Gaya Hidup ›› Tuanaya Minta Bupati Tunda Pelantikan Raja Kailolo

Tuanaya Minta Bupati Tunda Pelantikan Raja Kailolo

Ambon - Kepala Rumah Pusaka Tuanaya/Tualokol, Tahir Noer Tuanaya meminta Bupati Maluku Tengah (Malteng), Abdullah Tuasikal menunda pelantikan Raja Kailolo, yang direncanakan berlangsung hari ini, (20/12).

Penundaan dilakukan sambil menunggu penyelesaian masalah internal antara marga Tuanaya dengan Saniri Negeri Kailolo.

Langkah ini harus diambil untuk menghindari image buruk, kalau Bupati Malteng Abdullah Tuasikal sengaja mengadu domba masyarakat Kailolo.

"Untuk menghindari image yang ada pada masyarakat Kailolo bahwa Bupati Malteng sengaja mengadu domba masyarakat Kailolo, maka kami mohon dengan bijak agar rencana pelantikan Raja Kailolo harus di-pending sambil menunggu penyelesaian intern kami masyarakat Kailolo, terutama antar marga Tuanaya dengan Saniri Negeri Kailolo antar waktu," kata Tuanaya dalam release-nya yang diterima Redaksi Siwalima, Sabtu (18/12).

Menurutnya, penelaan Raja di Negeri Kailolo haruslah dilakukan secara baik, sehingga tak menimbulkan berbagai hal yang tak diinginkan oleh semua pihak.

Apalagi lanjut Tuanaya, dengan melihat penetapan Saniri Negeri Kailolo adalah Marga Rumah Tau Parentah atau mata Rumah Tau Pertama yang memerintah Negeri Kailolo adalah marga Ohorella, maka timbul pertanyaan, Rumah Tau manakah yang memerintah pada tahun 1817 ke atas di Negeri Kailolo. Sebab, pada masa Raja Sah Adil Tuanaya (1817) inilah terjadi masa atau saat kevakuman pemerintahan raja.

Sehingga, atas prakarsa Rumah Tau Nurulembe meminta Raja dari Negeri Tulehu, maka dikirimlah Raja dari Marga Ohorella ke Kailolo. Sementara marga Marasabessy dikirim menjadi Imam di Negeri Tulehu, sehingga terjadilah adanya marga Ohorella di Kailolo dan adanya marga Marasabessy di Tulehu hingga saat ini.

Dikatakan, sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor: 23 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo PP Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka persoalan siapa yang mau menjadi raja atau pemerintah di Negeri Kailolo telah diatur secara jelas, yang tentunya harus ditindak lanjuti dengan perda.

"Secara yuridis dan historis, landasan hukumnya telah ditetapkan secara terang menderang dan gamblang," tandas Tuanaya.

Olehnya itu, kata Tuanaya, jika sedikit saja terjadi penyimpangan, maka akan mudah terlihat oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi yang ekstrim yang dapat memicu konflik antar warga di Negeri Kailolo.

Karena itu diharapkan, para pemimpin formal maupun non formal dengan kewenangannya dalam penanganan masalah Raja Kailolo tidak menanganinya dengan cara menyimpang dari landasan yuridis dan landasan historis yang dapat memicu konflik antar warga Negeri Kailolo, sehingga lembaran hitam peristiwa Resolusi Mandala yang pernah terjadi pada tahun 1960-an tidak terluang lagi.

Tuanaya juga mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat beberapa kali, baik kepada Bupati Malteng maupun penjabat dan Saniri Negeri Kailolo antar waktu, namun hingga saat ini belum ditanggapi. Olehnya pelantikan tersebut harus segera ditunda.

Tuanaya juga menjelaskan secara garis besar tentang sejarah di Negeri Kailolo. Menurunya, pada tahun 1383, datang seseorang di pantai Haita Serambi Sahapori (Pelabuhan Kailolo) yang bernama Seipati (Kapitan Rimba Kabaresi) yang disambut oleh Kapitan Akipai Paria Usemahu di Nahata Serambi, dan selanjutnya bersama-sama berjuang untuk memulihkan situasi keamanan di Jazirah Hatuhaha yang belum stabil waktu itu.

Tugas kedua kapitan ini membantu mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Datok Syeh Zainal Abidin Bin Husain Bin Ali.r.a (penganjur agama Islam) yang terkemuka di jazirah Uli Hathaha, di mana pada daerah ini masih terdapat dua kelompok, yakni kelompok Uri Siwa dan kelompok Hatuhaha Amarima Lonusa (lima negeri di Hatuhaha).

Pada saat itu, Kapitan Seipati Rimba Kabaresi diangkat/diserahterimakan sebagai raja oleh Kapitan Akipai Paria kepada Seipati sebagai Latu Sahapori pada tahun 1835 dan disetujui oleh kapitan yang berkuasa dalam tiap-tiap kelompok sesuai dengan hasil Mosonipi atau musyarwarah lima Negeri Hatuhaha Amarima Lownussa, yakni Mandelisa (Rohomoni), Samasuru (Kabauw), Matasiri (Kailolo), Haturesi (Hulaliu) yang lazim dikenal dengan nama Amarima Louwnusa.

Lebih lanjut Tuanaya menceritakan, saat itu, Kapitan Rimba Kabaresi Seipat menikah dengan anak dari Kapitan Paria Akipai, yakni Muri Raina dan memperola dua anak laki-laki, yaitu Hamba Mai yang mempunyai jejak keturunan kapitan menurut ayahnya, sedangkan anak kedua diberikan gelar Latu Surinai dengan tujuan untuk memimpin di dalam lingkungan Sahapori/Kailolo dengan nama Teun Sirawane dengan Soa Solopae-Tualokol.

Dari keturunan Marga Tuanaya ini, berkembang di Negeri Kailolo dan terpecah menjadi beberapa marga di luar Uri Hatuhaha Amarima Lownusa.

"Seperti salah seorangtua kami yang bernama Lebe Hukum yang dalam perjajahan Belanda pada abad ke-16 melawat ke Pulau Ambon dengan marga Tuanaya, namun karena pengaruh Kristen, akhirnya Tuanaya diubah menjadi marga Kailola," terang Tuanaya.

Bukan hanya itu, di Leihitu juga menjelma menjadi marga Lelisula/Malawat, dan ada pula di Seram Selatan bahkan di Pulau Saparua menjelang perang Mani dalam abad 16-17 menjelma menjadi marga Tuapatinaya dan Patinaya dan lain-lain.

Hal ini terjadi, kata Tuanaya, karena saling merebut kedudukan di dalam kalangan marga raja menyebabkan bertebaran di mana-mana, bahkan sampai di Pulau Manipa dan Ambalau juga masih ada yang memakai gelar Bustora Latua, yang merupakan sebuah gelar yang terkenal di Sahapori Kailolo yang mendapat tongkat emas pemberian oleh pemerintah Belanda sebagai tingkat raja di Negeri Kailolo.

Marga Tuanaya terdiri dari dua kata, yakni Tua yang berarti terdahulu/terkemuka dan Naya yang berarti Raja/Latu, sehingga Tuanaya berarti Raja Terdahulu.

Raja-raja Negeri Kailolo sejak terbentuknya Negeri Sahapori (Kailolo) mulai tahun 1385 antara lain, Sipati Tuanaya (1835-1817), Surinai Tuanaya, Bistora Tuanaya, Salawutun Tuanaya, Sa'abane Tuanaya (Iruhalawan), Sah Adil Tuanaya (berakhir tahun 1817), Wanehitu Ohorela (1818-1949), Andullah Ohorella, Abdul Malik Ohorella, Muhammad Daud Ohorella (berakhir tahun 1949), M. Mahjudin Marasabessy (1950-an), Abdul Wahab Marasabessy (1960-an), Zainal Tuanaya (1970-an), Ilyas Tuasamu (1980-an) dan terakhir raja Ek H Munir Tuanaya (2000-an).

"Menurut kami, tidak ada pilihan lain saat ini, sebab untuk mencegah terjadinya konflik antara warga Kailolo dan menjadikan warga sebagai korban, maka pelantikan tersebut haruslah di-pending terlebih dahulu demi kebersamaan dan persaudaraan kita di Kailolo," harap Tuanaya. (S-35)



Berita Terkait


Ambon