Daerah ›› Walikota Bentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Walikota Bentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Ambon - Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2012  dan Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2012, Walikota Ambon membentuk Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan di tingkat Kota Ambon Tahun 2013. 

Adapun tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 385 Tahun 2013 bertujuan untuk menangani berbagai kendala sosial yang berhubungan langsung dengan kondisi keamanan dan ketentraman Kota Ambon.

Implementasi pembentukan tim terpadu pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres No 2 tahun 2012 yang dicanangkan oleh presiden pada awal Januari yang lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Meko Polhukam No 1 tahun 2012 untuk membentuk aksi terpadu baik secara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Tim terpadu dibentuk sesuai dengan arahan Menteri Polhukam tentang penanganan upaya konflik sosial dan teroris,” jelas Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada wartawan di Balai Kota Ambon Jumat (17/5).

Tim terpadu tingkat Kota Ambon dipimpin walikota  dibentuk secara berjenjang dan di tingkat pusat diketuai oleh Menko Polhukam dan Sekretaris Menteri Dalam Negeri RI.

Kendati demikian kata Louhenapessy, dalam kepengurusan, wakil gubernur dan wakil walikota serta wakil bupati tidak dilibatkan dalam struktural tim.

“Tim Terpadu di tiap kabupaten kota  secara berjenjang ada pada tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten kota. Dalam struktur wakil gubernur dan wakil walikota serta  wakil bupati tidak ada. Memang secara kelembagaan tidak ada, namun untuk melaksanakan tugas berdasarkan pemahaman dari Menkopolhukam itu wakil walikota dapat bertindak untuk menggantikan Walikota saat walikota tidak ada di tempat.” jelasnya. 

Dikatakan, kunci utama dalam pembangunan nasional adalah stabilitas dan stabilitas itu tidak dapat dilepaspisahkan dengan keamanan. Olehnya itu dipandang perlu dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan.

“Kata kunci daripada pembangunna yang dilaksanakan adalah stabilitas dan stabilitas berhubungan erat dengan maslah keamanan. Ancaman yang terjadi akhir-akhir ini seperti unjuk rasa dan tindakan terorisme dipandang perlu membentuk Tim terpadu,” ujarnya.

Jika terjadi kondisi chaos yang berdampak pada instabilitas, hal tersebut akan diteruskan dan dikoordinasikan ke pihak keamanan dalam hal ini kapolres, dandim dan dandrem sebagai wakil ketua tim terpadu penanganan gangguan keamanan.

Untuk Kota Ambon sendiri tambahnya, Pemerintah Kota Ambon akan bekerjasmaa dengan seluruh pengurus yang tergabung dalam tim untuk mencanangkan rencana aksi. 

“ Hal itu akan dikoordinasikan kepada polres, dandim, dan lainnya. Melalui sistim ini kita akan melakukan rapat lanjutan untuk melakukan rencana aksi Kota Ambon. Secara periodik itu,  selang tiga bulan sekali baik aman atau tidak aman, tim ini berkewajiban untuk memberikan laporan secara berjenjang untuk tingkat provinsi maupun pusat,” pungkas Louhenapessy. (Mg-4)



Berita Terkait


Ambon