Visi ›› Tuntutan Jaksa

Tuntutan Jaksa

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuntut mantan Pembantu Rektor II, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Hawa Ambon dengan 1,3 tahun penjara.

Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan genset di Unpatti Ambon Tahun 2006, dengan nilai proyeknya Rp 7,8 miliar, yang merugikan Negara Rp. 4.055.775.726.

Hawa Ambon dituntut telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) YE Almahdaly, Chrisman Sahetapy dan Marvie de Queljoe tersebut, dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Jumat (19/2), dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Aman Barus yang didampingi oleh SHD Sinuraya dan S Simanjuntak selaku hakim anggota.

Sejumlah alasan hukum yang mendasari JPU menuntut Hawa Ambon dengan hukuman 1,3 tahun penjara adalah, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ia mengambil kebijakan untuk tetap membiarkan PT Asia Sarana Teknik, sub kontraktor PT Nindya Karya (persero) Wilayah IV Makassar untuk melakukan pekerjaan listrik.

Hawa Ambon juga memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan proses pencairan dana proyek pembangunan infrastruktur Unpatti paket C hingga 100 persen kepada PT Nindya Karya (persero) Wilayah Makassar pada tanggal 26 April 2006, padahal ia mengetahui bahwa mesin generator set, transformator maupun panel-panel belum berada di Unpatti. Kenyataannya pekerjaan listrik baru dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2006 dan pengetesan mesin negerator set tanpa beban dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2006.

Akibat perbuatannya, mengakibatkan sebagian besar dana tidak digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur kampus Unpatti paket C khususnya untuk pekerjaan listrik sebesar Rp 4.055.775.726.

Selaku PPK, Hawa Ambon juga mengetahui dalam proyek tersebut ada pekerjaan yang disubkontrakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) kepada PT Asia Sarana Teknik yang dipimpin oleh H Aris Soni Parsono sebagai direktur utama, namun hal itu tidak dilaporkan kepada Rektor Unpatti selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain hukum penjara, JPU juga menuntut Hawa Ambon membayar denda r Rp 50 juta, subsider tiga bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 231.830.000 subsider dua bulan penjara.

Sementara anggota tim pengelola teknis, Izaac Thenu dituntut dengan pidana penjara selama 1,6 tahun penjara. Menurut JPU, ia terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, yang melanggar pasal 3 ayat (1) KUHP.

Selaku anggota tim pengelola teknis, Thenu tidak menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan, tidak dengan baik dan benar.

Thenu juga mengetahui, dan menyetujui setiap laporan kemajuan pekerjaan dalam bentuk progress fisik yang dibuat, yang tidak mengandung kebenaran karena sesungguhnya progress fisik tersebut mencerminkan kenyataan realisasi pekerjaan di lapangan, sebagai salah satu syarat melakukan pencairan dana pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut.

JPU juga menuntut Thenu membayar denda sebesar Rp 100 juta, subsider satu tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 275.000.000, subsider tiga bulan penjara.

Mencermati tuntutan JPU dalam kasus ini, kita tentu bisa melihat adanya ketidakadilan yang diterapkan oleh jaksa. Kita patut menyampaikan pertanyaan kritis, bagaimana mungkin Hawa Ambon selaku PPK dengan sejumlah kebijakan yang dibuat atas kewenangan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar lebih, diberi tuntutan lebih ringan, dari Thenu yang hanya berperan sebagai anggota tim teknis?. Orang awam, yang tidak memahami hukum pun dapat memberikan penilaian, bahwa kejaksaan sementara mempraktikkan ketidakadian.

Jaksa sendiri tentu bisa menilai, siapakah yang punya peran besar dalam pelaksanaan proyek ini, yang menyebabkan kerugian negara. Penilain itu, tentu didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kita juga bisa melihat, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini mencapai Rp 4 miliar lebih. Sementara tuntutan ganti rugi dan denda yang disampaikan, jauh dari kerugian negara.

Sebagai pembanding, kita bisa melihat kasus dugaan dalam proyek pembangunan bagi Komunitas Adat Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2006. Dalam kasus ini, negara dirugikan mencapai lima ratus juta rupiah lebih. Kontraktor yang menangani proyek ini, dituntut mencapai empat tahun penjara, dan membayar ganti rugi mencapai lima ratus juta lebih pula.

Dari kasus pembanding ini, kita bisa menilai bahwa kejaksaan tidak objektif dan tidak adil dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi.

Kita berharap, majelis hakim yang menangani kasus-kasus korupsi bisa lebih objektif, dan menangkap ketidakadilan yang dipertontonkan oleh kejaksaan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan benar-benar adil. Walaupun relatif, namun setidaknya hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. (*)



Berita Terkait


Ambon