Pemerintahan ›› Terlalu Harap Dana dari Pusat, Kota Ambon Dianggap Bangkrut

Terlalu Harap Dana dari Pusat, Kota Ambon Dianggap Bangkrut

Ambon - Kota Ambon dianggap sebagai salah satu kota di Indonesia sebagai kota yang bangkrut, hal ini dikarenakan Kota Ambon terlalu mengharapkan dana dari pemerintah pusat, melalui dana perimbangan maupun dana-dana lainnya.

Demikian disampaikan Walikota Ambon, MJ Papilaja saat menyampaikan pidatonya pada rapat paripurna DPRD Kota Ambon, dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2010 dan Ranperda Bidang Pajak dan Retribusi Daerah di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (25/7).

Walikota mengungkapkan, Kota Ambon dianggap bangkrut dirilis oleh sebuah LSM yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu. Berdasarkan, hasil yang diterbitkan oleh LSM ini, Kota Ambon merupakan salah satu Kota dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang dianggap bangkrut karena terlalu berharap anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu usai mengikuti rapat paripurna, Walikota mengungkapkan, tidak ada dalam aturan yang menyebutkan jika ada kabupaten/kota yang terlalu mengharapkan dana dari pusat dianggap bangkrut. Hal tersebut hanya merupakan istilah dari LSM.

Dijelaskan, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, masih rendah, sehingga dibutuhkan dana-dana yang lebih besar dari pusat.

PAD Naik 

Pada kesempatan itu, Walikota juga mengungkapkan PAD Kota Ambon tahun anggaran 2010 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah serta lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp 4,2 milyar lebih atau 14,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2009.

PAD tersebut, diperoleh dari sumber-sumber PAD terealisasi sebesar Rp 33.861.064.941 atau 78,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 42.879.512.760. Realisai pajak daerah selama pelakasanaan APBD 2010 sebesar Rp 18.386.042.703,- (76,43 persen) dari jumlah anggaran yang dianggarkan sebesar Rp 24.054.785.500,- dan pajak daerah tersebut menyumbangkan 32,63 persen terhadap PAD.

“Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, PAD dari pajak  ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3.256.213.812 atau naik 21,52 persen. Kemajuan yang dicapai ini merata untuk tujuh jenis pajak masing-masing pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir,” rincinya.

Untuk retribusi daerah kata walikota, yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terealisasi untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 13.918.430.009 atau 90,37 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 15.402.430.535 dan menyumbangkan 41,10 persen terhadap PAD. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 lalu mengalami peningkatan sebesar Rp 2.810.759.809 atau 25,30 persen.

PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba perusahaan milik daerah terealisasi sebesar Rp 425.403.016 atau 203,03 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 209.523.803. Sumber penerimaan tersebut berasal dari konstribusi PDAM dan deviden karena penyetoran Pemkot Ambon pada Bank Maluku. Hasil yang dicapai pemkot dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba perusahaan milik daerah mengalami peningkatan sebesar 310.003.988 atau 268,64 persen jika dibandingkan dengan tahun 2009. PAD yang bersumber dari lain pendapatan yang sah tahun 2010 dicapai sebesar Rp 1.131.189.211 atau 35,21 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 3.212.772.522.                       

Sementara untuk dana perimbangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tahun anggaran 2010, rincinya dianggarkan sebesar Rp 432.737.423.461 dan terealisasi sebesar Rp 432.328.888.129 atau 99,91 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 893.011.830,- atau naik 0,21 persen. Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp 37.218.965,- atau 99,85 persen dari yang dianggarkan Rp 37.635.116.461 dan mengalami kenaikkan sebesar 20,63 persen dari tahun 2009. Bagi hasil bukan pajak/SDA sebesar Rp 631.192.164,- (64,29 persen) dari yang dianggarkan Rp 981.830.000,- dan memberikan sumbangan terhadap transfer sebesar 0,15 persen.

“Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 365.671.477.000 dan terealisasi 100 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar tahun 2010 terealisasi sebesar Rp 28.449.000.000,- dan terealisasi 100 persen. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2010 dicapai Rp 97.287.912.402 atau 99,82 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 97.462.083.951,- dan memberikan konstribusi bagi PAD sebesar 17,27 persen. Lain-lain pendapatan daerah ini terdiri dari dana hibah sebesar Rp 36.517.959.137. Hasil pajak dengan provonsi sebesar Rp 18.803.050.875,- (94,02 persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp 19.999.999.421,- dan memberikan konstibusi sebesar 3.34 bagi PAD. Dana Penyesuaian Otonomi khusus sebesar Rp 41.161.334.400 (101,92 persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp 40.386.125.393,- serta penerimaan lain-lain tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp 558.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 805.567.995,- (144,36 persen),” cetusnya. (S-26)   



Berita Terkait


Ambon