua penjaringan caleg DPRD Kota Ambon, Kace Rahayaan mengatakan, penerapan sistem suara terbanyak berlaku untuk semua caleg, baik caleg yang berasal dari pengurus, kader dan simpatisan atau tokoh masyarakat.

Dikatakan, penerapan mekanisme dan aturan partai bersifat final bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Menurutnya, penunjukan karateker juga tidak sesuai dengan mekanisme.

Rahayaan mengungkapkan, Sekjen DPP PAN, Zulkifli Hasan telah menjelaskan, bahwa penunjukan karateker DPD PAN Kota Ambon memang kewenangan DPW PAN Maluku, namun mekanisme yang digunakan untuk menunjuk karateker DPD PAN Kota Ambon tidak sah.

Frangky Renmaru, Wakil Sekretaris badan pemenangan pemilu (Bappilu) DPW PAN Maluku, mengatakan, sebagai anggota PAN, harus menjunjung tinggi persaudaraan dan pertemanan bukan saling membantai.

Dikatakan, ada aturan mekanisme yang harus ditempuh untuk memberhentikan seseorang dari keanggotaan PAN.

Renhmaru menjelaskan, menyangkut surat keputusan (SK) pemberhentian dari DPD PAN Kota Ambon merupakan salah satu bentuk dari rezim monarki absolute yang sengaja dan sementara dipelihara dalam tubuh PAN di wilayah Maluku.

"Polemik yang berkepanjangan dalam DPD PAN Kota Ambon, sudah menjadi bahan dalam agenda rapat harian DPP PAN di Jakarta. Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh pengurus, kader, anggota dan simpatisan PAN untuk menghormati proses yang sementara berjalan. Jangan lagi mengeluarkan statement yang akan membawa PAN kepada perpecahan internal," ujarnya.

Ditandaskan, semua surat yang dikeluarkan DPW PAN Maluku adalah cacat karena tidak pernah dibicarakan dalam rapat atau tidak sesuai dengan mekanisme untuk mencapai mufakat.

Dijelaskan, SK karateker DPD PAN dikeluarkan, sepihak oleh ketua dan sekretaris DPW PAN Maluku tanpa melalui rapat harian, apalagi rapat pleno. SK tersebut diterbitkan, karena kedekatan emosional tanpa memperhatikan kemampuan, profesionalisme dan tanggung jawab yang bersangkutan. (S-16/S-26)



Berita Terkait


Ambon