Visi ›› Tuntutan Penarikan Pos Satgas Yonif 131

Tuntutan Penarikan Pos Satgas Yonif 131

TUNTUTAN untuk menarikpos milik Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) 131/Braja Sakti dari Kodam I Bukit Barisan yang berada di perbatasan kawasan Mardika dan Batu Merah kembali disampaikan warga.

Buktinya, warga di kawasan Mardika, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon Kamis (28/6) mendatangi kantor Gubernur Maluku. Kedatangan mereka meminta gubernur melakukan koordinasi dengan pihak Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suharsono agar pos BKO milik Satgas Yonif 131/Braja Sakti, yang bertugas di perbatasan Mardika dan Batu Merah segera dicabut.

Tuntutan warga Mardika ini bukan baru pertama kali dilakukan, sebelumnya juga Sabtu, 19 Mei 2012 warga meminta, agar para pimpinan TNI dan Gubernur Maluku untuk menarik BKO Yonif 131/Braja Sakti.

Permintaan warga ini tentu memiliki alasan yang mendasar, pertama, karena kondisi Kota Ambon khususnya dan Maluku umumnya sudah kondusif sehingga tidak lagi membutuhkan BKO. Kedua dengan dipertahankannya BKO tetap ada di Ambon akan  memberikan image yang buruk terhadap kondisi dan situasi Maluku.

Masyarakat tentu berharap, Gubernur Maluku dapat melakukan koordinasi dengan Pangdam XVI Pattimura untuk menarik kembali BKO-BKO yang bertugas di Ambon. Disisi yang lain, tuntutan untuk menarik BKO dari Ambon ini juga disebabkan karena  ada tindakan ketidakadil dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Kita tentunya masih ingat saat bentrok antar warga pada 15 Mei 2012 saat pelaksanaan Hari Pattimura, ternyata ada warga Mardika yang meminta perlindungan pos Satgas Yonif 131/BS, namun yang terjadi justru mereka diusir keluar dengan alasan tidak jelas, padahal saat itu warga membutuhkan perlindungan.

Kita tentunya tidak mengharapkan tindakan-tindakan seperti ini terjadi, karena apapun alasannya tugas BKO selain mengamankan Kota Ambon tetapi juga bertindak professional dalam melindungi masyarakat.

Karena itu, tuntutan masyarakat untuk menarik pos milik Satgas Yonif 131/Braja Sakti yang berada di perbatasan Mardika dan Batu Merah merupakan hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh Gubernur Maluku dan Pangdam XVI Pattimura.

Apalagi kondisi Kota Ambon yang sudah kondusif sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadiran Satgas TNI BKO tersebut.

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional yang sukses pelaksanaannya karena didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh pemuda membuktikan daerah ini telah benar-benar aman dan tidak lagi membutuhkan Satgas BKO.

Masyarakat Maluku tidak ingin lagi ada bentrok, tidak ingin lagi ada korban, upaya penciptaan kedamaian telah tercipta dengan baik, karena itu sudah saatnya Satgas TNI BKO ditarik kembali ke tempat tugas mereka masing-masing. (*)



Berita Terkait


Ambon